..:::PMII KOMISARIAT BONGKAR KAMPUS :::..

Mahasiswa, Manusia Pilihan

2011-10-19T07:11:00.000-07:00

Mahasiswadipilih sebagai pelaku karena memiliki potensi yang besar sebagai agenperubahan. Mahasiswa sebagai segmen pemuda yang tercerahkan Karena memilikikemampuan intelektual. Mahasiswa sebagai orang yang memiliki kemampuan logisdalam berfikir sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Sebagai bagian dari pemuda, mahasiswa juga memiliki karakter positif lainnya,antara lain idealis dan energik.dealis berari (seharusnya) mahasiswa masihbelum terkotori oleh kepentingan pribadi, juga belum terbebabni oleh bebansejarah atau beban posisi. Artinya mahasiswa masih bebas menempatkan diri padaposisi yang dia anggap terbaik, tanpa adanya resistansi yang lebih besar.Sedangkan energik berarti pemuda biasanya siap sedia melakukan “kewajiban” yangdibebankan oleh suatu ideology manakala dia telah meyakini kebenaran ideologyitu.
Dengan potensi itu, wajar jika pada setiap zaman kemudian pemuda memegangperanan pening dalam perubahan kaumnya. Kita lihat kisah Ibrahim as sangpembaharu, atau kisah pemudi kahfi (Q.S. 18: 9-26) yang masing-masing sigapmenerima kebenaran.
Ada ulama yang kemudian menyampaikan bahwa pemuda memiliki 3 peran:
1.Sebagai generai penerus (Q.S Ath Thur : 21); meneruskan nilai-nilai kebaikanyag ada pada suatu kaum.
2.Sebagai generasi pengganti (Q.S. Maidah : 54); menggantikan kaum yang memangsudah rusak dengan karakter mencintai dan dicintai Allah, lemah lembut kepadakaum mu’min, tegas kepada kaum kafir, dan tidak takut celaan orang yangmencela.
3.Sebagai generai pembahari (Q.S. Maryam : 42); memperbaiki dan memperbaharuikerusakan yang ada pada suatu kaum.
Islam adalah sebuah ideology yang memberikan energi besar bagi perubahan. Halini dimungkinkan karena karakter Islam yang syumul, mewarnai seluruh aspekkehidupn dan mengatur seluruh bagian manusia.
Berbicara tentang perubahan, tentunya akan memunculkan pertanyaan mengapa harusada perubahan? Kondisi saat ini sangat jauh dari ideal. Tidak perlu kitapungkiri bahwa masyarakt (termasuk atau terutama di Indonesia) saat ini masihcukup jauh dari Islam. Contoh yang jelas tampak di permukaan adalah pada moralmasyarakat, misalnya korupsi yang membudaya atau adanya pergaulan bebas. Olehkarena itu tidak salah jika ada ulama yanh mengatakan kondisi sekarang sebagaijahiliyah modern.
Melakukan perubahan adalah perintah si dalam ajaran Islam, sebagaimana dalamsebiuah hadits Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang hari ini lebih baikdari kemarin adalah orang yang beruntung, orang yang hari ini sama dengankemarin berarti rudi, dan orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin adalahcelaka. Artinya kalau kita membiarkan kondisi statis tanpa perubahan –apalagimembiarkan perubahan ke arah yang lebih buruk- berarti kita tidak termasukorang yang beruntung. Juga di dalam Ali Imran:104 Allah memerintahkan agar adakaum yang menyeru kepada kebaikan –sebagai sebuah perubahan.
Dengan mengetahui sedimikian hebat dan canggihnya usaha musuh-musuh Islamkhususnya Yahudi di dalam memurtadkan atau minimal mensekulerkan kaum muslimin,dan hasil usaha mereka telah mencengkeram berurat berakar pada tubuh kaummuslimin, tibul pertanyaan : Apakah kondisi yang demikian parah tidak dapatdirubah? Lalu siapakah yang mampu merubah kondisi tersebut? Dan bagaimanacaranya?
Sudah merupakan sunatullah bahwa pergiliran kemenangan merupakan suatukepastian yang akan terjadi. Maka perubahan menuju kejayaan Islam dan kaummuslimin bukanlah suatu hal yang mustahil. Yang paling bertanggungjawab akankebangkitan Islam bukanlah orang lain melainkan tentu saja umat Islam itusendiri, khususnya para pemuda pemudi dan lebih khusus lagi para mahasiswa danmahasiswi Islam.
Sejarah membuktikan unsur utama perubah kekalahan menjadi kemenangan adalahgenerasi muda. Sejak zaman para nabi hingga sekarang para pemudalah yangmenjadi garda depan perubahan kondisi ummat.
Para pemuda seharusnya menyadari bahwa inilah saat yang paling tepat untukbeubah dan ikut merubah kondisi. Rasulullah bersabda: Gunakanlah lima perkarasebelum dating lima perkara yaitu :
1.Hidupmu sebelum matimu
2.Kesehatanmu sebelum sakitmu
3.Masa luangmu sebelum kesibukanmu
4.Masa mudamu sebelum masa tuamu
5.Masa kayamu sebelum masa miskinmu
Untuk perisai bagi terjaganya waktu muda maka perlu memperhatikan suatu riwayattentang adanya pertanyaan penting di akhirat kelak khususnya kepada para pemudayakni:
1.Umurnya, untuk apa ia habiskan?
2.Tentang masa mudanya, juga untuk apa ia manfaatkan?
3.Hartanya, darimana ia peroleh dan kemana ia infakkan (keluarkan)?
4.Ilmunya, apa yang telah ia lakukan dengan ilmunya itu?

Masa muda memang penuh tantangan yang harus digunakan untuk mencapaikedewasaan, kematangan dan kepribadian Islami yang benar-benar tangguh. Seorangpemuda yang banyak melakukan penyimpangan akhlak, pemikiran dan tugas-tugasdimana letak keindahannya? Untuk itu Ia harus memperbaiki diri bersama Islam,bersama orang-orang shaleh, yang bersama-sama meningkatkan kualitas akhlaknya,Ilmu, wawasan, amal, kekuatan fisik dan kemandirian.

ASWAJA

2011-06-30T18:43:00.000-07:00

ASWAJA PMII

Salamin-Dikalangan anak muda NU, terutama yang tergabung dalam wadah organisasi kemahasiswaan PMII, diawal tahun 1990-an mulai ramai membicarakan “Aswaja”.

Pada mulanya perbincangan baru seputar pertanyaan, mengapa aswaja menghambat perkembangan intelektual masyarakat ? diskusi terhadap doktrin ini lalu sampai kesimpulan, bahwa kemandegan berfikir ini karena kita mengadopsi mentah-mentah bahwa aswaja secara “Qod’I” (kemasan praktis pemikiran aswaja). Lalu dicobalah membongkar sisi metodologi berfikirnya (Manhaj Al-fikr): Yakni cara berfikir yang menganggap prinsip Tawasuth (moderat), Tawazun (keseimbangan), dan Ta’adul (keadilan). Setidaknya prinsip ini bisa mengantarkan pada sikap keberagaman yang non tatharruf atau ekstrim kiri dan kanan.

LATAR KULTURAL DAN POLITIK KELAHIRAN ASWAJA

Selama ini yang kita ketahui tentang ahlusunnah waljama’ah adalah madzhab yang dalam masalah aqidah mengikuti imam Abu Musa Al Asyari dan Abu Mansur Al Maturidi. Dalam praktek peribadatan mengikuti salah satu madzhab empat, dan dalam bertawasuf mengikuti imam Abu Qosim Al Junandi dan imam Abu khamid Al Gozali.

Kalau kita mempelajari Ahlussunnah dengan sebenarnya, batasan seperti itu nampak begitu simple dan sederhana, karena pengertian tersebut menciptakan definisi yang sangat eksklusif Untuk mengkaji secara mendalam, terlebih dahulu harus kita tekankan bahwa Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) sesungguhnya bukanlah madzhab, Aswaja hanyalah sebuah manhaj Al fikr (cara berpikir) tertentu yang digariskan oleh para sahabat dan muridnya, yaitu generasi tabi’in yang memiliki intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam mensikapi situasi politik ketika itu. Meski demikian, bukan berarti dalam kedudukannya sebagai Manhaj Al fikr sekalipun merupakan produk yang bersih dari realitas sosio-kultural maupun sosio politik yang melingkupinya.

Ahlusunnah tidak bisa terlepas dari kultur bangsa arab “tempat islam tumbuh dan berkembang untuk pertama kali”. Seperti kita ketahui bersama, bangsa arab adalah bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku dan kabilah yang biasa hidup secara peduli. Dari watak alami dan karakteristik daerahnya yang sebagai besar padang pasir watak orang arab sulit bersatu dan bahkan ada titik kesatuan diantara mereka merupakan sesuatu yang hampir mustahil. Di tengah-tengah kondisi bangsa yang demikian rapuh yang sangat labil persatuan dan kebersamaannya, Rosulullah diutus membawa Islam dengan misi yang sangat menekankan ukhuwah, persamaan dan persaudaraan manusia atas dasar idiologi atau iman. Selama 23 tahun dengan segala kehebatan, kharisma, dan kebesaran yang dimilikinya, Rosulullah mampu meredam kefanatikan qobilah menjadi kefanatikan agama (ghiroh islamiyah). Jelasnya Rosulullah mampu membangun persatuan, persaudaraan, ukhuwah dan kesejajaran martabat dan fitrah manusia. Namun dasar watak alami bangsa arab yang sulit bersatu, setelah Rosulullah meninggal dan bahkan jasad beliau belum dikebumikan benih-benih perpecahan, gendrang perselisihan sudah mulai terdengar, terutama dalam menyikapi siapa figure yang tepat mengganti Rosulullah ( peristiwa bani saqifah ).

Perselisihan internal dikalangan umat Islam ini, secara sistematis dan periodik terus berlanjut pasca meninggalnya Rosulullah, yang akhirnya komoditi perpecahan menjadi sangat beragam. Ada karena masalah politik dikemas rapi seakan-akan masalah agama, dan aja juga masalah-masalah agama dijadikan legitimasi untuk mencapai ambisi politik dan kekuasaan.

Unsur-unsur perpecahan dikalangan internal umat Islam merupakan potensi yang sewaktu-waktu bisa meledak sebagai bom waktu, bukti ini semakin nampak dengan diangkatnya Usman Bin Affan sebagai kholifah pengganti Umar bin Khottob oleh tim formatur yang dibentuk oleh Umar menjelang meninggalnya beliau, yang mau tidak mau menyisahkan kekecewaan politik bagi pendukung Ali waktu itu. Fakta kelabu ini ternyata menjadi tragedy besar dalam sejarah umat Islam yaitu dengan dibunuhnya Kholifah Usman oleh putra Abu Bakar yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Peristiwa ini yang menjadi latar belakang terjadinya perang Jamal antara Siti Aisyah dan Sayidina Ali. Dan berikut keadaan semakin kacau balau dan situasi politik semakin tidak menentu, sehingga dikalangan internal umat Islam mulai terpecah menjadi firqoh-firqoh seperti Qodariyah, Jabbariyah Mu’tazilah dan kemudian lahirlah Ahlus sunah. Melihat rentetan latar belakang sejarah yang mengiringi lahirnya Aswaja, dapat ditarik garis kesimpulan bahwa lahirnya Aswaja tidak bisa terlepas dari latar belakang politik.

ASWAJA SEBAGAI MANHAJ AL-FIKR
Melihat dari latar cultural dan politik sejarah kelahiran Aswaja, beserta ruang lingkup yang ada di dalamnya. Terminologi Aswaja yang sebagai mana kita pegangi selama ini, sehingga tidak jarang memunculkan paradigma jumud (mandeg), kaku, dan eksklusif atau bahkan menganggap sebagai sebuah madzhab dan idiologi yang Qod’i(tetap). Bagaimana mungkin dalam satu madzhab kok mengandung beberapa madzhab, dan bagaimana mungkin dalam satu idiologi ada doktrin yang kontradiktif antara doktrin imam satu dengan imam yang lain.

Salah satu karakter Aswaja adalah selalu bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi, oleh karena itu Aswaja tidaklah jumud(berhenti), tidak kaku, tidak eksklusif, dan juga tidak elitis, apa lagi ekstrim. Sebaliknya Aswaja bisa berkembang dan sekaligus dimungkinkan bisa mendobrak kemapanan yang sudah kondusif. Tentunya perubahan tersebut harus tetap mengacu pada paradigma dan prinsip al-sholih wa al-ahslah. Karena itu menurut saya implementasi dari qaidah al-muhafadhoh ala qodim al-sholih wa al-akhdzu bi al jadid alashlah. Adalah menyamakan langkah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada masa kini dan masa yang akan datang. Yakni pemekaran relevansi implementatif pemikiran dan gerakan kongkrit ke dalam semua sector dan bidang kehidupan baik, aqidah, syariah, akhlaq, social budaya, ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya.

Walhasil, Aswaja itu sebenarnya bukanlah madzhab. Tetapi hanyalah manhaj al-fikr atau paham saja, yang di dalamnya masih memuat beberapa aliran dan madzhab. Ini berarti masih terbuka luas bagi kita wacana pemikiran Islam yang transformatif, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat mengakomodir nuansa perkembangan kemajuan budaya manusia. Atau selalu up to date dan tanggap terhadap tantangan jaman. Dengan demikian akan terjadi kebekuan dan kefakuman besar-besaran diantara kita kalau doktrin-doktrin eksklusif yang ada dalam Aswaja seperti yang selama ini kita dengar dan kita pahami dicerna mentah-mentah sesuai dengan kemasan praktis pemikiran aswaja, tanpa mau membongkar sisi metodologi berfikirnya, yakni kerangka berpikir yang menganggap prinsip tawassuth (moderat), tawazun (keseimbangan), ta’adul ( keadilan) dapat mengantarkan pada sikap yang mau dan mampu menghargai keberagaman yang non ekstrimitas (tatharruf) kiri ataupun kanan.

NILAI-NILAI ASWAJA YANG TOLERAN DAN ANTI EKSTREM?
Dalam sejarah tokoh pemikir Islam, kehadiran Abu Hasan al-Asya’ari dan Abu Manshur al-Maturidi, melalui pemikiran-pemikiran teologis kedua orang ini berhasil mempengaruhi pikiran banyak orang dan mengubah kecenderungan dari berpikir rasionalis ala Mu’tazilah kepada berpikir tradisionalis dengan berpegang pada sunnah Nabi. Asawaja dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti tawassuth, tawazun tasamuh mampu tampil sebagai sebuah ajaran yang berkarakter lentur, moderat, dan fleksibel. Dari sikap yang lentur dan fleksibel tersebut barang kali yang bisa mengantarkan paham ini diterima oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

PKD PMII KOMS BONGKAR 2011

2011-05-16T23:08:00.000-07:00

PKD

2011-05-05T23:05:00.000-07:00

PELATIHAN KADER DASAR (PKD)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KOMISARIAT BONGKAR KAMPUS PARON NGAWI

DI AULA KANTOR DESA KENDUNG KEC KWADUNGAN
13-14 MEI 2011
Untuk TOR silakan hubungi 085233953022
TOR akan dikirim via email

Event sahabat2

2011-04-13T15:19:00.000-07:00

MAPABA

SASTRA SAHABAT

2011-03-29T23:01:00.000-07:00

SATU
Satu bahagiaku saat aterpejam mataku
Satu juga yang ku tahu aku
Terkelabuhi dias maya glamornya dunia

Satu resahku ketika khilafku
Hingga ku jauh dari hidayahmu
Terlena oleh senandung syair-syair buana
Satu jauhku saatku benar-benar angkuh pada-Mu

Satu sesalku ketika lalaiku
Pada wktu-waktu fardu-Mu
Satu tatapku atas segala dosakua
Satu sadarku saatku benar-benar kecil dihadap-Mu
Satu tekatku untuk taubatku

Ya......Rabbb..ku
Beri satu kesempatan untuk tawudhu'
Beri satu kesempatanku untuk menggapai ridho-Mu
by: Qonik N.

LONTAR

2011-01-21T02:27:00.000-08:00

“ EKSISTENSI TUHAN “
Pernah terbesit pertanyaan di benak penulis, sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak? Kalau ada dimanakah keberadaannya? Memang pertanyaan tersebut sebenarnya layak dilontarkan seorang siswaTaman Kanak-kanak. Tapi bila pertanyaan tersebut dilontarkan kepada kita sebagai seorang mahasiswa yang dituntut untuk menjawab secara ilmiah pasti cukup kerepotan untuk mencarikan dasar ilmiahnya. Padahal di Al-Quran dikatakan Allah aqrobu min hablil warid (Allah lebih dekat dari pada urat leher kita). Lalu dimanakah keberadaanNya?..Apakah Dia menyatu dengan hambaNya (seperti yang dikatakan faham wahdatul wujud) atau Dia hanya sebuah ilusi manusia frustasi yang mencari penenang (seperti pendapat faham Merxian atheis).
Tentunya bukan itu jawaban yang ada dalam benak kita sebagai mahasiswa muslim dalam menyikapi eksistensi tuhan. Menyikapi eksistensi tuhan, seorang muslim tidak boleh meninggalkan Al-Quran yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, perhatikan firman Allah berikut ini :

Yang artinya :
"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur’an itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?"(QS. Al-Fushshilat[41]:53)

"Dan di antara tanda-tanda-Nya (ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya, Pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Fushshilat[41]:39

Intinya adalah, segala yang ada di alam semesta ini merupakan bukti tentang eksistensi Allah, tapi ini tentu hanya berlaku bagi orang yang melihat dengan ‘hati’ dan mampu berpikir seperti yang digambarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya berikut ini:

Yang artinya :
"Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada." (QS. Al-Hajj[22]:46)
Ternyata yang dikatakan ‘mampu’ melihat tanda-tanda eksistensi Allah itu bukan hanya terbatas pada pandangan mata atau mendengar dengan telinga saja, tapi mata dan telinga yang dibimbing oleh hati yang tunduk dan tulus ingin mengetahui eksistensi Tuhan. Jadi tidak aneh kalau banyak mahasiswa yang khusus mempelajari Al-Qur’an, sekalipun sudah membaca Al-Qur’an seluruhnya dan berkali-kali, namun karena dasarnya punya niat yang tidak baik, maka Al-Qur’an tidak akan dapat menjadi petunjuk agar mereka kembali ke jalan yang benar, malah semakin dibaca semakin tersesat, dan yang rugi tentu saja diri mereka sendiri.
Sebaliknya bagi orang yang punya niat baik dan tulus, benar-benar ingin mengenal Allah dan ingin mendapat bimbingan-Nya, maka tidak perlu harus melihat Tuhan dengan panca indera, Allah akan memberikan bimbingan ke arah pengenalan kepada-Nya melalui tanda-tanda keberadaan Tuhan, dan orang tersebut makin mengenal Allah tanpa harus melihat wujud-Nya.
"(Yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan mereka merasa takut akan (tibanya) hari kiamat." (QS. Al-Anbiyaa [21]:49)
Dengan konsep ketuhanan ini, lalu kitapun boleh bertanya: ”Bagaimana persepsi dan gambaran yang ada dalam diri seorang Muslim tentang Tuhannya?” Katakanlah, ketika seorang Muslim bersujud di tengah malam, sendirian, mengadu kepada Tuhannya tentang masalah yang tengah dihadapi, atau ketika seorang Muslim terjebak dalam situasi hidup dan mati di mana tidak ada tempat atau sesuatu pun untuk dimintai pertolongan kecuali Allah, lalu Muslim tersebut berteriak: ”Ya, Allah. Tolonglah hamba-Mu ini!”
Kira-kira bagaimana wujud Tuhan yang tergambar di benaknya? Hampir dapat dipastikan TIDAK ADA!
Tidak satu pun wujud atau bentuk yang dapat dibayangkan oleh manusia akan muncul sebagai sosok Tuhan dalam benaknya kecuali keyakinan bahwa Allah itu ADA! Kekuasaan-Nya sangat dekat, Dia pasti mendengar jeritan minta tolong si Muslim. Dia berkuasa untuk menolong, dan jika Dia menolong, maka TIDAK ADA SESUATUPUN YANG DAPAT MENGHALANGI! Demikian pula sebaliknya.
Begitulah eksistensi Tuhan yang selalu ada dalam hati setiap Muslim.

LET’S JOINT WHIT US…
Dalam Acara MAPABA PMII Di STKIP Ngawi
Tanggal 29 Januari 2011
Jam 09.00 WIB

CP: CHOZINUL ANWAR 0852 3395 3022
ISWATUL KHASANAH 0857 3674 1569

Buletin LONTAR

2010-10-25T23:03:00.000-07:00

MAHASISWA…..?(2)

Mahasiswa, adalah Predikat luar biasa bagi elit anak muda yang tidak mudah untuk diraih dan didapat. Istilah MAHA yang melekat merupakan simbol suprematif bagi calon intelektual yang akan mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan. Imam ghozali mengatakan “Tiada amal perbuatan yang paling utama selain menuntut ilmu dan ibadah. Pergunakanlah otak kita pada ilmu dan ibadah, bila sudah pusat maka kita akan kuat.” Ini berarti, bahwa predikat mahasiswa bukan hiasan almamater belaka.

Akan tetapi merupakan perwujudan yang hakiki tentang kualitas dan kapabilitas seorang agen intelektual yang mana kiprah dan perjuangannya nanti sangat di tunggu-tunggu oleh masyarakat. Menjadi mahasiswa berarti sanggup menjadi pelopor dan inspirator bagi bangsa dan negara, serta dipundak mahasiswalah masyarakat menaruh harapan akan masa depan anak-anaknya agar hidup lebih baik di masa yang akan datang.

Sekelumit tulisan tadi menjadi bahan instrospeksi diri dalam rangka meluruskan niat. Menjadi Mahasiswa berarti kita siap menjadi Agent intelektual sekaligus “Agen Social Of Change” agen perubahan bagi bangsa dan negara. Itulah target yang harus kita capai dari pilihan kita masuk diperguruan tinggi serta menjadi generasi dambaan umat yang dengan tekad dan semangat siap membuktikan untuk menjadi Khoirunnaasi anfa ’uhumlinnas . Mengikuti kuliah sangat berbeda dengan mengikuti proses belajar mengajar disekolah umum yang notabene lebih mengutamakan pengetahuan dari guru dari pada murid, murid hanya dijadikan sebagai pendengar dan pencatat apa-apa yang disampaikan oleh guru.

Sedangkan proses pembelajaran kampus lebih mengutamakan mahasiswa untuk lebih kreatif dan produktif dalam berbagai ilmu pengetahuan sehingga tidak heran ketika kita mengikuti berbagai mata kuliah sangat-sangat terbatas untuk bertatap muka dengan Dosen, kemudian muncul batas-batasan akademis bahwa, Mahasiswa hanya akan mendapatkan 25% pengetahuan dari Dosen sedangkan yang 75% Mahasiswa dituntut untuk mencari sendiri artinya, Dosen menjadi pelengkap dari segi pengetahuan atau informasi yang didapatkan oleh Mahasiswa untuk dimatangkan. Perlu diingat, Mahasiswa yang baik dan aktif adalah Mahasiswa yang berusaha mengembangkan kemampuan (Potensi) berani mempermasalahkan (mengkritisi) setiap informasi yang disampaikan Dosen. Idealnya, bahwa cara belajar Mahasiswa tidak terjebak dengan paradigma ketergantungan dengan orang lain seperti guru-guru di sekolah umum. Dengan demikian, kita akan menjadi Mahasiswa yang cerdas, kritis dan berbobot pembacaan yang maksimal. Maka yang harus dilakukan oleh Mahasiswa adalah membangun kritisme, profesionalisme yang kreatif dan produktif. Sehingga predikat kita sebagai Mahasiswa akan betul-betul didapat. Untuk mendapatkan itu semua maka diperlukan usaha-usaha.,Yaitu sering-seringlah membaca buku, mengnjungi perpustakaan terdekat, istiqomahkan diskusi. Mengapa demikian ..........? sebab Mahasiswa harus gemar membaca dan berani mengolah informasi yang dia dapat, tanpa baca buku harapan untuk menjadi intelektual tidak akan tercapai untuk itu perlu adanya wadah inspirasi untuk bereksplorasi menuangkan gagasan (tulis menulis).

Berikutnya, mengintensifkan diskusi. Seorang yang ngaku mahasiswa harus bisa mengistiqomahkan diskusi sekaligus mencari tambahan informasi sebagai media untuk menata cara berfikir dalam menganalisa suatu persoalan. Oleh karena itu,mahasiswa jangan menutup mata untuk mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organ intra kampus maupun organ ekstra kampus seperti diskusi,kajian,dialog,seminar, pelatihan, workshop, lokakarya. Lebih-lebih kegiatan yang diadakan oleh organ ekstra kampus sebagai tambahan pemahaman wawasan dan pengetahuan. Akhirnya, tiada usaha yang membuahkan hasil tanpa ada usaha ikhtiar atau kerja keras.

Dalam menyongsong hari sumpah pemuda, sebagai mahasiswa(element pemuda) mari kita kobarkan lagi semangat pemuda dalam mempersatukan bangsa dan memerdekakan bangsa ini dari segala bentuk penjajahah.(AGS)

Sumpah mahasiswa

Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia bersumpah

Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan

Berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan kebenaran

Berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan.

(Yogyakarta, 28 Oktober1989)

Agar benar-benar hebat, seseorang harus berdiri dengan masyarakat bukan berdiri diatasnya.(Surya Darma Ali, mantan PB PMII)

BELAJAR DARI MOMENTUM PUASA DAN LEBARAN

2010-09-21T08:54:00.000-07:00

Umat islam yang menjalankan ibadah puasa dengan sempurna dan merayakan saat hari kemenangan bisa mengambil banyak pelajaran yang berharga, baik dalam konteks individual maupun Negara. Sesungguhnya kita mempunyai pemahaman yangn umum tentang momentum puasa dan lebaran, namun perspektif khusus yang implementatif terhadap pelajaran dari puasa dan lebaran harus dilihat kembali setelah momentum tersebut lewat. Pelajaran yang cukup jelas dari momentum satu bulan puasa penuh itu adalah adanya kesadaran kolektif. Kesadaran bertindak cepat dan kesadaran tidak adanya dendam dan saling memberi maaf antar sesama.

Indonesia adalah bangsa yang besar , meski dikenal sebagai bangsa beragama yang sangat mengagungkan nilai-nilai transcendental, bangsa ini perlu terus belajar tetang introspeksi. Masyarakat di-didik untuk merenungkan hakikat diri dan hakikat sebuah bangsa. Perenungan memiliki implikasi yang sangat besar terhadap prestasi yang akan dicapai dalam masa berikutnya atau masa depan bangsa. Dari medium itu pula kita atau bangsa ini bisa mengukur baik dan tidak baik, berhasil atau belum berhasil. Hal yang sama, ketika kita dang bangsa ini belajar dari kesadaran kolektif yang tersirat dari momentum satu bulan tersebut.

Apa yang kita perdebatkan dalm kontek ekonomi dan politik dalam system ketatanegaraan kita masih terlalu kuat unsur individualisme. Bahkan diaspek yang lain pun unsur individualism cenderung menonjol. Ada implikasi yang kuat kesadaran kolektif itu dilakukan baik dalam konteks kecil dan besar maka hasil yand akan dicapai akan lebih besar pula. Implikasi dari kolektivitas adalah adanya kerja sama yang baik . Dalam teori menejemen modern kerjasama adalah sebuah keharusan kerena disitulah semua elemen berfungsi dengan baik. Ketika berbicara dalam konteks menejemen modern, kesadaran bertindak cepat, seperti pelajaran dalam momemtum sebulan itu, menjadi salah satu kunci sukses dalam mengelola proyek apapun. Dalam pengalaman diberbagai bidang, termasuk dalam konteks bisnis, keputusan itu harus diambil seara cepat ketika seseorong tidak mau kehilangan kesempatan atau peluang. Ketika penetapan keputusan itu terlambat akan membawa implkasi yang besar karena hal itu sama saja artinya kita telah terlambat semua.

Dalam momentum sebulan yang baru lewat beberapa hari ini kita bias memotret banyak hal. Yakni persoalan-persoalan yang memerlukan inisiatif dan tindakan cepat. Contoh sederhana, jam sahur dan buka puasa harus dilakukan dengan keputusan yang cepat. Artinya ketika momentum itu datang, saat itu pula kita kita harus melakukan ritual puasa tersebut. Hal ini akan membawa dampak lebih besar ketika bicara aspek-aspek yang lebih besar lainnya.

Terakhir adalah kesadaran tentang tentang pemaaf dan tidak adanya dendam. Bangsa ini akan cepat mencapai kemajuan lebih besar ketika anasir-anasir dendam bisa dihilangkan . Sejak Negara ini merdeka dan berganti kepemimpinan yang sudah beberapa kali problem dendam masih menjadi persoalan serius. Kita pun sadar bahwa problem dendam telah menjadi hambatan besar dalam menata bangsa serta mewujudkan cita-cita bangsa yang makmur. Dengan memaafkan berarti kita telah melakukan hal ringan untuk membuang beban besar yang dapat menimbulkan penyakit yang membahayakan.(CZN)

28 Juni 2010

2010-06-29T04:32:00.000-07:00

TOLAK KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK

2010-06-29T04:26:00.000-07:00

TOLAK KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK

PC PMII Ngawi dengan ini mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dengan asumsi sebagai berikut :

1. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) akan semakin menambah beban ekonomi masyarakat miskin.

2. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) berpotensi menambah biaya produksi pada sector UKM dan UMKM milik rakyat kecil sehingga akan semakin sulit untuk dapat bersaing dipasaran atau malah bisa bangkrut.

3. Pelayanan listrik selama ini masih belum optimal dan sering terjadi pemadaman bergilir, maka tidak pantas kiranya jika pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik

4. Kenaikan Tarif Dasar Listrik akan memicu melonjaknya harga kebutuhan pokok di pasaran.

Selamat Dan Sukses Rapat Tahunan Komisariat Ke-VIII PK PMII BONGKAR KAMPUS STITI-KP

2010-05-16T10:33:00.000-07:00

Selamat Dan Sukses

Rapat Tahunan Komisariat Ke-VIII

PK PMII BONGKAR KAMPUS STITI-KP

Paron-Ngawi

Sabtu 15 mei 2010 telah Dilangsungkan acara Rapat Tahunan Komisariat Ke-VIII PK PMII BONGKAR KAMPUS STITI Paron Ngawi bertempat di Balai Desa Gentong Paron. Agenda ini adalah forum tertinggi ditingkatan komisariat yang diselenggakan setiap satu tahun sekali, acara ini berlangsung penuh khidmat dan seirus karena di ikuti oleh semua anggota dan kader PMII Komisariat BONGKAR Kampus STITI Undangan Alumni dan jajaran pengurus cabang PMI Ngawi serta Undangan yang ditunjuk untuk menjadi peninjau dalam rapat tersebut. sebelumnya kepengurusan ini dinahkodai oleh sahabat Agus Susanto, sesuai waktu yang telah ditentukan tanggal 15 mei 2010 masa kerja telah habis dan harus melakukan Rekepengurusan kembali guna mewujudkan dinamisasi dalam berorganisasi. Semoga Ketua Terpilih dan para pengurus Komisariat yang baru dapat melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan tujuan dan cita-cita organisasi.

Sabtu, 15 Mei 2010

Balai Desa Gentong Kec. Paron

Selamat Datang Peserta Follow Up MAPABA dan Temu Kader PMII

2010-03-31T08:14:00.000-07:00

Srigati, Ahad 28 Maret 2010

Selamat Datang Peserta Follow Up MAPABA dan Temu Kader PMII

Se-eks Karisidenan Madiun.

Berawal dari usaha dan kerja keras sahabat-sahabat komisariat untuk tetap eksis dan membangun komunikasi yang intens antar kader tepat dihari ahad 28 maret 2010 PK PMII Bongkar dan PK PMII STAI Ma'arif Kendal

telah mampu menyelenggarakan agenda kelas besar Temu kader se-karisedenan Madiun. acara yang dihadiri 200 lebih peserta datang dari berbagai utusan komisariat diantaranya : kader PMII se-Ponorogo, Kader PMII se-Madiun, kader PMII se-Ngawi. tak luput panitia pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsorship "Jaya Rental Car" Mas Majid dan "Toko "Q" Buku dan busana ". Thaks for all.........

Membincang Tentang Gender

2010-03-10T12:01:00.000-08:00

Wacana Gender mungkin bisa dikatakan sudah basi, karena sudah sejak lama dibicarakan oleh berbagai kalangan baik oleh para pelajar,lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan maupun kalangan orang-orang agamis, ada pro dan kontra di dalamnya, mereka saling mempertahankan argumennya yang tentu saja dengan rujukan atau sumber hukum yang mereka anggap valid.

Jika melihat realitas sosial di masyarakat wacana tentang kesetaraan gender sangat penting untuk dihembuskan, bahkan kalau perlu bisa dijadikan salah satu mata pelajaran di sekolah menengah atau mata kuliah di perguruan tinggi, dalam makalah ini penulis akan memaparkan sedikit uraian tentang gender, yang bisa dijadikan pengetahuan awal bagi sahabat/i yang masih baru menapak di dunia PMII.

B. JENIS KELAMIN DAN GENDER

Banyak orang yang sering mengasumsikan “GENDER” sebagai perempuan, akan tetapi pada kenyataanya keduanya berbeda. Jenis kelamin adalah kondisi biologis laki-laki dan perempuan yang dibawa sejak lahir dengan fungsi karakteristiknya masing-masing, sedangkan Gender adalah bentukan, konstruksi ataupun interprestasi masyarakat atas perbedaan kondisi biologis laki-laki dan perempuannya, jadi gender bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir akan tetapi sesuatu yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat.

Misalnya:

Peran : tugas-tugas rumah tangga seperti mengurus anak lebih pantas dilakukan oleh perempuan dan tak pantas dilakukan laki-laki.

Sifat : laki-laki dianggap rasional sehingga pantas menjadi pemimpin, sedang perempuan tidak pantas karena emosional.

Posisi : laki-laki dianggap sebagai pemimpin rumah tangga (sebagai pengambil keputusan) sedangkan perempuan sebagai pendukung.

Nilai : dari anggapan-anggapan di atas laki-laki diniai lebih penting dari perempuan.

Gender dan peranan gender sering dianggap sebagai kebenaran oleh anggota masyarakat bahkan dianggap sebagai kodrat.

Di dalam kamus kodrat adalah suatu yang telah ditentukan dan tidak bisa dihindarkan, dapat dikatakan pula kodrat adalah karakteristik yang dibawa sejak lahir oleh laki-laki dan perempuan.

Tugas memasak, mengasuh anak sebenarnya bukan kodrat perempuan karena dapat juga dilakukan oleh laki-laki, demikian pula tugas bekerja di ladang, berjualan di pasar dapat juga dilakukan oleh perempuan.

Apa yang pantas dan tidak pantas bagi laki-laki dan perempuan memang tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Di Batak misalnya, perempuan yang harus bekerja keras mencari uang sedang di daerah lain juga terjadi perempuan dilarang keluar rumah dan sebagainya. Meski ada perbedaan di berbagai daerah, yang umumnya sama adalah sebagai berikut:

a. Perempuan harus bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga mulai dari mengasuh anak, memasak hingga membereskan rumah.

b. Perempuan harus mengutamakan keluarga dibanding dengan kebutuhannya sendiri, perempuan harus menunjukkan penghormatan pada laki-laki, biasanya ayah (saat ia kecil dan belum menikah) dan suaminya (setelah ia menikah)

c. Laki-laki dianggap sebagai pemimpin (pendapatnya harus dihormati, sehingga yang terjadi laki-laki mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih dibandingkan dengan perempuan.

Ketidaksetaraan dengan laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:

1.Stereotipe

Adalah pelabelan negatif terhadap perempuan misalnya perempuan dianggap emosional, hanya mampu melakukan tugas-tugas sederhana dan tidak penting.

Pandangan tersebut seringkali tidak tepat, namun karena sering diulang-ulang seolah menjadi sesuatu yang baku bagi masyarakat termasuk juga perempuan.

2.Subordinassi

Adalah pemosisian perempuan sebagai orang yang kedua setelah laki-laki dengan kata lain tidak diberi posisi penting.

Selain itu perempuan dianggap sebagai milik keluarga, ketidak ia kecil dan belum menikah ia jadi ayahnya dan bila sudah menikah menjadi milik suami

3. Beban Majemuk

Beban majemuk atau beban ganda sering dialami oleh perempuan dalam rumah tangga, disatu sisi ia harus membantu suami mencari nafkah dan di sisi lain ia juga mempunyai tanggung jawab dalam mengasuh anak, memasak dan membereskan rumah.

4. Marginalisasi

Adalah peminggiran terhadap perempuan artinya perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting, sebagai pihak yang tidak diperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan kesejahteraannya, misalnya dalam pertemuan di masyarakat perempuan ditempatkan dibelakang sebagai pelayan dan tidak memiliki hak suara.

5. Kekerasan (violent)

Adalah resiko yang paling serius sebagai akibat ketidaksetaraan posisi laki-laki dan perempuan. Di sini perempuan rentan terjadi korban kriminalitas, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya sendiri.
Bentuk-bentuk kekerasan tersebut seperti penganiayaan, kawin paksa, kekerasan seksual, ucapan-ucapan menghina ( porno) sampai pada ancaman. Pada masyarakat tertentu kekerasan dianggap wajar bahkan menjadi praktek-praktek budaya.

Sadar atau tidak sadar ketidak setaraan di atas sangat merugikan perempuan di mana kita semua tidak akan bisa merubah konstruksi budaya tersebut bila perempuan sendiri enjoy dan menikmati budaya-budaya yang sebenarnya tidak adil bagi mereka.(admin)*

Agenda tahunan PK PMII BONGKAR

2010-03-03T20:01:00.000-08:00

Agenda tahunan PK PMII BONGKAR

Pelatihan Kader Dasar (PKD)
Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
Peringatan Harlah PMII setiap bulan april tanggal 17

Alumni PMII : Ahmad Bagja Siap Pimpin PBNU

2010-03-03T19:31:00.000-08:00

Ahmad Bagja Siap Pimpin PBNU

Selasa, 12 Januari 2010 | 10:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu ulama Nahdlatul Ulama karismatik asal Jawa Barat, Ahmad Bagja, masuk ke bursa pencalonan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ahmad Bagja, kepada para wartawan, Senin (11/1/2010) malam, menyatakan siap melanjutkan kepemimpinan KH Hasyim Muzadi.

"Bagi saya, apa yang sudah dilakukan Pak Hasyim selama ini sudah baik. Memperkuat internal dan membawa NU ke kancah internasional. Itu memang harus dilanjutkan. Harus siap, apalagi saya sudah 25 tahun berada di NU," ujarnya di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Selama berkarier di PBNU, Ahmad Bagja
ikut mengharumkan nama NU selama 15 tahun di bawah kepemimpinan almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan selama 10 tahun bersama KH Hasyim Muzadi yang dikenal sebagai salah satu ulama karismatik asal Malang, Jawa Timur. Bagja menegaskan, dirinya merasa harus siap merespons desakan banyak pihak yang meminta dirinya, yang tak lain mantan Ketum PB PMII, menjadi Ketua Umum PBNU.

Pada era kepemimpinan Gus Dur, Bagja selama dua periode menjabat Wakil Sekjen dan satu periode menjadi Sekjen PBNU. Sementara pada masa kepemimpinan KH Hasyim Muzadi, ia menjadi salah satu ketua PBNU. "Pada masa Gus Dus, NU lebih banyak memperkuat internal karena saat itu NU berada pada masa kekuasaan Orde Baru. NU saat itu ditekan sehingga Gus Dur lebih banyak di dalam. Masa KH Hasyim Muzadi, NU mulai tampil pada kancah internasional selain tetap memperkuat internal," ungkapnya.

"Pada masa Pak Hasyim, isu-isu internasional sangat kuat karena ada serangan WTC dan lain-lain. NU muncul dengan kekuatan Islam Indonesia," katanya lagi.

Badja mengaku memiliki konsep membangun NU ke depan. Fungsi serta peran Syuriah, lanjutnya, harus diperkuat dan Tanfidziyah hanya sebagai pelaksana harian. "Soal sikap NU terhadap masalah nasional, Syuriah yang jawab, tapi kalau soal jumlah pesantren dan lembaga pendidikan NU, Tanfidziyah yang jawab. NU ke depan juga akan fokus pada peningkatan ekonomi umat, pengembangan pendidikan. Termasuk layanan sosial dan dakwah," ujar Bagja. (sumber kompas.com)

Pilihan F-PKB Dikritik Salah Gunakan Kaidah Fikih

2010-03-03T19:12:00.000-08:00

Pilihan F-PKB Dikritik Salah Gunakan Kaidah Fikih

Rabu, 3 Maret 2010 | 22:01 WIB

Anggota DPR memprotes Ketua DPR Marzuki Alie (berpeci, ketiga dari kiri) dalam rapat paripurna pembacaan kesimpulan akhir dan rekomendasi Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/3). Sidang paripurna berakhir ricuh karena Ketua DPR memaksa untuk menunda pengambilan keputusan paripurna terhadap kesimpulan dan rekomendasi akhir Pansus Century.

Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi mengaku sangat menyayangkan pilihan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dalam sidang paripurna Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century.

" Sebagai kader muda NU saya sedih dan terkejut. "

Tidak hanya itu, dia juga menyesalkan penggunaan dalil atau terminologi aturan fikih untuk melegitimasi pilihan F-PKB tadi, yang menurutnya manipulatif dan tidak sesuai dengan konteks. Hal itu disampaikan Misrawi, Rabu (3/3/2010), dalam pernyataan persnya.
”Sebagai kader muda NU saya sedih dan terkejut."
Memang sebagai anggota koalisi, mereka berhak mendukung partai berkuasa, dengan memilih opsi A. Namun ketika menyalahgunakan terminologi fikih untuk menjustifikasi sikap politik mereka, hal itu mencederai semangat yang ada dalam aturan itu,” ujar Misrawi.
Misrawi meminta F-PKB tidak menyalahgunakan penggunaan kaidah ”Dar ul mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih” yang pertama kali dipopulerkan di Indonesia oleh mendiang KH Abdurrahman Wahid. Penggunaan dalil itu sangat lah tidak tepat dan lebih berorientasi pada tujuan politik tertentu.
Menurut Misrawi, memang ada kaidah terkenal yang menyebutkan, ”di mana terdapat keadilan dan kemaslahatan maka di situ lah terdapat wajah Tuhan”. Namun secara paradigmatik, para ulama menggunakan kaidah itu untuk menyeimbangkan hak-hak Tuhan dan publik.
”Jadi paradigma itu sebenarnya sebuah pandangan mulia untuk menegakkan keadilan social. Sayangnya kok itu malah dipakai sebagai pembenaran terhadap kebijakan bail out Bank Century?” ujar Misrawi.KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Agenda Bulanan

2010-02-23T11:25:00.000-08:00

Agenda Bulanan PK PMII BONGKAR Ngawi Masa Khidmat 2009-2010

Evaluasi kerja BPH dan kegiatan Rutinan
merumuskan grand strategi kegiatan berikutnya

demikian agenda bulanan ini dibuat dan disusun sebagai instrumen dan acuan untuk kegiatan yang akan diselenggarakan.

Agenda Mingguan

2010-02-23T10:36:00.000-08:00

Agenda mingguan PK PMII BONGKAR Ngawi Masa Khidmat 2009-2010

Sekolah FILSAFAT

Fasilitator : Syamsul Watoni,S.Hi, M.Si
Penanggungjawab Kegiatan : Chozinul Anwar ( PK ketua 1)

Sekolah ANSOS

fasilitator : Majid Widakdo, S.H
Penanggungjawab Kegiatan : Arif SP

Sekolah Gender

fasilitator : Lilik I ( PC Ketua 1)
Penanggungjawab : chozinul Anwar ( PK Ketua 1)

ANALISA SOSIAL

2010-02-05T09:32:00.001-08:00

ANALISA SOSIAL

Teks Sederhana Membaca Membaca Eksistensi Masyarakat

Oleh Dr. Abu Amar Busthomi Israil, M.Pd^¹

Mengapa ANSOS dibutuhkan?

PMII merupakan Organisasi Pergerakan berparadigma kritis transformatif dan dalam ranah pembangunan bangsa PMII berposisioning sebagai agen sosial (social agen). Melihat eksistensi ini, maka bagi anggota PMII, kepemilikan akan kesadaran kritis dalam melihat realitas sosial merupakan suatu keniscayaan. Sementara untuk menopang kualitas kesadaran kritis yang bernilai guna bagi mereka dibutuhkan kemapanan dan kematangan alat (tooll) dalam membaca realitas sosial itu sendiri

Apa ANSOS?

Istilah ANSOS, pada dasarnya tidak selalu dipakai dalam arti yang sama. Dalam konteks pergerakan, istilah Ansos dapat difahami sebagai usaha untuk menganalisis sesuatu keadaan atau masalah sosial secara objektif, upaya ini kita lakukan untuk menempatkan suatu masalah tertentu dalam konteks realitas sosial yang lebih luas yang mencakup konsep waktu (sejarah), konteks struktur (ekonomi, sosial, politik, budaya, konteks nilai, dan konteks tingkat atau arah lokasi, Yang dalam prosesnya analisis sosial merupakan usaha untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai hubungan-hubungan struktural, kultural dan historis, dari situasi sosial yang diamati

Ruang lingkup ANSOS?

Pada dasarnya semua realitas sosial dapat dianalisis, namun dalam konteks transformasi sosial, maka paling tidak objek analisa sosial harus relevan dengan target perubahan sosial yang direncanakan yang sesuai dengan visi atau misi organisasi. Secara umum objek sosial yang dapat di analisis antara lain;

Masalah-masalah sosial, seperti; kemiskinan, pelacuran, pengangguran, & kriminilitas

Sistem social, seperti: tradisi, usha kecil atau menengah, sistem pemerintahan, sitem pertanian

Lembaga atau organisasi sosial seperti sekolah layanan rumah sakit, lembaga pedesaan, NU, Muhamadiyah, PII.

Kebijakan public seperti : dampak kebijakan BBM, dampak perlakuan sebuah UU.

Apa ANSOS butuh akan teori?

Teori dan fakta berjalan secara simultan, teori sosial merupakan refleksi dari fakta sosial, sementara fakta sosial akan mudah di analisis melalui teori-teori sosial. Teori sosial melibatkan isu-isu mencakup filsafat, untuk memberikan konsepsi-konsepsi hakekat aktifitas sosial dan prilaku manusia yang ditempatkan dalam realitas empiris. Charles lemert (1993) dalam Social Theory; The Multicultural And Classic Readings menyatakan bahwa teori sosial memang merupakan basis dan pijakan teknis untuk bisa survive.

Tetapi teori bukanlah sebuah pandangan dunia, tetapi ia memiliki beberapa titik singgung. Betapapun teori dinyatakan bebas nilai, pada kenyataannya ia juga merupakan refleksi dari sebuah pandangan dunia tertentu, dalam hal ini pandangan dunia yang berakar pada positivis.Anthony Giddens mensyaratkan analisa sosial harus peka terhadap pengaturan ruang-ruang waktu kehidupan sosial.[2] Secara filosofis, terdapat dua macam analisis sosial

Apa saja macam analisis sosial?

Secara umum analisis sosial terbagi menjadi dua bagian besar, yakni analisis sosial akademis/teoritis & analisis sosial praktis.

Menurut Anthony Giddens secara filosofis terdapat dua macam analisis sosial,

Analisis Institusional adalah ansos yang menekankan pada ketrampilan dan kesadaran faktor yang memperlakukan institusi sebagi sumber daya dan aturan yang diprodusksi terus-menerus.
Analisis Perilaku Strategis adalah ansos yang memberikan penekanan institusi sebagai sesuatu yang direprosuksi secara sosial.

Langkahnya?

Menetapkan posisi atau orientasi Memilih dan menentukan objek analisis
Pengumpulan data atau informasi penunjang
Identifikasi dan analisis masalah
Mengembangkan persepsz (Diskusi/pembahasan)
Menarik kesimpulan

Langkah Pertama

Menetapkan posisi atau orientasi (Memilih dan menentukan objek analisi) pada intinya pada tahap ini, pelaku analisis perlu mempertegas dan menyingkap motif serta argumen idiologis dari tindakan analisissosial atau disesuaikan dengan visi rganisasi.

Langkah Kedua

Mengumpulan data atau informasi penunjang Untuk dapat menganalisis masalah secara utuh, maka perlu didukung dengan data dan informasi penunjang yang lengkap dan relevan, baik melalui dokumen media massa, kegiatan observasi maupun investigasi langsung dilapangan. Trianggulasi mutlak dilakukan untuk menguji validitas data

Langkah Ketiga

Mengembangkan presepsi (Diskusi/Pembahasan)

Setelah di identifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi atau terlibat dalam masalah, selanjutnya dikembangkan presepsi atas masalah sesuai cara pandang yang objektif. Dan dilakukan pula peniskusian atau pembahasan atas data-data yang telah terkumpul, sehingga pada tahap ini akan muncul beberapa kemungkinan implikasi konsekuensi dari objek masalah, serta pengembangan beberapa alternative sebagai kerangka tindak lanjut

Langkah Keempat

Penarikan kesimpulan setelah berbagai aspek tersebut ditemukan, maka pada akhirnya suatu kesimpulan akan diambil; kesimpulan merupakan gambaran utuh dari suatu situasi yang didasarkan kepada hasil analisa dan dari kesimpulan inilah akan muncul paradigma atau konsekwensi-konsekwensi yang dapat dijadikan sebagai langkah transformasi atau melakukan rekayasa sosial (social engineering)

Metode ANSOS yang RELEFAN?

Analisis Sosial biasanya digunakan sebagai alat untuk merekayasa sosial. Ketajaman analisis akan memberikan dampak positif setiap usaha rekayasa. Pada hakekatnya dalam analisa harus mengetahui secara mendalam kondisi Internal dan Kondisi Ekternal beserta kemungkinan-kemungkinan alternatifnya baik yang menguntungkan atau merugikan. Ada beberapa metode analisis praktis yang dapat digunakan, diantaranya 1) Metode SWOT, 2) Metode Ikan, 3) Metode Buzan (Peta Pemikiran), Adapun Metode yang mudah digunakan untuk membuat pertimbangan analisis, yaitu teknik mengenal lawan atau teknik MOM (Motive, Oportunity, Mean)

Satu tambahan metode yang saat ini menarik dan diminati yakni

PBA (Pemodelan Berbasis Agen) Yang implemenasinya sering disebut Sistem Multi Agen (Multy Agent Sistem) Atau di kenal Rekayasa komputasional sistem sosial

1 Disampaikan pada pelatihan kader dasar VIII

Mahasiswa adalah agent of change

2010-02-05T09:29:00.000-08:00

Mahasiswa adalah agent of change

oleh: A. Yusrianto Elga

Ketika Soekarno muda melanjutkan studinya di THS (Technische Hooge School), Bandung, dan tinggal di sebuah rumah kost yang tak lain adalah milik Inggit Garnasih, tradisi diskusi yang merupakan medium pematang intelektualitas mungkin sebelumnya kurang begitu hidup. Sebagaimana diakui sendiri oleh Inggit --perempuan yang kelak jadi istri Soekarno— bahwa kedatangan Soekarno telah membuat suasana kost lebih kompetitif seiring dengan topik-topik yang diangkat dalam diskusi tersebut menyangkut masalah-masalah kebangsaan.

Tradisi intelektual sebagaimana yang dilakukan oleh Soekarno itu merupakan sebentuk kesadaran kebangsaan yang salah satunya adalah untuk membangkitkan semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sebagai mahasiswa dengan gelar “Agent of Change”, tak mungkin Soekarno tinggal diam di tengah situasi yang amat mencekam. Dengan diadakannya diskusi sebagai medium tukar gagasan, diharap semangat kebangsaan semakin berkobar dan perlahan namun pasti, Belanda menjadi tidak “kerasan” karena pahlawan-pahlawan baru mulai bermunculan.

Kini, zaman keemasan Soekarno dan kawan-kawan seperjuangannya telah lama berakhir dan hanya meninggalkan jejak sejarah. Generasi mahasiswa saat ini terobsesi untuk meneladani spirit perlawanan para founding father yang dengan nyata telah berhasil menegakkan kemerdekaan 63 tahun yang silam. Tradisi diskusi saat ini bukan hal baru di lingkungan kampus. Hampir seluruh mahasiswa di nusantara rela meluangkan waktunya untuk menghadiri acara-acara diskusi, baik di dalam maupun di luar kelas, di organisasi-organisasi ekstra maupun intra dengan beragam topik, muali dari topik keagamaan, sosial-politik, ekonomi, sastra-budaya dan lain sebagainya. Tentu dari aspek fasilitas hingga keamanannya lebih terjamin dibanding dengan masa Soekarno yang terus mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari pihak penjajah.

Namun demikian, tetap ada sesuatu yang ganjil dengan generasi mahasiswa saat ini. Gelar “Agent of Change” seakan menjadi jargon yang tak mampu mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Tradisi diskusi, dialog atau apa pun yang kini semarak berlangsung hanyalah sebentuk seremonial-formalistik yang sama sekali tidak didasari oleh spirit kebangsaan sebagaimana era Soekarno dulu. Apa yang kemudian kita banggakan dengan gelar “Agent of Change” jika dalam konteks realitas praksisnya tak ada terobosan-terobosan signifikan. Bagaimana mungkin perubahan sosial dapat terealisasi kalau problem yang dihadapi bangsa saat ini tak lebih hanyalah menjadi “topik” belaka dari sekian diskusi yang diselenggarakan.

Inilah realitas paradoksal yang terjadi pada generasi mahasiswa saat ini. Spirit perlawanan yang digemuruhkan oleh pejuang-pejuang bangsa beberapa tahun yang lalu tak mampu dijadikan sebagai inspirasi untuk melakukan hal yang serupa – tentunya dalam bentuk yang berbeda.

Lunturnya spirit kebangsaan, dengan demikian, sejatinya merupakan “bencana” terbesar yang tidak disadari. Itulah kenapa kemudian banyak yang mengatakan bahwa bangsa ini terancam akan kehilangan generasi potensialnya yang tak lain adalah mahasisawa itu sendiri. Indikasi semacam ini sudah jelas-jelas terbentang di hadapan kita. Salah satunya adalah keberadaan kampus yang terkesan “elitis” sehingga gagal mencetak kader-kader bangsa yang brilian dan progresif serta mampu melakukan perubahan di lingkungan masyarakatnya.

Kenyataan ini sebenarnya sangat kontradiktif dengan progresifitas mahasiswa generasi Soekarno yang kelak betul-betul mampu mewujudkan perubahan sosial. Hal seperti itu memang wajar mengingat kecenderungan mahasiswa saat ini lebih (memilih) hidup konsumtif, hedonis, pragmatis, tidak kreatif – suatu pola hidup yang tak tampak pada era Soekarno. Pola hidup semacam itu rupanya sudah menjadi orientasi hidup (life oriented), bukan justru diperangi dengan dalih bahwa gejala inilah yang juga turut andil membuat jurang kemiskinan semakin menganga.

Kita harus menyadari bahwa krisis multidimensional yang tak kunjung usai ini bukanlah semacam tontonan mengasyikkan. Sehingga kita merasa enjoy berdiskusi tanpa menyadari ada tugas yang belum selesai dilaksanankan. Pada tataran inilah kita harus mampu berbuat sesuatu, karena “Agent of Change” sejatinya adalah sebentuk tanggung jawab sosial di mana perjuangan dan pengorbanan adalah taruhannya.

Tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 tidak bisa dijadikan referensi untuk mengukur tingkat keberhasilan generasi mahasiswa pascagenerasi Soekarno, Mohamad Hatta, Sjahrir dan yang lainnya. Banyak hal yang perlu dibenahi menyangkut perjuangan generasi mahasiswa saat ini. Salah satunya adalah bagaimana menerjemahkan kembali gelar “Agent of Change” yang disandangnya. Sebab ia bukanlah sekedar nama, tetapi tugas atau tanggung jawab sosial yang mempunyai ruh.

Sebagai agen perubahan, tentu perjuangan mahasiswa dari generasi ke generasi atau dari masa ke masa tidaklah sama. Tugas dan tanggung jawab generasi mahasiswa saat ini sejatinya lebih berat dibanding pada masa orde-orde sebelumnya. Karena itu, fenomena kebangsaan yang terbentang luas di hadapan kita saat ini, seperti kemiskinan yang terus mengalami penigkatan, misalnya, harus menjadi agenda prioritas. Sebab jika tidak, lalu apa kemudian makna dari “Agent of Change” yang selalu dibangga-banggakan?

Peran mahasiswa jelas sangat vital berhubung kondisi bangsa Indonesia saat ini belum beranjak dari ketertinggalan, kebodohan dan kemiskinan. Tentu harapan yang selalu dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat di Tanah Air tak lain adalah peran atau kontribusi signifikan; bagaimana mahasiswa mampu membawa masyarakat keluar dari situasi yang pengap menuju perubahan yang dinamis.

“Bila kita ingin menjadi suatu bangsa yang mulia dan luhur, menjadi bangsa yang terindah, bila kita ingin menjadi bangsa yang berkedudukan sama dengan bangsa yang sudah sederajat, seharusnyalah kita dengan gembira, ikhlas hati, dan bersuka cita, berani memikul beban yang maha berat.” Demikianlah pesan Dr. Soetomo.

Inilah salah satu catatan penting bagi generasi mahasiswa saat ini dan yang akan datang agar senantiasa tidak larut dalam euforia hedonisme-konsumtifistik yang jelas-jelas menyuguhkan kehidupan pragmatis.

KONDISI PMII MIRIP NU TAHUN 1973

2010-02-05T09:23:00.001-08:00

KONDISI PMII MIRIP NU TAHUN 1973

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dideklarasikan pada 17 April 1960, dimotori oleh kalangan muda NU yang tergabung dalam Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Waktu itu mahasiswa NU sudah tidak nyaman di IPNU. Mungkin karena mereka sudah tidak berstatus pelajar lagi. Sementara organisasi kemahasiswaan yang ada tidak cukup bisa menjadi saluran aspirasi mahasiswa NU. Maka melalui proses yang berliku, terbentuklah PMII.

Namun pada 14 Juli 1971 melalui Deklarasi Murnajati PMII mencanangkan independensi, terlepas dari organisasi manapun, termasuk NU. Kemudian pada kongres tahun 1973 di Ciloto Jawa Barat, diwujudkanlah Manifest Independensi PMII. Inilah fase baru keterkaitan PMII dengan NU. PMII sudah bukan kepanjangan tangan NU; sudah tidak berkantor di PBNU. Hubungan PMII dan NU hanya sebatas kultural saja. Ada banyak sebab waktu itu, termasuk ketidakjelasan NU apakah sebagai ormas, atau partai politik. PMII tidak betah dengan itu. Sementara Orde Baru juga mulai melokalisir gerakan kemahasiswaan di dalam kampus masing-masing.

Masih dalam suasana peringatan hari lahir ke-49 PMII kemarin, A. Khoirul Anam dari NU Online dan Hamzah Sahal dari PP Lakpesdam NU sempat berbincang dengan salah seorang pendiri PMII M. Said Budairy di rumahnya Jl Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/5). Said Budairy (73) adalah salah satu dari 13 tokoh mahasiswa dalam IPNU yang merintis pendirian PMII. Ia juga salah satu dari 3 orang perwakilan yang menghadap Ketua Umum PBNU KH Idham Kholid melaporkan rencana pendirian organisasi mahasiswa NU ini. Pada saat PMII dideklarasikan, Said Budairy menjabat sebagai sekretaris umumnya.
Bagaimana Anda melihat PMII sekarang?

Memang banyak kritik terhadap perkembangan PMII belakangan ini, terutama yang nampak di depan mata, di Jakarta dan sekitarnya, baik dari soal pemikiran keagaamaannya, juga soal pergerakannya. Sementara para seniornya yang sudah terjun ke masyarakat tidak cukup memberikan contoh yang baik. Nah karena Anda meminta hal ini, saya buka-buka kembali dokumen-dokumen yang saya punya terutama Deklarasi Tawangmangu. Dalam deklarasi itu lengkap mulai dari mau kemana dan bagaimana PMII itu, hubungan dengan dengan NU dan sebagainya.
Ada keinginan sebagian kalangan tua agar PMII merapat lagi ke NU. Bagaimana menurut Anda?

Saya kira tidak perlu. Tarulah PMII terpotong pada tahun 73, di situ juga ada rumusan-rumusan tentang interdependensi PMII terhadap NU. Tapi di situ jelas sekali hubungan kulturalnya. Kalau kemudian terjadi penyimpangan itu nggak usah dari NU-nya lah, tapi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip yang dibangun oleh PMII sendiri. Nah kalau prinsip itu saja yang dipikirkan kembali dijadikan sarana untuk menyadarkan para sahabat PMII, mulai dari pengurus besarnya sampai ke tingkat bawah, saya kira ini salah satu jalan terbaik yang bisa ditempuh. Nah ini juga tergantung bagaimana PB PMII sekarang. Saya nggak tahu juga sikap mereka terhadap perkembangan para alumni PMII yang sekarang ada di berbagai organisasi politik.
Apa yang Anda amati dari para alumni PMII?

Saya terus terang aja risau. Ada dua mantan ketua Umum PB PMII yang membiarkan PKB kemasukan Artalita dan Sigid, gimana itu? Kemudian dua ketua umum ini berantem sendiri; antara Muhaimin sama Ali Masykur. Lalu, kalau merujuk kepada yang saya bilang tadi prinsip-prinsip dasar dan interdependensi PMII terhadap NU, mestinya tidak bisa membiarkan Nursyahbani itu. Kalau NU mendukung RUU Pornografi tapi Nursyahbani sebagai anggota fraksi PKB justru menentang itu. Ini kog bisa.

Itu yang di PKB. Lalu yang di PPP coba! Waktu itu Hamzah Haz mau mau digusur oleh Suryadharma bekerjasama dengan Bachtiar Chamsyah dari unsur Muslimin Indonesia (MI). Kemudian hamzah jatuh. Padahal bagaimanapun Hamzah itu ada hubungannya dengan PMII. Nah waktu itu Suryadharma maju dengan dukungan MI bersaing dengan Aris Mudatsir. Keduanya kader-kader utama PMII lah. Nah sekarang ini Arif Mudatsir membantu Bahtiar dari MI itu untuk memusuhi Suryadharma. Saya pikir mereka melakukan introspeksi begitu lah bagaimana membawa perahu PPP ini dengan warna yang dulu dirumuskan dalam PMII, ternyata tidak. Saya kira kalau mereka mau berangkat dari prinsip-prinsip PMII itu tidak akan terjadi.
Apa yang perlu dilakukan sekarang?

Jadi saya mendukung pemikiran bagaimana PMII kembali ke Khittahnya lah. Caranya berangkat dari deklarasi Tawangmangu itu, lalu deklarasi tahun 73 itu.
Sekarang para alumni bergabung di IKA-PMII

Nah sedihnya itu sekarang ketua alumninya si Arif Mudatsir, gimana jadinya itu. Sibuk boleh tapi kan dia ikut berantem. Kan ngeri juga. Saya harapkan back to basic-lah. Banyak perubahan karena sistem penyelenggaraan pemerintahan sudah berubah, tapi substansi yang ada di situ itu masih sangat relevan untuk dipegangi.
Sebagai senior apakah anda sempat menjadi semacam penengah begitu?

Saya sendiri pernah memanfaatkan posisi sebagai orang tua ketika PKB pecah. Saya kirim SMS kepada Muhaimin, Ali Masykur dan Efendy Choiri. Saya melihat memang Gus Dur waktu itu sudah tidak bener. Saya SMS tiga orang itu, sudahlah bergabung saja sama Muhaimin. Saya yakin muhaimin bisa melindungi anda. Nah yang mau mengikuti saran saya itu sepertinya Effendy, meskipun dia tiadk balas SMS saya tapi saya perhatikan perilakunya. Ali Masykur tidak menjawab. Hanya Muhaimin yang menjawab, terimakasih begitu. Nah itu pernah saya lakukan. Nah kalau sekarang ini ada krisis yang baru lagi ini di PPP, mungkin saya perlu juga melakukan hal yang sama, namun mungkin sesudah proses pertarungannya selesai nanti.
Sepertinya fragmentasi di tingkat alumni ini menurun sampai ke bawah

Ini karena mereka kehilangan pegangan awalnya, prinsip yang dulu dijadikan bergerak. Sekarang mereka semaunya sendiri. Idealismenya sudah tertutup jadi pragmatis. PMII ini sudah 49 tahun. Insyaaallah sekarang ini mirip dengan kondisi NU pada tahun 1973. Waktu itu warga NU terombang-ambing; apakah NU ini ormas apa partai. Akhirnya kiai-kiai bergerak sampai kemudian terfikir untuk kembali ke khittah NU 1926. Saya pikir kalu pendekatan itu yang dilakukan di PMII saya kira bisa juga.
PMII kembali ke Khittah yang mana?

Jadi ada sekian banyak pokok-pokok pikiran yang ada di PMII, mulai Deklarasi Tawangmangu, Sepuluh Kesimpulan Ponorogo, Pernyataan Yogyakarta, Penegasan Yogyakarta, Gelora Mega Mendung, Panca Norma Kopri, Tri Sikap Jakarta. Ada juga Memorandum Politik, Deklarasi Munarjati, Manifes Independensi Pmii, Pola Kepemimpinan, Pernyataan Ciloto, Pokok-pokok Pikiran Ciloto, Pokok Pikiran Tentang Pemilu, Penegasan Cikogo, Pokok-pokok Pikiran Mubes ke-4 PMII, Rekomendasi Mubes IV PMII, Pokok-pokok Pikiran Kongres ke-10, Pernyataan Politik Kongres ke-10, Keputusan Pondok Gede, Deklarasi Interdependensi PMII dengan NU, Implementasi Interdependensi PMII NU, Pokok-pokok pikiran rekomendasi Musyawarah I, Rekomendasi Kongres ke-11, dan lain-lain. Saya kira dari perumusan ulang dari membaca kembali dokumen dokumen ini bisa menjadi perumusan Khittah PMII.
Dalam konteks para alumni PMII pada berantem tadi, apa yang bisa Anda sampaikan sebagai orang tua kepada kader PMII sekarang?

Jadi begini, kadang-kadang yang tua itu sudah lupa bagaimana perjalannya sebelumnya. Yang masih fresh ingat itu justru yang masih di lapangan, yang sekarang ini aktif. Saya kog ingin supaya PB PMII menyurati mereka itu. Ungkapkan yang saya sampaikan tadi itu demi kehormatan PMII, supaya masalah itu bisa teratasi. Supaya alumni PMI itu menjadi satu kekuatan meskipun dalam wadah yang berbeda beda. Itu yang saya pikirkan. Sebab kalau PBNU yang ngingetin juga sudah tidak relevan lagi. Kalau perorangan seperti saya juga tidak. Tapi kalau PB PMII nya kan pantes-pantes saja. Dan juga supaya diingat agar dalam kaderisasi itu berantem seperti itu jangan sampai terjadi pada masa yang akan datang.
Bagaimana Anda melihat Kiprah dari Ketua Umum PB PMII sekarang?

Saya sering melihatnya di Face Book. Ini memang jadi sebuah sarana berkomunikasi yang lebih terbuka. Tapi saya kira wibawa sebagai ketua umum itu perlu dijaga. Aktivitas macem-macem nggak perlulah itu ditunjukkan di Face Book.

Rekonsiliasi; Islam, Demokrasi dan Barat

2010-01-30T09:27:00.000-08:00

Judul : Rekonsiliasi; Islam, Demokrasi dan Barat
Penulis : Benazir Bhutto
Penerjemah : Annisa Rahmalia
Penerbit : Buana Ilmu Populer, Jakarta
Cetakan I : Desember, 2008
Tebal : 35 halaman

Peresensi : Lukman Santoso Az*

Benazir Bhutto, seorang perempuan yang terlahir sebagai pemimpin dan pernah menjabat perdana menteri dalam dua periode (1988-1990 dan 1993-1996) di Pakistan. Terlahir pada 21 Juni 1953 di Karachi, dan bertumbuh sebagai aktivis dan politisi pro-demokrasi.
Pada 1988, Ia menjadi perdana menteri perempuan yang pertama dalam sejarah Pakistan. Pada 1999, Benazir memutuskan mengasingkan diri ke luar negeri, tak lama setelah Jenderal Musharraf merebut kekuasaan melalui kudeta militer. Pada Oktober 2007, Benazir Bhutto kembali ke Pakistan. Dia mengatakan, kepulangannya untuk mendorong peralihan Pakistan ke pemerintahan sipil.

Namun, perjalanan hidupnya yang penuh dengan pertarungan itu tampaknya juga berakhir tragis pada 27 Desember 2007, seusai berpidato dalam kampanye di Rawalpindi, ditembak seorang pelaku bom bunuh diri. Tewasnya Benazir, merupakan peristiwa tragis keempat yang menimpa keluarga Bhutto. Tragedi kematian Benazir, telah mengingatkan duka lama dan meradang duka baru bagi rakyat Pakistan. Bagi mereka, terutama pendukungnya, kematian Benazir Bhutto merupakan kehilangan besar bagi Pakistan. Benazir telah menjadi simbol modernitas dan demokrasi di Pakistan. Sehingga, kematiannya merupakan martir bagi demokrasi di Pakistan.

Karya barunya, yang berjudul asli Islam, Democracy, and the West,(Harper Collins, 2008), ini. Ditulis saat Benazir sedang bersiap-siap untuk kembali ke kehidupan politik. Buku ini adalah sebuah buku tentang kecerdasan yang hebat, keberanian, dan kejernihan. Ia mengandung tulisan terbaik dan interpretasi modern yang sangat persuasif tentang Islam. Tentu saja, bagian yang membuat buku ini dihormati adalah identitas pengarangnya.

Buku ini seolah merupakan hasil retret panjang Benazir, setidaknya selama 9 tahun hidup dalam pengasingan. Ditulis dengan kepenuhan hati dan semangat menggebu soal demokratisasi dan Islam. Ia berupaya membalikkan semua miskonsepsi dan stigma negatif tentang Islam. Penjelajahan yang dilakukannya bisa membuat kelompok-kelompok ekstrem-fanatik Islam marah. Benazir tidak hanya memberikan pemaham an tentang politik dan bagaimana memperjuangkan tegaknya demokrasi, tetapi juga tentang teologi Islam, agama yang amat dicintainya. Toleransi dan pluralisme Islam, menurutnya telah dibajak oleh para teroris.

Benazir menyampaikan berbagai kesalahpahaman yang menjadi sumber kebingungan. Arti jihad, di Indonesia berkali-kali dijelaskan cendekiawan Muslim seperti Nurcholish Madjid, oleh Benazir digarisbawahi kembali. Jihad adalah perjuangan. Meluruskan kembali makna jihad amat penting. Jihad harus didudukkan dalam arti sebenarnya, yakni pertempuran internal dan eksternal untuk mengikuti jalan yang benar dan adil, yang kemudian dia tunjukkan dengan dasar pemikiran teologis, bahwa gagasan terorisme tidak didukung acuan Kitab Suci.

Selain miskonsepsi tentang Islam tidak sesuai dengan sains dan teknologi, kesetaraan jender juga menjadi topik penting dalam buku ini. Benazir melihat, jika demokrasi menjadi milik jutaan Muslim di planet ini, gerakannya harus berasal dari rakyat yang berjuang melawan kekuatan ekstrimisme, fanatisisme, dan otoritarianisme. Kelaparan melahirkan ekstremisme. Ketiadaan harapan melahirkan ekstremisme. Keputusasaan melahirkan ekstremisme dan di sana ada peluang tumbuhnya demokrasi. Maka, menurutnya, untuk memutus mata rantai dan siklus kemiskinan, ekstremisme, kediktatoran, dan terorisme, Pakistan perlu bergerak maju ke arah rekonsiliasi yang sesungguhnya.

Ihwal demokratisasi, Bagi Benazir militer merupakan salah satu kekuatan yang sering menghambat demokratisasi. Intervensinya dalam ranah politik, misalnya melalui kudeta sebagaimana dilakukan Musharraf terhadap Nawaz Sharif, merupakan praktik kediktatoran yang senantiasa mengancam pergantian kekuasaan. Militer sering mengambil alih kekuasaan dengan dalih instabilitas dan perbaikan ekonomi. Benazir mengetengahkan perlunya pemikiran tentang institusionalisasi demokrasi, sebab kegagalan demokrasi di Pakistan secara umum terkait kelindan dengan kegagalan dalam institusionalisasi demokrasi. Sementara di bawah alam sadar publik, sistem diktator selama ini dianggap sebagai cara terbaik untuk memulihkan ekonomi. Ironisnya, demokrasi dianggap tidak menjamin kesejahteraan.

Dengan memperlihatkan perdebatan dalam Islam, Benazir mengajukan tesis tentang masalah-masalah yang bisa menjadi bahan rekonsiliasi. Di satu pihak memang ada Islam yang menolak gagasan modernitas, sebaliknya ada kelompok Islam yang mengajukan strategi untuk rekonsiliasi dunia Islam dengan gagasan modern yang menyangkut lingkungan politik, ekonomi, sosial yang modern. Di antaranya Ia menyebutkan tokoh Mohammad Iqbal, yang juga merupakan bapak spiritual Pakistan. Iqbal mengajak menghidupkan kembali ijtihad atau berpikir logis dan mengajak umat Muslim menerapkan pemikiran logis dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah mereka.

Benazir mengakui rekonsiliasi yang ditawarkan tidak gampang dilakukan, bahkan mustahil, tetapi dia sadar rekomendasi soal rekonsiliasi diperlukan karena zaman ini memerlukan sesuatu di luar kelaziman. Karena itu, dia tidak hanya bicara tentang Islam dengan kacamata yang kritis, tetapi juga menuntut dunia Barat menghapuskan stigma negatif tentang Islam sekaligus mengagendakan upaya menghentikan gelombang radikalisme Islam serta menemukan kembali nilai-nilai toleransi dan keadilan yang ada dalam Islam.

Kebangkitan Islam yang diharapkan Benazir, bukanlah radikalisme dan mengerasnya ekstrimisme, tetapi seberapa jauh Islam memberikan kontribusi konkret bagi perkembangan ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Kebangkitan Islam harus dijalankan bersama kebangkitan agama-agama lain, yakni kemaslahatan bersama, kebaikan bersama, dan keadilan yang menjadi dambaan setiap makhluk.

Buku ini merupakan ekspresi pengalaman dan obsesi Benazir Bhutto yang sangat cemerlang. Ia menawarkan solusi, ditengah ekstrimisme global. Dalam memoirnya yang berjudul Daughter of the East, (New York, Hamish Hamilton (1989) Benazir menulis, "Saya tidak memilih kehidupan seperti ini, tetapi kehidupanlah yang memilih saya. Dilahirkan di Pakistan, hidup saya menjadi cermin pergolakan, tragedi, dan kemenangannya." Benazir pernah berjanji di hadapan makam ayahnya, "Saya bersumpah tidak akan beristirahat sampai demokrasi kembali ke Pakistan."

Pakistan memang membutuhkan jalan baru bagi demokratisasi. Hanya saja, dua bentuk totalitarianisme yang menghantui itu akan selalu menggagalkan keadaban politik. Dengan kematian Benazir, tersisih sudah agenda demokratisasi yang menjanjikan. Masa depan demokrasi Pakistan semakin tidak menentu, tanpa terlebih dahulu "mengubur" militerisasi dan ekstremisasi di negeri dengan semboyan Ittehad, Tanzim, Yaqeen-e-Muhkam, "Kesatuan, Disiplin, dan Kepercayaan" itu. Kepergian Benazir menjadi pesan jelas bahwa musuh demokratisasi yang totaliter masih berselimut dengan sangat nyamannya di Pakistan.(*)

*)Lukman Santoso Az, Penikmat Buku dan Peneliti pada LeSAN Yogyakarta

Agama dalam Menyikapi Permasalahan Sosial

2010-01-29T10:47:00.000-08:00

Oleh: Roisatul Fauziah
Kader PMII Komisariat Sunan Ampel Kediri
Agama adalah sebuah kepercayaan, rata-rata hampir semua manusia menganut agama. Dan agama didunia ini tidak hanya satu tapi bermacam-macam, karena mereka memiliki teologi masing-masing. Meskipun agama berbeda-beda tapi setiap agama mempunyai satu kesamaan yaitu mengajarkan tentang kebaikan. Sepertihalnya agama islam, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa agama islam adalah agama perdamaian. Tapi mengapa dalam agama islam itu sendiri terdapat lebih dari satu aliran?
Kenapa tidak dijadikan satu aliran saja, supaya bisa mengkokohkan agama islam tersebut? Dan apakah ini adalah salah satu tanda-tanda bahwa agama islam telah terpecahbelah? Kita tidak tahu, mungkin dengan seiring berjalannya waktu dan juga berkembang pesatnya dunia modern ini adalah salah satu alasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Kembali pada pemahaman tentang memahami perkembangan islam di Indonesia dalam konteks kesejarahan, peranannya di Indonesia serta fungsi kehadiran islam dalam konteks transformasi social sehingga mampu menemukan pijakan teologinya untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai universalitas islam. Dan realitasnya sekarang yang dihadapi oleh agama islam itu sendiri adalah munculnya paradigma-paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa agama islam adalah hubungan manusia dengan akheratnya saja, dan cenderung tidak menghiraukan yang ada di dunia. Contohnya bencana Lumpur lapindo yang terus berlarut-larut sampai tidak temu arah tujuannya dan nasip korbannya tidak menentu.
Tindakan advokasi islam cenderung bersifat reaksioner, mereka lumayan tanggap dengan aksi-aksi social tapi itu hanya bersifat momentum. Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini sering digembor-gemborkan bahwa islam itu agama perdamaian, islam itu agama yang suka bersosialisasi, dan islam itu agama dunia dan akherat. Saya tidak tahu siapa yang harus dipersalahkan dalam kasus ini, apakah islamnya ataukah orang-orang yang berada di islam?
Memahami sejarah agama islam di Indonesia dalam perspektif sejarah masyarakat dan sejarah kebangsaan dari zaman kerajaan sampai sekarang, islam adalah agama yang paling tanggap dengan kegiatan-kegiatan social, tapi hanya momentum saja.

Perempuan, antar harapan dan realitas.

2010-01-29T10:42:00.000-08:00

Aku adalah perempuan yang ditindas, aku menjadi saksi adanya bintang-bintang yang brsembunyi di balik raga manusia. Akulah bunga yang terinjak binatang itu. Wahai keadilan yang tersembunyi di balik sosok ketakutan, hanya Engkaulah yang sanggup mendengar penderitaan diriku yang sebatang kara. Hanya Engkaulah yang mampu mendengarkan lirih dan pilunya teriakan hatiku, hanya kepada-Mu lah aku memohon dan memasrahkan jiwa. Kasihanilah aku, lindungilah anakku dengan tangan kanan-Mu dan selamatkanlah jiwaku dengan tangan kiri-Mu. (Kahlil Gibran).

Realitas Empirik (Diskriminasi)

Secara ideal, perempuan menginginkan keadilan dan persamaan peran pada segala dimensi kesehariannya, seperti keadilan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Harapan itu seperti halnya sebatas mimpi yang sulit untuk diwujudkan. Pada dimensi sosial, perempuan seringkali tersubordinasi oleh realitas yang meminggirkan perannya di wilayah publik. Ketidaksetaraan muncul di permukaan masyarakat tatkala perempuan menikah dan harus mengerjakan pekerjaan domestik, serta mengabaikan peran publik. Banyaknya perempuan berpendidikan rendah menambah problem pengangguran kerja, karena potensinya tenggelam oleh keterbatasan yang memasung kreativitasnya. Pasungan itu biasa diciptakan oleh dirinya atau muncul dari proteksi orang-orang dekatnya

.[1]

Hari ini, perempuan mengalami perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang post traditional. Tuntutan itu bisa menjawab realitas global yang mengharuskannya berubah. Perubahan itu sendiri tidak mudah bagi mereka yang tidak mempunyai akses terhadap ekonomi. Perempuan justru dieksploitasi oleh kepentingan ekonomi global.

Budaya patrialistik yang memihak pada laki-laki telah menyebabkan rendahnya kesadaran perempuan untuk berkreasi. Lemahnya kesadaran perempuan akan hak-hak reproduksi menyebabkan maraknya praktik-praktik aborsi, prostitusi, dan tindak kekerasan secara fisik dan seksual terhadap perempuan. Satu contoh lagi adalah buruh pabrik, pengemis anak dan perempuan, dan tenaga kerja Indonesia illegal. Pilihan pekerjaan semacam ini dengan kekerasan dan risiko penyakit selalu menghantui hidupnya setiap waktu. Pekerjaan di atas sering juga menjadi pemicu trafficking di Indonesia.

Dari gambaran realitas yang menindas perempuan dan anak, maka perlu merekomendasikan beberapa isu strategis untuk memperjuangkan hak-hak hidup para perempuan dan anak yang bekerja di luar negeri.

Pertama, menjadikan isu TKI legal dan menghentikan trafficking yang membawa korban perempuan dan anak. Perlindungan secara layak, perlu diberikan kepada para pekerja diluar negeri sebagai pahlawan yang telah memberikan devisa bagi Negara Indonesia. TKI harus mendapatkan informasi yang akurat dan benar tentang kejelasan pekerjaan. Situasi tempat kerja di Negara yang di tuju.

Kedua, mempertinggi aksi yang menyeluruh dari pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat untuk menghalangi trafficking. Menghentikan kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan.

[2]

Meraih Kebebasan Perempuan

Perempuan adalah manusia yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai manusia ia lahir dengan naluri untuk sukses dan terus maju dalam kehidupan yang ditempuhnya. Posisi perempuan yang selama ini menjadi nomor dua (women is second sex) akan menindas perempuan. Kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan kecerdasan didi akan membentur sekat-sekat budaya yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat. Kebebasan untuk tumbuh ini belum tampak diberikan oleh orang tua kepada perempuan. Perempuan diperbolehkan sekolah dan kuliah namun masih dibatasi geraknya untuk keluar rumah mencari aktivitas. Sejarah perempuan sangat menyedihkan harus dibunuh jiwa kreatifnya oleh orang-orang yang melindunginya secara berlebihan. Akibatnya, perempuan serasa lumpuh dan tidak bisa mengakses kemajuan. Secara sosiokultural, perempuan dibatasi oleh budaya patriarkat yang kukuh dan tidak mudah merobohkannya.

Mengubah cara pandang atau pikiran adalah membongkar sekat-sekat ketidakadilan dalam struktur pemahaman masyarakat, dimaksudkan agar perempuan tidak sepenuhnya bergantung pada laki-laki tanpa mau mengambil peran penting dalam wilayah publik. Akibat pembodohan yang sistematis perempuan menjadi tertinggal jauh dari segi pendidikan dan tidak mempunyai kemampuan. Sedangkan bagi perempuan yang berusaha mandiri dengan keterbatasan pendidikan yang rendah masih tertatih-tatih, bahkan terus menghadapi kerasnya hidup dalam budaya patriarkat

.[3]

Perempuan di Balik Tirai Penafsiran

Tuturan yang sarat akan budaya patriarkat, telah melahirkan persepsi yang ambigu dari sejumlah realitas keterlibatan sejumlah perempuan di arena publik. Lembaran-lembaran kitab kuning klasik memberikan persepsi yang (terkadang) ikut serta memberikan opini untuk meminggirkan peran perempuan di arena publik Alur sejarah perempuan terus bergerak dari satu titik yang mengartikulasikan perjuangan perempuan dimanifestasikan dalam keanekaragaman karakter yang berbeda. Keterbelakangan perempuan selalu menuai kritik tajam dari gerakan feminisme yang menuntut perubahan peran demi sebuah kemajuan yang diimpikan bersama.

Tafsir merupakan hasil usaha ijtihadi manusia yang melingkupi dari segala dimensi pemikirannya untuk memproduksi suatu pemahaman dari kitab suci. Dalam penafsiran, manusia senantiasa membawa latar belakang sosial, corak, dan warna keilmuan yang melandasi karya dan pendapatnya.

Realitas sosial masyarakat terus berubah dan akan terus mencari bentuk kemajuan zamannya. Peradaban tidak akan pernah berhenti, karena putaran waktu dan hari terus berjalan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Mau tidak mau perempuan harus terlibat dalam wacana keagamaan, karena persoalan perempuan harus dijelaskan dari sudut pelaku perempuan. Segala implikasi dari persoalan kodrati perempuan, harus melibatkan perspekif perempuan secara terbuka dan arif dalam menelaah hukum yang bisa membuat kesejahteraan perempuan terlindungi . Ambil contoh misalnya haid, hamil, menyusui, dan melahirkan adalah aktivitas yang tak dapat diwakilkan oleh laki-laki. Agama bisa benar-benar memberikan alternatif yang memihak kepentingan perempuan secara total sehingga mampu memberikan keselamatan bagi manusia yang lahir dari rahim perempuan.

My Albums

2010-01-29T08:22:00.001-08:00

album foto

2010-01-27T11:26:00.000-08:00

PERAN MAHASISWA dalam PROSES DEMOKRASI LOKAL

2010-01-27T09:04:00.000-08:00

Peran Mahasiswa dalam Mengawal Proses Demokrasi Lokal

Oleh: Syamsul Wathoni1

Ambruknya rezim otoriter soeharto dibawah bendera orde baru dan kekuataan ABG (Abri, Birokrasi, Golkar) pada tahun 1998 mengantarkan republik pada sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena selama rezim ini berkuasa, demokrasi menjadi formalitas yang pada kenyataannya dimatikan. Demokrasi menjadi jargon dan perbincangan formal pemerintah akan tetapi dalam kenyataanya represif terhadap rakyat. Dibawah kepeloporan Mahasiswa, rezim yang pernah berkuasa 32 tahun ini runtuh bersamaan dengan sistem kekuasaan otoriter dan anti demokrasi.

Karena runtuhnya otoritarianisme rezim orde baru yang ditandai dengan runtuhnya nilai-nilai, kepercayaan publik, sakralitas kekuasaan, dan moralitas semu yang selama ini menjadi hantu menakutkan bagi rakyat untuk memandangnya. Nilai-nilai itu seakan runtuh bersamaan dengan ambrolnya benteng kekuasaan tiranik yang menguasai mental, tata pikir dan bahkan denyut nafas untuk berdemokrasi.

Pasca 1998, Indonesia memasuki masa transisi demokrasi dengan perubahan sistem politik dan kekuasaan. Diharapkan transisi yang berlangsung dalam kontestasi kekuasaan akhir-akhir ini menjadi semacam harapan untuk menuju pada kehidupan kenegaraan yang baik dan demokratis. Karena pada dasarnya demokrasi mengandaikan adanya:

a.Pemerintahan yang baik (Good Governance)

b.Pemilu yang demokratis

c.Independensi peradilan

d.Peran media bebas

e.Adanya kontrol masyarakat sipil

f.Dilindunginya hak warganegara

g.Desentralisasi kekuasaan (otonomi daerah)

Dari beberapa pilar tersebut, desentralisasi kekuasaan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah menjadi faktor penting dimana rakyat akan semakin dekat dengan pembuat kebijakan.

Melalui UU 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU 32 tahun 2004 lahirlah kebijakan otonomi daerah. Dalam kebijakan tersebut pemerintahan daerah (Kepala daerah dan DPRD) mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga mengeluarkan kebijakan selain dalam bidang agama, moneter, fiskal, politik luar negeri dll.

Namun begitu, setelah 5 tahun berjalan. Kebijakan otonomi daerah ini tidak kunjung membuahkan hasil sesuai dengan tujuannya. Otonomi daerah tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Hal ini semakin menjadi pada saat otonomi daerah sebagai proyek desentralisasi kekusaan yang seharusnya menjadi agenda utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonominya dan membangkitkan keberdayaan masyarakat untuk mandiri, ternyata sayup-sayup mulai mengarah berkebalikan. Munculnya raja-raja kecil dan hadirnya watak tiranik plus koruptif mulai muncul. Otonomi menjadi proyek untuk mensejahterakan pejabat daerah dan secara tidak langsung akan semakin menindas rakyat. Perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif-pun tak terhindarkan.

Kasus korupsi di eksekutif maupun legislatif daerah yang marak akhir-akhir ini menjadi bukti bahwa ternyata otonomi daerah diselewengkan. Penyelewengan anggaran daerah oleh pejabat publik dan DPRD menjadi yang biasa. Karena kontrol masyarakat untuk mendorong pemerintahan yang bersih juga lemah.

Peran mahasiswa dalam demokrasi Lokal

Alexis de Tocquile, salah seorang penggagas ide civil society pernah berkata bahwa “Setiap generasi adalah manusia baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari kemampuan dan mengembangkan karakter publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi. Sikap mental ini harus ditanamkan dan dibiasakan melalui bahasa dan kajian serta keteladanan. Lebih lanjut, demokrasi bukanlah mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya, tapi harus selalu direproduksi dari generasi ke generasi. Karena dengan begitulah, kehidupan berbangsa, bernegara atau berwarganegara akan berlangsung dengan baik. Karena dengan adanya landasan yang riil tentang apa yang disebut sebagai sebuah cita-cita bersama yang juga sebagai rumusan dari istilah good society yang diidealisasikan.

Dan tentu saja, berjalannya demokrasi akan menjadi mulus apabila sistem kenegaraan juga berlangsung baik serta nilai yang tertanam dibenak masing-masing warganya telah tertata dengan rapi. Karena jika sebuah sistem kenegaraan berlangsung secara amburadul disertai oleh rapuhnya moral sosial. Maka jangan sekali-kali berharap, masyarakat akan memiliki nilai moral dan komitmen yang baik untuk menjadi warganegara yang sesungguhnya. Idealitas ini perlu dalam rangka membuyarkan angan-angan tentang jenuhnya pikiran kita disaat melihat tingkah laku kekuasaan serta managemen kenegaraan kita saat ini.

Dengan kata lain, mahasiswa yang disebut-sebut sebagai agen of change harus selalu bergerak untuk melakukan aksi massa rakyat. Hal ini harus terus dilakukan untuk membangun tradisi demokrasi. Karena diakui atau tidak, pasca 1998 gerakan mahasiswa tercerai beraai oleh serpihan-serpihan kepentingan politik dan golongan yang memecah konsentrasi untuk mendorong demokratisasi. Bahkan yang paling sering terjadi adalah, mahasiswa menjadi alat dari kepentingan politik untuk berpihak pada salah satu golongan. Maka tidak bisa disalahkan jika gerakan mahasiswa hanya bersifat sporadis untuk menyikapi permasalahan strategis yuang sifatnya nasional.

Maka dari itu peran strategis yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam mendorong demokrasi lokal adalah sebagai berikut:

1.Melakukan kontrol terhadap pemerintahan daerah

Bagaimanapun juga, kekuasaan cenderung korup! Maka dari itu Mahasiswa harus mengambil peran kontrol terhadap semua aspek kebijakan pemerintah

2.Melakukan advokasi kebijakan publik

Melakukan advokasi terhadap kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat merupakan aspek penting yang harus dilakukan mahasiswa

3.Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat

Pendidikan politik merupakan syarat mutlak untuk menguatkan peraan masyarakat. Selama ini masyarakat buta politik sehingga tidak tahu-menahu urusan kebijakan yang berkaitan dengan persoalan mereka.

4.Mendorong Good governance

Pada dasarnya pemerintahan yang baik ditopang oleh 3 hal:

a.Transparansi kebijakan

b.Partisipasi Masyarakat

c.Akuntabilitas pemerintahan

5.Melakukan aksi refleksi

Untuk menguatkan peran kontrol terhadap pemerintah, Mahasiswa harus melakukan refleksi terhadap semua disiplin ilmu dan persoalan-persoalan masyarakat. Dengan arti kata mahasiswa harus mempunyai displin ilmu humaniora yang memadai dan alat baca terhadap persoalan masyarakat.

NILAI DASAR PERGERAKAN ( NDP )

2010-01-27T09:02:00.000-08:00

Nilai Dasar Pergerakan

A. PENDAHULUAN

Rumusan ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti, serta motivasi gerakan sekaligus memberikan legitimasi dan memperjelas apa yang harus dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan sesuai dengan maksud didirikannya organisasi PMII.

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) adalah tali pengikat (kalimatun sawa’) yang mempertemukan warga pergerakan dalam satu cita-cita perjuangan sesuai tujuan organisasi. NDP menjadi sandaran organisasi dalam menegakkan Tauhid di kehidupan sehari-hari, sebagai panduan nilai dalam berhubungan dengan Allah, dalam berhubungan dengan sesama manusia dan dalam berhubungan dengan alam. Oleh sebab itu, seluruh warga PMII harus memahami dan menginternalisasikan NDP baik secara personal maupun secara bersama-sama.

B. ARTI NDP

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) adalah rumusan nilai nilai yang diturunkan secara langsung dari ajaran Islam serta kenyataan masyarakat dan negeri Indonesia, dengan menggunakan kerangka ahlussunnah wal jama’ah. NDP harus senantiasa menjiwai seluruh aturan organisasi, memberi arah dan mendorong gerak organisasi serta menjadi penggerak setiap kegiatan organisasi dan kegiatan masing-masing anggota.
Sebagai ajaran yang sempurna, Islam harus harus dihayati dan diamalkan secara kaffah atau menyeluruh oleh seluruh anggota dengan mencapai dan mengamalkan iman (aspek aqidah), Islam (aspek syari’ah) dan Ihsan (aspek etika, akhlaq dan tasawuf) untuk memohon ridho Allah serta memohon keselamatan hidup di dunia dan akhirat (sa’adah ad-durain).

Sebagai tempat hidup dan mati, negeri maritim Indonesia merupakan rumah dan medan gerakan organisasi. Di Indonesia organisasi hidup, demi bangsa Indonesia organisasi berjuang. Sebagai tempat semai dan tumbuh, negeri Indonesia telah memberi banyak kepada organisasi, oleh sebab itu, organisasi dan setiap anggotanya wajib memegang teguh komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. NDP adalah penegasan nilai atas watak keindonesiaan organisasi.

Organisasi menggunakan ahlussunnah wal jama’ah sebagai pendekatan berpikir (manhaj al-fikr) untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Memilih ahlussunnah wal jama’ah sebagai pendekatan berpikir dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam merupakan keniscayaan di tengah kenyataan masyarakat Indonesia yang serba majemuk. Dengan ahlussunnah wal jama’ah yang mengenal nilai kemerdekaan (al-hurriyah), persamaan (al-musawah), keadilan (al-‘adalah), toleransi (tasamuh), dan nilai perdamaian (al-shulh), maka kemajemukan etnis, budaya dan agama menjadi potensi penting bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan.

C. FUNGSI

NDP berfungsi sebagai:

a. Kerangka Refleksi

Sebagai kerangka refleksi, NDP merupakan ruang untuk melihat dan merenungkan kembali secara jernih setiap gerakan dan tindakan organisasi. Di dalam refleksi, gerakan dan tindakan organisasi dihadapkan untuk berdialog dengan rumusan-rumusan Nilai Dasar Pergerakan. Dialog ini sejatinya harus berlangsung terus menerus, sehingga butiran-butiran Nilai Dasar Pergerakan menjadi hidup dan menjiwai setiap gerak dan kegiatan organisasi. Merupakan kewajiban setiap anggota untuk senantiasa melakukan perenungan dan refleksi apakah tindakan dan kegiatannya telah mendekati Nilai Dasar Pergerakan.

b. Kerangka Aksi

Sebagai kerangka aksi, NDP merupakan landasan etos gerak organisasi dan setiap anggota. Sebagai kerangka aksi, etos akan muncul dari proses aksi-refleksi yang dilakukan secara terus menerus. Tahap memahami Nilai Dasar harus segera diikuti dengan ikhtiar untuk mewujudkan Nilai itu dalam gerak dan tindakan, kemudian setelah bergerak dan bertindak harus pula segera ditinjau apakah tindakan dan gerakan itu telah memenuhi atau mendekati Nilai Dasar Pergerakan.

c. Kerangka Ideologis
1. Menjadi peneguh tekad dan keyakinan anggota untuk bergerak dan berjuang mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi.
2. Menjadi landasan berpikir dan etos gerak anggota untuk mencapai tujuan organisasi melalui cara dan jalan yang sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing.

D. KEDUDUKAN
NDP menjadi rujukan utama setiap produk hukum dan kegiatan organisasi.
NDP menjadi sumber kekuatan ideal setiap kegiatan organisasi.
NDP menjadi pijakan argumentasi dan pengikat kebebasan berpikir, berbicara dan bertindak setiap anggota.

ASWAJA PMII

2010-01-27T09:00:00.000-08:00

Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah

Sejarah Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah

Sebenarnya sistem pemahaman Islam menurut Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah hanya merupakan kelangsungan desain yang dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur-rasyidin. Namun sistem ini kemudian menonjol setelah lahirnya madzhab Mu’tazilah pada abad ke II H.

Seorang Ulama’ besar bernama Al-Imam Al-Bashry dari golongan At-Tabi’in di Bashrah mempunyai sebuah majlis ta’lim, tempat mengembangkan dan memancarkan ilmu Islam. Beliau wafat tahun 110 H. Di antara murid beliau, bernama Washil bin Atha’. Ia adalah salah seorang murid yang pandai dan fasih dalam bahasa Arab.

Pada suatu ketika timbul masalah
antara guru dan murid, tentang seorang mu’min yang melakukan dosa besar. Pertanyaan yang diajukannya, apakah dia masih tetap mu’min atau tidak? Jawaban Al-Imam Hasan Al-Bashry, “Dia tetap mu’min selama ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi dia fasik dengan perbuatan maksiatnya.” Keterangan ini berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits karena Al-Imam Hasan Al-Bashry mempergunakan dalil akal tetapi lebih mengutamakan dalil Qur’an dan Hadits.

Dalil yang dimaksud, sebagai berikut; pertama, dalam surat An-Nisa’: 48;

اِنَّ اللهَ لاَيَغْفِرُاَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَادُوْنَ ذلِكَ ِلمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِافْتَرَى اِثْمًاعَظِيْمًا النساء : 48

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang berbuat syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selian itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Tuhan ia telah membuat dosa yang sangat besar.”

Kedua, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ اَبِى ذَرٍ رَضِىَاللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِانِى اتٍ مِنْ رَبىِ فَأَخْبَرَنِى اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِى لاَيُشْرِكُ بِاللهِ دَخَلَ اْلجَنَّةَ. قُلْتُ: وَاِنْ زَنىَ وَاِنْ شَرَقَ. قَالَ وَاِنْ زَنىَ وَاِنْ سَرَقَ رواه البخارى ومسل

“Dari shahabat Abu Dzarrin berkata; Rasulullah SAW bersabda: Datang kepadaku pesuruh Allah menyampaikan kepadamu. Barang siapa yang mati dari umatku sedang ia tidak mempersekutukan Allah maka ia akan masuk surga, lalu saya (Abu Dzarrin) berkata; walaupun ia pernah berzina dan mencuri ? berkata (Rasul) : meskipun ia telah berzina dan mencuri.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim).

فَيَقُوْلُ وَعِزَّتِى وَجَللاَ لِى وَكِبْرِيَانِى وَعَظَمَتِى لأَُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَاِلهَ اِلاَّ اللهُ. رواه البخارى

“Allah berfirman: Demi kegagahanku dan kebesaranku dan demi ketinggian serta keagunganku, benar akan aku keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan; Tiada Tuhan selain Allah.”

Tetapi, jawaban gurunya tersebut, ditanggapi berbeda oleh muridnya, Washil bin Atha’. Menurut Washil, orang mu’min yang melakukan dosa besar itu sudah bukan mu’min lagi. Sebab menurut pandangannya, “bagaimana mungkin, seorang mu’min melakukan dosa besar? Jika melakukan dosa besar, berarti iman yang ada padanya itu iman dusta.”

Kemudian, dalam perkembangan berikutnya, sang murid tersebut dikucilkan oleh gurunya. Hingga ke pojok masjid dan dipisah dari jama’ahnya. Karena peristiwa demikian itu Washil disebut mu’tazilah, yakni orang yang diasingkan. Adapun beberapa teman yang bergabung bersama Washil bin Atha’, antara lain bernama Amr bin Ubaid.

Selanjutnya, mereka memproklamirkan kelompoknya dengan sebutan Mu’tazilah. Kelompok ini, ternyata dalam cara berfikirnya, juga dipengaruhi oleh ilmu dan falsafat Yunani. Sehingga, terkadang mereka terlalu berani menafsirkan Al-Qur’an sejalan dengan akalnya. Kelompok semacam ini, dalam sejarahnya terpecah menjadi golongan-golongan yang tidak terhitung karena tiap-tiap mereka mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Bahkan, diantara mereka ada yang terlalu ekstrim, berani menolak Al-Qur’an dan Assunnah, bila bertentangan dengan pertimabangan akalnya.

Semenjak itulah maka para ulama’ yang mengutamakan dalil al-Qur’an dan Hadits namun tetap menghargai akal pikiran mulai memasyarakatkan cara dan sistem mereka di dalam memahami agama. Kelompok ini kemudian disebut kelompok Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah. Sebenarnya pola pemikiran model terakhir ini hanya merupakan kelangsungan dari sistem pemahaman agama yang telah berlaku semenjak Rasulullah SAW dan para shahabatnya.

Ahlu Sunnah wa al-Jamaah Sebagai Manhaj al-Fikr atau Mazhab?

Berfikir jernih, luwes dan kreatif tanpa tedeng aling-aling adalah sebuah cita-cita luhur intelektual muda NU yang menyerap banyak literatur baru dalam hidupnya. Sebuah usaha yang mendapat kecaman hebat dari para kyai berkaitan dengan tradisi lama yang dibangun.

Konsep Ahlussunnah wal Jama’ah adalah satu dari banyak objek pemikiran yang ingin dilacak kebenarannya oleh intelektual muda tersebut. Benarkah pemahaman Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah kita saat ini? Adakah ia sebuah tradisi yang tak bisa diberantas (Aqidah) atau hanyalah sebuah pemikiran yang debatable?

Apapun ia, tentunya menjadi sebuah hal yang unik dan menarik untuk dibicarakan. Betapa tidak? Ketika para intelektual muda NU bergeliat mencari makna kebenaran Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah yang dikultuskan dan menjadi unthoughtable para kiai justru akhirnya merasa terancam eksistensinya. Ada apa dibalik semua ini? Said Aqil Siradj, seorang pemikir muda NU yang banyak menyoroti tentang hal ini dan akhirnya mendapatkan nasib yang sama dengan sesama intelektualis mendasarkan bahwa hapuslah asumsi awal yang menyatakan ini sebagai madzhab pokok.

Dalam beberapa runutan pemikiran berikutnya, ia banyak menjelaskan bahwa Ahlussunnah wal Jama’ah lahir dengan sebab bahwa ini adalah pondasi ideologi yang tak bisa ditawar-tawar. Pemahaman ini kemudian dikembalikan dengan watak asli Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah yang memberikan otoritas penuh kepada ulama untuk mempertahankan ilmu dan hak atas menafsirkan agama dari kesembronoan anak muda. Sebuah bangunan pengetahuan yang dibenturkan dengan prinsip berfikir yang tawassuth (Moderat), tawazun (keseimbangan), dan ta’adul (keadilan) yang menjadi pembuka wacana inteletualitas ditubuh NU.

Satu kesimpulan awal yang diambil dari pemaparan diatas adalah para ulama merasa jijik dengan pembaharuan yang berefek pada pengutak-atikan ideologi yang diajarkan sebagai pondasi awal di pesantren berbasis NU. Jika dilakukan hal demikian, hancurlah pondasi yang selama ini dibangun, selain pengkultusan yang juga akan hilang begitu saja, sebuah penghormatan tinggi kepada kiai.

Berkembangnya dugaan bahwa ini terjadi karena tradisi Islam yang ada juga masih menimbulkan pertanyaan, karena Islam bukan lahir di Indonesia tetapi tersebar sampai ke negara ini. Maka, kemudian yang terjadi adalah bahwa Islam mengelaborasikan diri terhadap tradisi bangsa ini dengan meng-Islam-kan beberapa diantaranya. Persinggungan inipun menjadi sebuah masalah, bukan hanya karena belum berhasilnya menghilangkan rasa ketradisian yang asli, tetapi juga pada sebuah pertanyaan apakah sebuah tradisi Islam yang ada adalah tradisi asli dari bangsa Arab? atau jangan-jangan sudah terakulturasi dengan budaya Gujarat?. Hal ini menjadi sebuah pemikiran serius tersendiri dalam mencapai sebuah kebenaran.

Lebih lanjut, konstruksi pemikiran yang ada sejatinya haruslah dihapuskan jika memang mau membahas konsep Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah dengan lebih komprehensip. Kalau tidak, yang ada adalah stempelisasi. Pemurtadan terhadap ideologi yang ada, karena mengutak-atik yang dianggap tak akan bersalah dan tak dapat disalahkan. Pemahaman yang sejati tentang makna Ahlu Sunnah wa al-Jama’ah dan perdebatannya memang diakui haruslah dimulai dari sebuah asumsi bahwa ia adalah sebuah Manhaj al-Fikr (metode berpikir), bukan madzab yang berkarakteristik sebagaimana di atas.

ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA PMII

2010-01-27T08:58:00.000-08:00

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

ANGGARAN DASAR

MUKADDIMAH :

Insyaf dan sadar bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan ideology negara dan falsafah bangsa Indonesia.

Sadar dan yakin bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat sekalian alam. Suatu keharusan bagi umatnya mengejewantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan masyarakat dunia.

Bahwa keutuhan komitmen kesialaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insane muslim Indonesia dan atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama.

Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen keislaman dan keindonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk.

Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensia yang berhaluan Ahkussunnah wal-jamaah dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disingkat PMII

2. PMII didirikan di Surabaya pada tanggal 21 Syawal 1379 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 17 April 1960 dengan jangka watktu yang tidak terbatas.

3. PMII berpusat di Ibukota Republik Indonesia.

BAB II

ASAS

Pasal 2

PMII berasaskan Pancasila

BAB III

SIFAT

Pasal 3

PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan independen dan profesional.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

TUJUAN

Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pasal 5

USAHA

1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam sesuai dengan sifat dan tujuan PMII serta peraturan perundang-undangan dan paradigma PMII yang berlaku.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta upaya mewujudkan pribadi insan ulul albab.

BAB V

ANGGOTA DAN KADER

Pasal 6

1. Anggota PMII

2. Kader PMII

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Struktur organisasi PMII terdiri dari :

1. Pengurus Besar (PB)

2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC)

3. Pengurus Cabang (PC)

4. Pengurus Komisariat (PK)

5. Pengurus Rayon (PR)

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 8

Permusyawaratan dalam organisasi terdiri dari:

1. Kongres

2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)

3. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)

4. Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab)

5. Musyawarah Pimpinan Daerah(Muspimda)

6. Musyawarah Kerja Kordinator Cabang (Muker Korcab)

7. Konferensi Cabang (Konfercab)

8. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)

9. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

10. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)

11. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)

12. Kongres Luar Biasa (KLB)

13. Konferensi Koorcab Luar Biasa (Konkorcab LB)

14. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab LB)

15. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB)

16. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTARLB)

BAB VIII

WADAH PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 9

1. Wadah ini adalah badan otonom yang secara khusus menangani pengembangan dan pemberdayaan kader PMII dan isu perempuan

2. Selanjutnya pengertian otonom dijelaskan dalam bab penjelasan.

BAB IX

PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 10

Anggaran Dasar ini dapat dirubah oleh kongres dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 suara yang hadir

Pasal 11

1. Apabila PMII terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan kongres atau referendum yang khususnya diadakan untuk itu , maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi yang lain asas dan tujuannya tidak bertentangan

2. hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Aggaran Rumah Tangga , serta peraturan peraturan organisasi lainnya.

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh kongres dan berlaku sejak waktu dan tanggalnya ditetapkan

PENJELASAN ANGGARAN DASAR

UMUM

I. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai Hukum Dasar Organisasi

Anggaran Dasar adalah hokum dasar yang tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan organisasi

II. Pokok Pikiran dalam Pembukaan

Organisasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia mengakui adanya ideologi dan falsafah hidup bangsa yang terumuskan dalam pancasila

Sebagai organisasi yang menganut nilai ke-Islaman, yang senantiasa menjadikan Islam sebagai panduan dan sekaligus menyebarkan dan mengejawantahkan kedalam pribadi, masyarakat, bangsa dan negara

Bahwa nilai ke-Indonesiaan dan ke-Islaman merupakan paduan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, maka kewajiban bagi setiap orang adalah mempertahankannya dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara pribadi maupun bersama-sama

Sebagai organisasi yang mengemban misi perubahan dan intelektual, Mahasiswa Islam wajib bertanggung jawab membebaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan keterpurukan kepada kemajuan, kemakmuran dan keadilan.

Kewajiban dan tanggung jawab ke-Islaman, ke-Indonesiaan dan Intelektual, menginspirasikan terbentuknya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai Organisasi Mahasiswa Islam yang berhaluan Ahlussunah Wal Jamaah

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

- Ke-Islaman adalah nilai-nilai Islam Ahlussunah Wal Jamaah

- Kemahasiswaan adalah sifat-sifat yang dimiliki mahasiswa, yaitu idealisme, perubahan, komitmen, keperdulian sosial dan kecintaan kepada hal-hal yang bersifat positif

- Kebangsaan adalah nilai-nilai yang bersumber dari kultur, filosofi, sosiologi dan yuridis bangsa Indonesia

- Kemasyarakatan adalah bersifat include dan menyatu dengan masyarakat dengan masyarakat. Bergerak dari dan untuk masyarakat

- Independen adalah berdiri secara mandiri, tidak bergantung kepada pihak lain, baik secara perorangan maupun kelompok

- Profesional adalah distrubusi tugas dan wewenang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan keilmuan masing-masing

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

(2) Pribadi ulul albab adalah seseorang yang selalu haus akan ilmu, dengan senantiasa berdzikir kepada Allah, berkesadaran historis-primordial atas relasi Tuhan-manusia-alam, berjiwa optimis transendental sebagai kemampuan untuk mengatasi masalah kehidupan, berpikir dialektis, bersikap kritis dan bertindak transformatif

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud otonom adalah menangani persoalan khusus dalam hal ini persoalan perempuan di PMII dan isu perempuan secara umum dalam rangka mempercepat tercapainya keadilan gender di PMII dan masyarakat luas, bersifat hierarkis dan bertanggung jawab kepada pleno PMII.

Pasal 10

Cukup Jelas

pasal 11

Cukup Jelas

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

ATRIBUT

Pasal 1

1. Lambang PMII sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga ini

2. Lambang seperti tersebut pada ayat (1) di atas dipergunakan pada bendera, jaket, badge, vandel, logo PMII dan benda atau tempat-tempat dengan tujuan menunjukan identitas PMII

3. Bendera PMII adalah seperti yang terdapat dalam lampiran

4. Mars PMII adalah seperti yang terdapat dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga PMII

BAB II

USAHA

Pasal 2

1. Melakukan dan meningkatkan amar ma’ruf nahi munkar

2. Mempertinggi mutu ilmu pengetahuan Islam dan IPTEK

3. Mrningkatkan kualitas kehidupan umat manusia dan umat Islam melalui kontekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengalaman ajaran agama Islam sesuai dengan perekembangan budaya masyarakat.

4. Meningkatkan usaha-usaha dan kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia, umat Islam dan mahasiswa serta usaha sosial kemasyarakatan

5. Mempererat hubungan dengan ulama dan umara demi terciptanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah insaniyah.

6. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, dan pengamalan pancasila secara kreatif dan bertanggung jawab.

BAB III

KEANGGOTAAN

BAGIAN I

ANGGOTA

Pasal 3

1. Anggota biasa adalah :

a. Mahasiswa Islam yang tercatat sebagai mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dan atau yang sederajat

b. Mahasiswa Islam yang telah menyelesaikan program studi pada perguruan tinggi dan atau yang sederajat atau telah mencapai gelar kesarjanaan S1,S2,atau S3 tetapi belum melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun

c. Anggota yang belum melampaui usia35 tahun

2. Kader adalah :

a. Telah dinyatakan berhasil menyelesaikan Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan Follow Up nya

b. Sebagai mana pada ayat (2) poin (a) baik yang menjadi pengurus Rayon dan seterusnya maupun yang telah menggeluti kajian-kajian, aktif melakukan advokasi di masyarakat maupun telah memasuki wilayah professional

BAGIAN II

PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 4

Penerimaan anggota dilakukan dengan cara

1. Calon anggota mengajukan permintaan secara tertulis atau mengisi formulir untuk menjadi calon anggota PMII kepada Pengurus Cabang

2. Seseorang syah menjadi anggota PMII setelah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) dan mengucapkan bai’at persetujuan dalam suatu upacara pelantikan

3. Dalam hal-hal yang sangat diperlukan, Pengurus cabang dapat mengambil kebijaksanaan lain yang jiwanya tidak menyimpang dari ayat (1) dan ayat (2) Tersebut diatas.

4. Apabila syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 dan 2 di atas dipenuhi kepada anggota tersebut diberikan tanda anggota oleh Pengurus Cabang.

Pasal 5

Jenjang Pengkaderan dilakukan dengan cara:

1. Calon kader mengajukan permintaan tertulis atau mengisi formulir PKD

Seseorang telah syah menjadi kader apabila dinyatakan berhasil mengikuti PKD dan diikuti pernyataan bai’at persetujuan secara lisan dalam suatu upacara pelantikan kader yang dilakukan oleh Pengurus Cabang

BAGIAN III

MASA KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Anggota berakhir masa keanggotaan:

a. meninggal dunia

b. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang

c. Diberhentikan sebagai anggota, baik secara terhormat maupun secara tidak terhormat

d. Telah habis masa keanggotaan sebagai anggota biasa sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 ART ini

2. Bentuk dan tata cara pemberhentian diatur dalam ketentuan tersendiri.

3. Anggota yang telah habis masa keanggotaan nya pada saat masih menjabat sebagai pengurus dapat diperpanjang masa keanggotaannya hingga berakhirnya masa kepengurusan.

4. Anggota yangtelah habis masa keanggotaaannya disebut ALUMNI PMII

5. Hubungan PMII dan Alumni PMII adalah hubungan histories,kekeluargaan,kesetaraaan dan kualitatif

BAGIAN V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

Hak Anggota:

Anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan, dan pembelaan serta pengampunan (rehabilitasi

Kewajiban Anggota:

1. Membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Cabang

2. Mematuhi AD/ART, NDP, Paradigma Gerakan serta produk hukum organisasi lainnya

3. Menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik agama Islam, Negara dan organisasi

Pasal 8

Hak Kader:

1. Berhak memilih dan dipilih

2. Berhak mendapat pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan, dan pembelaan serta pengampunan (rehabilitasi)

3. Berhak mengeluarkan pendapat ,mengajukan usul-usul dan pertanyaan-pertanyaan secara lisan maupun secara tulisan

Kewajiban Kader :

1. Melakukan dinamisasi organisasi dan masyarakat melalui gerakan pemikiran dan rekayasa sosial secara sehat mulya

2. Membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Cabang

3. Mematuhi dan menjalankan AD/ART, NDP, Paradigma Gerakan dan produk hukum organisasi lainnya

4. Menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik agam Islam, negara dan organisasi

BAGIAN V

PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN JABATAN

Pasal 9

1. Anggota dan Kader tidak dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi mahasiswa dan atau organisasi kemasyarakatan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PMII

2. Pengurus PMII tidak dapat merangkap sebagai pengurus partai politik dan atau sebagai calon legislatif, calon presiden, calon gubernur dan calon bupati/walikota

3. Perangkapan keanggotaan dan atau jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas dikenakan sanksi pemberhentian keanggotaan.

BAGIAN VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 10

Penghargaan

1. Penghargaan organisasi dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan atau mengangkat citra dan mengharumkan nama organisasi.

2. Bentuk dan tata cara penganugrahan dan penghargaan di atur dalam ketentuan sendiri.

Pasal 11

Sanksi organisasi

1. Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota karena: Melanggar ketentuan AD/ART serta peraturan-peraturan PMII Mencemarkan nama baik organisasi.

2. Sanksi yang diberikan pada anggota berbentuk scorsing dan pemberhentian keanggotaan.

3. Anggota yang diberi sanksi organisasi dapat mengajukan banding atau pembelaan dalam suatu mekanisme organisasi yang ditentukan (Tetapi khusus untuk ayat tiga perlu dilanjutkan dalam pasal tambahan tentang mekanisme banding).

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN PENGURUS,TUGASDAN WEWENANG

BAGIAN I

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Struktur organisasi PMII adalah:

1. Pengurus besar

2. Pengurus Koordinator Cabang

3. Pengurus Cabang

4. Pengurus Komisariat

5. Pengurus Rayon

BAGIAN II

SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 13

Pengurus Besar

1. Pengurus besar adalah pimpinan tertinggi PMII pengemban amanat kongres dan badan eksekutif

2. Masa jabatan pengurus besar adalah 2 (dua) tahun

3. Pengurus besar terdiri dari :

a. Ketua umum

b. Ketua- ketua sebanyak 9 (tujuh) Orang

c. Sekretaris jenderal

d. Sekretaris-sekretaris sebanyak 9 (tujuh) orang

e. Bendahara

f. Wakil bendahara

g. Pengurus lembaga –lembaga

4. Ketua-ketua sepeti yag dimaksud ayat 3 point b membidangi

a. Pengkaderan dan pengembangan sumberdaya anggota.

b. Organisasi, hubungan organisasi umum dan kelembagaan politik.

c. Pengembangan Pemikiran dan IPTEK

d. Pendayagunaan potensi organisasi

e. Hubungan luar negeri dan kerjasama international

f. Pemberdayaan ekonomi dan kelompok profesional

g. Komunikasi Organ Gerakan, Kepemudaan dan Perguruan Tinggi.

h. Advokasi Kebijakan Pablik

5. Ketua umum dipilih oleh kongres

6. Ketua umum PB tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode

7. Pengurus besar memiliki tugas dan wewenang :

a. Ketua umum memilih sekretaris jenderal dan menyusunan perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu 6 orang Formatur yang dipilih kongres selambat lambatnya 3 x 24 jam pasca formatur terbentuk

b. Pengurus besar berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang yang ditetepkan kongres, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan peraturan organisasi lainnya,serta memperhatikan nasehat,pertimbangan dan saran Mabinas

c. Pengurus besar berkewajiban mengesahkan susunan pengurus Koorcab dan Pengurus Cabang

8. Persyaratan Pengurus Besar adalah:

a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKL

b. Pernah aktif di kepengurusan Koorcab dan atau cabang minimal satu periode

c. Mendapat rekomendasi dari cabang bersangkutan

d. Membuat pernyataan bersedia aktif di PB secara tertulis.

Pasal 14

Pengurus Koordinator Cabang

1. PKC merupakan perwakilan PC di wilayah koordinasinya.

2. Wilayah koordinasi PKC minimal satu Propinsi.

3. PKC dapat dibentuk manakala terdapat 2 cabang atau lebih dalam wilayah koordinasi.

4. PKC berkedudukan di Ibu kota Propinsi

5. Masa jabatan PKC adalah 2 (dua) tahun

6. PKC pengurusnya terdiri dari kader terbaik dari PC-PC dalam wilayah koordinasinya

7. PKC terdiri dari: Ketua Umum, 3 Ketua, Sekretaris Umum, 3 Sekretaris, Bendahara Umum dan 1 Wakil Bendahara.dan Biro-Biro

8. Bidang- Bidang PKC: Bidang Internal, Bidang Eksternal dan Bidang Keagamaan

9. Bidang internal meliputi, Kaderisasi dan pengembangan sumber daya anggota, Pendayagunaan potensi dan kelembagaan organisasi, Kajian pengembangan intelektual, dan eksplorai teknologi, dan Pemberdayaan ekonomi dan kelompok profesional.

10. Bidang ekternal meliputi, Hubungan dan komunikasi pemerintah dan kebijakan public, organ gerakan, kepemudaan dan perguruan tinggi, Hubungan lintas agama dan komunikasi informasi, Hubungan dan kerja sama LSM, dan Avokasi, HAM dan lingkungan hidup.

11. Ketua umum PKC dipilih oleh Konferensi Koorcab

12. Ketua umum memilih sekretaris umum dan menyusun PKC selengkapnya, dibantu 6 (enam) Orang formatur yang dipilih oleh konferensi Koorcab dalam waktu selambatnya 3x24 jam

13. PKC baru syah setelah mendapat pengesahan dari PB PMII

14. Ketua Umum PKC tidak dapat dipilih kembali lebih dari satu Periode

15. Ketua Umum KOPRI Wilayah merupakan anggota pleno PKC dan berhubungan koordinatif dengan Ketua Umum PKC dengan garis terputus-putus

16. Persyaratan Pengurus Koorcab :

a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKL

b. Pernah aktif di kepengurusan cabang minimal satu periode

c. Mendapat rekomendasi dari cabang bersangkutan

d. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus Koorcab secara tertulis.

17. PKC memiliki tugas dan wewenang:

a. PKC melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan tentang berbagai masalah organisasi di lingkungan koordinasinya

b. PKC berkewajiban melaksanakan AD /ART,keputusan kongres,keputusan Konferensi Koorcab,peraturan peraturan Organisasi dan memperhatikan nasehat serta saran saran Mabinas/Mabinda

c. PKC berkewajiban menyampaikan laporan kepada PB PMII 6 (enam) bulan sekali.

d. Pelaporan yang disampaikan PKC meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan ekternal.

e. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 15

Pengurus Cabang

1. Cabang dapat dibentuk di kabupaten / kotamadya di daerah yang ada perguruan tinggi dengan persetujuan dan rekomendasi dari PKC dan atau cabang terdekat.

2. Cabang dapat dibentuk apabila sekurang kurangnya ada 2 (dua) komisariat

3. Dalam keadaan dimana ayat (2) di atas tidak dapat dilaksanakan cabang dapat dibentuk apabila telah mencapai 50 (lima puluh) Anggota dan kecuali pada daerah yang mayoritas non muslim.

4. Masa jabatan PC adalah setahun

5. Cabang dapat digugurkan statusnya apabila tidak dapat memenuhi klasifikasi dan kriteria yang ditetapkan oleh PB yang menyangkut standar Program Minimum :

- Sekurang kurangnya dalam jangka waktu setahun menyelenggarakan Mapaba dan pelatihan kader formal

- Sekurangnya dalam jangka satu setengah tahun menyelenggarakan Konferensi Cabang

6. Cabang dan Pengurus Cabang dapat dianggap Sah apabila telah mendapat pengesahan dari PB melalui Rekomendasi PKC

7. Apabila Cabang yang Belum Ada PKC nya maka PC dapat memintakan pengesahan langsung dari PB

8. PC terdiri dari: Ketua umum, Ketua bidang Eksternal, ketua bidang Internal, ketua bidang keagamaan, Sekretaris Umum dan sekretaris eksternal dan internal, ,bendahara dan wakil bendaha, dan departemen-departemen

9. Bidang internal meliputi; Kaderisasi dan pengembangan sumber daya anggota, Pendayagunaan Potensi dan Kelembagaan Organisasi,Kajian, Pengembangan Intelektual, dan Eksplorasi Teknologi, dan Pemberdayaan Ekonomi dan Kelompok Profesional.

10. Bidang eksternal meliput; Hubungan dan komunikasi pemerintah dan kebijakan public, Organ gerakan, kepemudaan dan perguruan tinggi, Hubungan Lintas Agama dan Komunikasi Informasi, Hubungan dan Kerja sama LSM, dan Advokasi, HAM dan Lingkungan Hidup.

11. Bila dipandang perlu PC dapat membentuk kelompok minat, profesi ,hobi dan lain sebagainya.

12. Ketua Umum dipilih oleh Konferensi Cabang.

13. Ketua Umum memilih sekretaris Umum dan menyusun PC selengkap-lengkapnya dibantu 6 (enam) orang formatur yang dipilih konfercab dalam waktu selambat lambatnya 3 x 24 jam.

14. Ketua Umum cabang tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) Periode

Pengurus cabang memiliki tugas dan wewenang:

a. Menjalankan keputusan AD/ART kongres, keputusan Muspimnas, keputusan konfercab dan memperhatikan nasehat, pertimbangan dan saran Mabincab

b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan dan kegiatan kepada PKC serta kepada PB secara periodik empat bulan sekali.

c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PKC meliputi; perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal

d. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

15. Persyaratan Pengurus Cabang :

- Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKD

- Pernah aktif di kepengurusan Komisariat atau Rayon minimal satu periode

- Mendapat rekomendasi dari komisariat atau Rayon bersangkutan

- Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus cabang secara tertulis

16. Ketua KOPRI cabang merupakan anggota pleno cabang sehingga berhubungan koordinatif dengan Ketua Umum cabang (dengan garis koordinasi putus-putus)

Pasal 16

Pengurus Komisariat

1. Komisariat dapat dibentuk disetiap perguruan tinggi

2. Komisariat dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) rayon

3. Dalam keadaan dimana ayat 2 di atas tidak dapat dilaksanakan komisariat dapat dibentuk apabila sekurang kurangnya 25 orang

4. Komisariat dan PK dapat dianggap sah setelah mendapatkan pengesahan dari PC

5. Masa Jabatan PK adalah setahun

6. PK merupakan perwakilan Rayon di wilayah koordinasinya

7. PK terdiri dari ketua, wakil ketua, bidang internal, ketua bidang eksternal dan ketua bidang kajian gender dan emansipasi perempuan, sekretaris dan wakil sekretaris sebanyak 3 (tiga), bendahara dan wakil bendahara

8. Bidang internal meliputi; kaderisasi dan pembinaan sumber daya anggota, pendayagunaan aparatur dan potensi organisasi, dan kelembagaan serta kajian intelektual.

9. Bidang eksternal meliputi; komunikasi dengan pihak instansi kampus di wilayahnya, organ gerakan di kampus.

10. Departemen-Departemen dalam PK dapat mengacu lembaga yang terdapat pada PB PMII.

11. Konsentrasi penuh PK semata-mata adalah melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada Rayon-Rayon di bawah koordinasinya

12. Ketua PK dipilih oleh RTK

13. Ketua memilih sekretaris dan menyusun PK selengkapnya, dibantu 3 (tiga) orang formatur yang dipilih oleh RTK dalam waktu selambatnya 3x24 jam

14. Ketua PK tidak dapat dipilih kembali lebih dari satu periode PK

15. Persyaratan Pengurus Komisariat :

- Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKD

- Pernah aktif di kepengurusan rayon minimal satu periode

- Mendapat rekomendasi dari rayon bersangkutan

- Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus PK secara tertulis.

16. PK memiliki tugas dan wewenang:

a. Melaksanakan keputusan Kongres, Keputusan Muspimnas, dan Muspimda serta keputusan RTK

b. Melakukan pendampinagan dan pemberdayaan terhadap Rayon sepenuhnya

c. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan dan aktivitas kepada kepada PC secara periodik empat bulan sekali.

d. Pemberitahuan yang disampaikan PK meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan ekternal

e. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi

Pasal 17

Pengurus Rayon

1. Rayon dapat dibentuk di setiap fakultas dan atau jurusan atau setingkatnya apabila terdapat sekurang-kurangnya 10 orang anggota.

2. Rayon sudah dapat dibentuk ditempat yang dianggap perlu oleh PK apabila telah memiliki sekurang kurangnya 10 anggota.

3. Pengurus Rayon dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PC.

4. Masa Jabatan PR setahun.

5. Ketua Rayon dipilih oleh RTAR.

6. PR terdiri dari: Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan beberapa departemen yang disesuaikan dengan studi minat, hobby, profesi, kesejahteraan, bakti kemasyarakatan dan keagamaan.

7. Persyaratan Pengurus Rayon :

a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKD dan atau Mapaba.

b. dari rayon bersangkutan.

c. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus rayon secara tertulis

8. PR memiliki tugas dan wewenang:

a. PR berkewajiban melaksanakan AD/ART, keputusan kongres dan RTAR.

b. PR berkewajiban menyampaikan laporan kepada PK dengan tembusan kepada PC secara periodic.

c. Pelaporan yang disampaikan PR kepada PK meliputi, perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan ekternal

d. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

BAB V

LEMBAGA-LEMBAGA

Pasal 18

1. Lembaga adalah badan yang dibentuk dan hanya berada ditingkat PB berfungsi sebagai laboratorium dan pengembangan sesuai dengan bidangnya

2. Lembaga lembaga tersebut terdiri dari:

a. Lembaga Pengembangan Kaderisasi dan Pelatihan (LPKP)

b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LITBANG).

c. Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi dan Kewiraswastaan (LPEK)

d. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK).

e. Lembaga Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah (LKPOD)

f. Lembaga Kajian Masalah Internasional (LKMI)

g. Lembaga Kajian Sosial Budaya (LKSB).

h. Lembaga Sains dan Teknologi Informasi (LSTI).

i. Lembaga Pers, Penerbitan dan Jurnalistik (LP2J)

j. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

k. Lembaga Study Advokasi Buruh, Tani dan Nelayan (LSATN)

3. Lembaga berstatus semi otonom di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada PB

4. Lembaga tidak punya struktur hierarkhi ke bawah

5. Lembaga sekurang kurangnya terdiri dari: ketua, sekretaris dan bendahara

6. Kedudukan lembaga ditentukan oleh PB setelah mendapat persetujuan PC di tempat lembaga akan didudukkan

7. Pedoman dan tata kerja lembaga disusun oleh lembaga masing masing dengan mengacu pada ketentuan atau kebijaksanaan yang ditetapkan PB

8. Kebijaksanaan tentang tata kerja, pola koordinasi dan mekanisme organisasi lembaga-lembaga akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

BAB VI

PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 19

1. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung di bawahnya

2. Apabila ketua Umum PB, PKC, PC, PK, PR berhenti atau mengundurkan diri maka jabatannya digantikan oleh :

a. apabila Ketua Umum PB jabatan digantikan Ketua Bidang Pengkaderan

b. Apabila Ketua Umum PKC jabatan digantikan ketau Bidang Internal

c. Apabila ketua Umum PC Jabatan digantikan Ketua Bidang Internal

d. Apabila Ketua PK digantikan wakil ketua

e. Apabila Ketua PR digantikan wakil Ketua

3. Dalam kondisi dimana tidak dapat dilakukan pengisisan lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan jabatan dapat diisi oleh anggota pengurus lainnya berdasarkan keputusan rapat pengurus harian yang khusus diadakan untuk itu

BAB VII

KUOTA KEPENGURUSAN

Pasal 20

1. Kepengurusan disetiap tingkat harus menempatkan anggota perempuan minimal 1/3 keseluruhan anggota pengurus

2. Setiap kegiatan PMII harus menempatkan anggota perempuan minimal 1/3 dari keseluruhan anggota

BAB VIII

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 21

a. Pemberdayaan Perempuan PMII diwujudkan dengan pembentukan wadah perempuan yaitu KOPRI

b. Wadah Perempuan Tersebut diatas selanjutnya diataur dalam PO

BAB IX

WADAH PEREMPUAN

Pasal 22

1. Wadah perempuan bernama KOPRI

2. KOPRI adalah wadah perempuan yang didirikan oleh kader-kader Putri PMII melalui Kelompok Kerja sebagai keputusan Kongres PMII XIV.

3. KOPRI didirikan pada 29 september 2003 Di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan merupakan kelanjutan sejarah dari KOPRI yang didirikan pada 26 November 1967.

4. KOPRI bersifat otonom dalam hubungannya dengan PMII

5. Struktur KOPRI terdiri dari:

- PB KOPRI

- PKC KOPRI

- PC KOPRI

6. Kelengkapan KOPRI diatur kemudian dalam AD/ART dan Kongres PMII

BAB X

MAJELIS PEMBINA

Pasal 23

1. Majelis pembina adalah badan yang terdapat ditingkat organisasi PB, Koorcab dan Cabang

2. Majelis pembina ditingkat PB disebut Mabinas

3. Majelis Pembina ditingkat Koorcab disebut Mabinda

4. Majelis pembina tingkat cabang disebut Mabincab

Pasal 24

1. Tugas dan fungsi Majelis Pembina :

a. Memberikan nasehat,gagasan pengembangan dan saran kepada pengurus PMII baik diminta maupun tidak

b. Membina dan mengembangkan secara informal kader kader PMII dibidang Intelektual dan profesi

2. Susunan Majelis pembina terdiri dari tujuh Orang yakni:

a. Satu orang ketua merangkap anggota

b. Satu orang sekretaris merangkap Anggota

c. Lima orang Anggota

3. Kenggotaan Majelis dipilih dan ditetapkan pengurus di tingkat masing- masing.

BAB XI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 25

Musyawarah dalam organisasi PMII terdiri dari dari:

a. Kongres

b. Musyawarah Pimpinan Nasional

c. Musyarah Kerja Nasional

d. Konferensi Koordinator Cabang

e. Musyawarah Pimpinan Daerah

f. Rapat Kerja Koorcab

g. Konferensi Cabang

h. Musyawarah Pimpinan Cabang

i. Rapat Kerja Cabang

j. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)

k. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)

l. Kongres Luar Biasa (KLB)

m. Konferensi Koorcab Luar Biasa (Konkorcab LB)

n. Konferensi Cabang Luar Biasa(Konfercab LB)

o. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa(RTK LB)

p. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa(RTARLB

Pasal 26

Kongres

1. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam organisasi.

2. Kongres dihadiri oleh utusan cabang dan peninjau

3. Kongres diadakan tiap dua tahun sekali

4. Kongres syah apabila dihadiri oleh sekurangnya separuh lebih satu dari jumlah cabang yang sah.

5. Kongres memiliki kewenangan:

a. Menetapkan/merubah AD/ART PMII.

b. Menetapkan dan merubah NDP PMII.

c. Menetapkan paradigma gerakan PMII.

d. Menetapkan strategi pengembangan PMII

e. Menetapkan kebijakan umum dan GBHO.

f. Menetapkan sistem pengkaderan PMII.

g. Menetapkan Ketua Umum dan Tim Formatur.

h. Memilih dan menetapkan Ketua KOPRI PB PMII dan formatur

i. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi

Pasal 27

Musyawarah Pimpinan Nasional

1. Muspim adalah forum tertinggi atau institusi tertinggi setelah kongres.

2. Muspim dihadiri oleh semua pengurus besar,PB KOPRI dan ketua umum PKC, PKC KOPRI dan ketua Umum PC serta PC KOPRI

3. Muspim diadakan paling sedikit satu kali dalam satu periode kepengurusan.

4. Muspim menghasilkan ketetapan organisasi dan PO.

5. Muspim membentuk badan Pekerja Konggres

Pasal 28

Musyawarah Kerja Nasional

1. Mukernas dilaksanakan oleh PB PMII.

2. Mukernas dilaksanakan setidaknya satu kali atau lebih selama satu periode.

3. Peserta Mukernas adalah Pengurus Harian PB dan lembaga-lembaga.

4. Mukernas memiliki kewenangan: Membuat dan menetapkan action planning berdasarkan program kerja yang diputuskan di Kongres.

Pasal 29

Konferensi Koorcab

1. Dihadiri oleh utusan cabang

2. Dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah cabang yang sah

3. Diadakan setiap 2 tahun sekali

4. Konferkoorcab memiliki wewenang

a. Menyusun program kerja koorcab dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII

b. Menilai laporan pertanggung jawaban PKC dan PKC KOPRI

c. Memilih ketua umum koorcab dan tim formatur

d. Memilih dan menetapkan Ketua KOPRI PKC PMII

Pasal 30

Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)

1. Musyawarah Pimpinan Daerah adalah forum tertinggi atau institusi tertinggi setelah Konferkoorcab.

2. Musyawarah Pimpinan Daerah dihadiri semua PKC, PKC KOPRI dan Ketua Umum PCdan PC KOPRI yang berada dalam wilayah koordinasinya.

3. Musyawarah Pimpinan daerah diadakan paling sedikit enam bulan sekali, sebelum pelaksanaan Muspimnas.

4. Musyawarah Pimpinan Daerah memiliki kewenangan:

a. Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang mengikat kondisi local, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

b. Evaluasi program selama satu semester baik bidang internal maupun eksternal

c. Mengesahkan laporan organisasi dari berbagai wilayah koordinasi.

Pasal 31

Musyawarah Kerja Koorcab

1. Muker Koorcab dilaksanakan oleh PKC paling sedikit satu kali dalam masa kepengurusan

2. Muker Koorcab berwenang merumusken action plan berdasarkan program kerja yang diputuskan di konferkorcab.

Pasal 32

Konferensi Cabang

1. Konfercab adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat cabang

2. Konferensi dihadiri oleh utusan komisariat dan rayon

3. Apabila cabang dibentuk berdasarkan ART pasal 15 ayat 3 maka konfercab dihadiri oleh setengah anggota yang ada ditambah satu

4. Konfercab dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang sah

5. Konfercab diadakan satu tahun sekali

6. Konfercab memiliki wewenang:

a. Menyusun program kerja cabang dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PMII

b. Menilai Laporan Pertannggung jawaban pengurus PC dan PC KOPRI

c. Memilih ketua umum dan formatur

d. Memilih dan menetapkan Ketua KOPRI PC PMII dan formatur

Pasal 33

Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)

1. Musyawarah Pimpinan Cabang adalah forum tertinggi atau institusi tertinggi setelah konfercab.

2. Musyawarah Pimpinan Cabang dihadiri semua PC dan Ketua Umum PK dan Ketua Umum Rayon.

3. Musyawarah Pimpinan Cabang diadakan paling sedikit empat bulan sekali, sebelum pelaksanaan Muspimda.

4. Musyawarah Pimpinan Cabang memiliki kewenangan:

- Menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

- Evaluasi program Pengurus Cabang selama catur wulan

- Mengesahkan laporan organisasi dari PK dan Pengurus Rayon.

Pasal 34

Musyawarah Kerja Cabang

1. Menyusun dan menetapkan action plan selama satu periode berdasarkan hasil dari konfercab.

2. Mukercab dilaksanakan PC.

3. Peserta Mukercab adalah seluruh pengurus harian dan badan-badan di lingkungan PC.

Pasal 35

Rapat Tahunan Komisariat

1. RTK adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat komisariat

2. RTK dihadiri oleh utusan-utusan rayon-rayon

3. Apabila Komisariat dibentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 ayat 3 maka RTK dihadiri oleh anggota komisariat

4. RTK berlangsung dan dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 rayon yang sah

5. RTK diadakan satu tahun sekali

6. RTK memiliki wewenang:

b. Menyusun program kerja komisariat dalam rangka pelaksanaan program kerja umum dan kebijakan PMII

c. Menilai Laporan Pertannggung jawaban pengurus komisariat

d. Memilih ketua komisariat dan Tim formatur

Pasal 36

Rapat Tahunan Anggota Rayon

1. RTAR dihadiri oleh Pengurus Rayon dan anggota PMII dilingkungannya.

2. Diadakan setahun sekali

3. Dapat berlangsung dan dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota

4. Menyusun program kerja rayon dalam rangka penjabaran program dan pelaksanaan program umum dan kebijakan PMII

5. Menilai laporan kegiatan pengurus rayon.

6. Memilih ketua dan tim formatur.

7. Setiap satu anggota mempunyai satu suara.

Pasal 37

Kongres Luar Biasa (KLB)

1. KLB merupakan forum yang setingkat dengan Kongres.

2. KLB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Besar

3. Ketentuan pelanggaaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.

4. KLB diadakan atas usulan 2/3+1 dari jumlah cabang yang sah

5. Sebelum diadakan KLB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam point 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan PB diambil alih oleh Majelis Pembina Nasional (Mabinas), yang kemudian membentuk panitia KLB yang terdiri dari unsur Mabinas dan cabang-cabang.

Pasal 38

Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkoorcab-LB)

1. Konkorcab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konkoorcab

2. Konkoorcab-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Koordinator Cabang.

3. Ketentuan pelanggaaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.

4. Konkoorcab-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah cabang yang sah.

5. Sebelum diadakan Konkoorcab-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Korcab didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Besar, yang kemudian membentuk panitia Konkoorcab-LB yang terdiri dari unsur PB dan cabang-cabang.

Pasal 39

Konferensi Cabang Luar Biasa (Konpercab- LB)

1. Konpercab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konpercab.

2. Konpercab-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Cabang.

3. Ketentuan pelanggaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.

4. Konpercab-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah komisariat yang sah

5. Sebelum diadakan Konpercab-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Cabang didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Besar, yang kemudian membentuk panitia Konpercab-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Korcab dan Komisariat-komisariat.

Pasal 40

Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB)

1. RTK-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTK.

2. RTK-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Komisariat

3. RTK-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah Rayon yang sah.

4. Ketentuan pelanggaaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi. Sebelum diadakan RTK-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Komisariat didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Cabang, yang kemudian membentuk panitia RTK-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Cabang danRayon-Rayon.

Pasal 41

Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB)

1. RTAR-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTAR..

2. RTAR-LB diadakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Konstitusi (AD/ART dan /atau Peraturan Organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Rayon.

3. Ketentuan pelanggaaran Konstitusi ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi PMII, yang akan diatur dalam peraturan organisasi.

4. RTAR-LB diadakan atas usulan 2/3 dari jumlah anggota.

5. Sebelum diadakan RTAR-LB, setelah syarat sebagaimana disebut dalam poin 2 dan 3 terpenuhi, kepengurusan Rayon didomisioner dan diambil alih oleh Pengurus Cabang, yang kemudian membentuk panitia RTK-LB yang terdiri dari unsur Pengurus Komiasriat dan anggota Rayon

Pasal 42

Penghitungan Anggota

1. Setiap anggota dianggap mempunyai bobot manakala telah ditetapkan oleh PB berdasarkan pelaporan organisasi yang disampaikan PKC dan PC.

2. Ketentuan pelaporan anggota akan ditentukan dalam peraturan organisasi

Pasal 43

Quorum dan Pengambilan Keputusan

1. Musyawarah, konperensi dan rapat-rapat seperti tersebut dalam pasal 25 ART ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.

2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

3. Keputusan mengenai pemilihan seseorang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.

4. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka pemilihan diulang kembali. Manakala dalam pemilihan kedua masih terdapat suara yang sama, maka akan ditentukan dengan mekanisme undi (qur’ah) yang dipimpin pimpinan sidang dengan asas musyawarah dan kekeluargaan

PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Pasal 44

Perubahan

1. Perubahan ART ini hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan Referendum yang khusus diadakan untuk itu.

2. Keputusan ART baru sah apabila disetujui oleh 2/3 jumlah cabang yang sah.

Pasal 45

Peralihan

1. Apabila segala badan-badan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ART ini belum terbentuk, maka ketentuan lama akan tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ART ini.

2. Untuk melaksanakan perubahan organisasi harus dibentuk penitia pembubaran, guna menyelesaikan segala sesuatu diseluruh jajaran organisasi.

3. Kekayaan PMII setelah pembubaran diserahkan kepada organisasi yang seas as dan setujuan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 46

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan oleh PB dalam peraturan Organisasi.

2. ART ini ditetapkan oleh Kongres sejak tanggal ditetapkan.

PENJELASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

pasal 5

Cukup Jelas

pasal 6

Cukup Jelas

pasal 7

Cukup Jelas

pasal 8

Cukup Jelas

pasal 9

Cukup Jelas

pasal 10

a. Berjasa kepada organisasi adalah perhatian dan kontribusi kepada organisasi yang dilakukan secara intensif dan berulang-ulang dan/atau telah turut serta menyelamatkan organisasi dalam keadaan dan situasi tertentu dan/atau telah membantu memajukan, mengharumkan dan menyebar-luaskan nama baik organisasi kepada masyarakat dan dunia internasional

b. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk sertifikat, cinderamata, bintang kehormatan dan medali

pasal 11

b. non-aktif adalah pemberhentian sementara status pengurus atau anggota yang disebabkan karena berstatus sebagai pelanggar. Pengurus dan anggota yang berada dalam status non-aktif dilarang melakukan kegiatan dan/atau mengatas namakan organisasi dalam keadaan dan situasi apapun

pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

pasal 16

Cukup Jelas

pasal 17

Cukup Jelas

pasal 18

Cukup Jelas

pasal 19

Cukup Jelas

pasal 20

Cukup Jelas

pasal 21

Cukup Jelas

pasal 22

Cukup Jelas

pasal 23

Cukup Jelas

pasal 24

Cukup Jelas

pasal 25

Cukup Jelas

pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

pasal 28

Cukup Jelas

pasal 29

Cukup Jelas

pasal 30

Cukup Jelas

pasal 31

Cukup Jelas

pasal 32

Cukup Jelas

pasal 33

Cukup Jelas

pasal 34

Cukup Jelas

pasal 35

Cukup Jelas

pasal 36

e. (Mekanisme KLB)

Penandatanganan petisi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Bila telah terkumpul tanda tangan PC sekurang-kurangnya 50% + 1, selanjutnya dikirm utusan untuk menyampaikan petisi tersebut kepada Mabinas

- Mabinas diwajibkan untuk melakukan verifikasi tentang keabsahan petisi tersebut.

- Apabila petisi tersebut dinyatakan valid, Mabinas wajib membentuk kepanitiaan yang terdiri dari unsur Mabinas dan Pengurus Cabang.

- Selanjutnya Panitia mengagendakan waktu pelaksanaan dan mengundang PC untuk mengadakan KLB.

pasal 37

Cukup Jelas

pasal 38

Cukup Jelas

pasal 39

Cukup Jelas

pasal 40

Cukup Jelas

pasal 41

Cukup Jelas

pasal 42

Cukup Jelas

pasal 43

Cukup Jelas

pasal 44

Cukup Jelas

TOKOH PMII

2010-01-27T08:54:00.000-08:00

Mahbub Djunaedi

Ditulis oleh Administrator

Jumat, 20 Maret 2009 00:00

Mahbub Djunaedi (Jakarta, 27 Juli 1933 - Bandung) - wartawan, sastrawan dan politisi. Sejak kecil Mahbub sudah terbiasa membaca karya-karya pengarang terkemuka dunia maupun tanah air. Ketika di sekolah menengah pertama di Jakarta, Mahbub remaja, sudah menjadi staf redaksi majalah sekolahnya. Di sekolah menengah atas (SMA Negeri I Budi Utomo, Jakarta), puisi, esai, cerpen dan karya tulis lain Mahbub sudah dimuat di sejumlah media massa bergengsi.

Selain romannya Dari Hari ke Hari (1982) dan Angin Musim (1985), Mahbub juga menerjemahkan beberapa buku antara lain Di Kaki Langit Gurun Sinai karangan Hassanin Haykal, 100 Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah tulisan Michael H. Hart (sudah cetak ulang hamper 20 kali), Binatangisme karya George Orwell, Cakar-cakar Irving tulisan Art Buchwald yang juga dikenal dunia sebagai kolumnis dengan nada humor dan satirisme yang tinggi.

Mahbub mulai bekerja di harian Duta Masyarakat tahun 1958. Karirnya terus menanjak, hingga akhirnya memimpin suratkabar resmi Partai Nahdlatul Ulama (NU) itu. Selain di Duta Masyarakat, karirnya di NU pun terbilang cemerlang hingga sempat menjadi salah satu ketua pengurus besar. Bahkan ketika NU berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mahbub juga sempat didaulat menjadi salah satu ketua.

Mahbub memang sudah aktif berorganisasi sejak muda, antara lain pernah duduk dalam kepengurusan Pengurus Besar HMI dan PMII. Demikian pula di dalam organisasi kewartawanan, Mahbub sempat terpilih menjadi Ketua Umum PWI Pusat sesudah peristiwa G30S/PKI, menggantikan A. Karim D.P. Seperti diketahui, Karim DP, ketika itu “diamankan” pihak berwajib karena dituduh “terlibat” G30S/PKI.

Menurut Mahbub, pengalaman paling sulit ia rasakan ketika memimpin PWI pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. “Pada dasarnya yang dihadapi waktu itu semuanya sesama rekan, teman seprofesi, hanya aliran yang berbeda.”

Mahbub Djunaedi dikenal memiliki kemampuan analisis yang tajam. Arah tulisannya sejalan dengan keyakinan dan cita-citanya atau ideologi yang dianutnya. Mahbud dikenal prigel dan luwes dalam menuangkan gagasan. Tulisannya mengalir seperti halnya ketika ia menuangkan gagasan secara lisan. Mahbub adalah penulis dengan gaya bahasa yang lugas, sederhana, dan humoris. Namanya sangat tersohor sebagai seorang kolumnis yang piawai.

Humor ialah alat Mahbub mengajak pembaca berkelana masuk ke dalam sesuatu masalah. Baginya, lebih baik menyentil orang dengan cara membuat sasaran yang dikritiknya tersenyum daripada membuatnya murka. Dengan ketawa, semua masalah akan segera teratasi. “Bukankah humor, di samping melankolis, juga merupakan kebiasaan kesusastraan?” katanya.

Menurut Mahbub, kebiasaan orang Indonesia yang suka ketawa seringkali membantu mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Menurutnya, hanya orang-orang yang mempunyai intelektualitas sajalah yang mampu menerima humor dan ketawa.

Jika anggapan ini betul, menurut Mahbub, benarlah anggapan bahwa rakyat Indonesia memiliki tingkat intelektualitas yang cukup tinggi (di samping kesabarannya), sehingga setiap saat siap ketawa, tak peduli hidupnya berjalan mulus atau terbanting-banting.

Di koran Duta Masyarakat yang dipimpinnya, Mahbub pernah menulis: “Pancasila mempunyai kedudukan yang lebih agung dibanding Declaration of Independence, yang disusun dan dibacakan Thomas Jefferson sebagai pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat tanggal 4 Juli 1776, maupun dengan Manifesto Komunis yang disusun oleh Karl Marx dan Friedrich Engels tahun 1874.

Tulisan Mahbub ini membuat Soekarno terpikat, sehingga memintanya untuk segera menghadap ke Istana. Dari sinilah awal kedekatan Mahbub dengan Bung Karno. Mahbub tak pernah tanggung-tanggung memuji setinggi langit sang “penyambung lidah rakyat” itu. “Kalau tidak ada Bung Karno, saya tidak yakin persatuan dan kesatuan bangsa terbangun seperti sekarang. Selain itu, Bung Karno memiliki kepedulian yang besar terhadap kehidupan rakyat kecil. Beliau itu dekat dengan rakyat.” Saking kagum dan hormatnya pada Bung Karno, Mahbub menamakan beranda depan rumahnya di Bandung dengan nama Soekarno House. Selain itu, Mahbub adalah Ketua Majelis Pendidikan Yayasan Pendidikan Soekarno hingga akhir hayatnya.

Ajaran Bung Karno, memang cukup mempengaruhi nasionalisme Mahbub. Pada sebuah pertemuan wartawan di Vietnam, Mahbub menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi kendati ia cukup fasih berbahasa Inggris atau Prancis. Inilah sikap nasionalismenya. “Bahasa Prancis bukan bahasa elu, dan bahasa Inggris juga bukan bukan bahasa gua,”demikian alasan Mahbub.

Pengalaman menarik lainnya yakni ketika menjabat sebagai Ketua Umum PWI Pusat, ketika harus memberi rekomendasi izin penerbitan majalah sastra Horison. Waktu itu PWI memang diberi otoritas untuk memberi rekomendasi untuk pengajuan izin penerbitan. Persoalan muncul ketikaa ada kekhawatiran, Pemerintah (Orde Baru) tidak akan memperkenankan penerbitan Horison karena keberadaan Mochtar Lubis sebagai pemimpin redaksi majalah tersebut. Namun, menghadapi hal tersebut, dengan enteng Mahbub mengeluarkan rekomendari meskipun ia tahu pasti bahwa tindakannya itu akan mengundang risiko yang tidak kecil.

Hal lain yang banyak dikenang dari Mahbub Junaedi adalah gayanya dalam membahas sesuatu masalah. Melalui tulisan-tulisannya seringkali Mahbub membahas persoalan serius dengan pemaparan yang tajam namun dalam gaya bahasa yang enteng dan penuh humor. Ini sangat terasa pada tulisan-tulisannya sebagai kolumnis diberbagai media massa antara lain Kompas dan Tempo. Banyak kalangan menilai, di Indonesia, gaya tulisan Mahbub tak ada duanya sampai sekarang. (Tim EPI/ES. Sumber: SSWJ/TAB)

Sumber: www.pwi.or.id

PMII PUNYA NYALI.........!

2010-01-27T08:44:00.000-08:00

PMII PUNYA NYALI......!

Adalah Hariman Siregar (2001), salah seorang tokoh Malari (Malapetaka 15 Januari 1974), menyatakan bahwa gerakan mahasiswa merupakan pilar ke-5 demokrasi setelah, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan media massa (institusi pers sebagai pencipta opini publik). Salah satu alasan yang diajukannya adalah, realitas bahwa mahasiswa di dunia ketiga (khususnya Indonesia) yang selalu tampil menjadi benteng terakhir demokrasi. Ketika otoritarianisme negara memuncak, dan lembaga-lembaga demokrasi di atas tak lagi efektif memainkan perannya, maka mahasiswa mampu tampil sebagai kekuatan pendobrak yang menyedikan dirinya menjadi bumper perubahan. Apa yang terjadi pada angkatan ’66, ’74, dan ’98 kemarin adalah bukti tak terbantahkan.

Apa yang diungkapkan Hariman di atas, memang nyata adanya, dan sudah sering diungkapkan pula oleh para cendekia ataupun para tokoh gerakan mahasiswa itu sendiri. Namun, semuanya juga mengakui bahwa gerakan mahasiswa itu berhenti pada tataran pendobrakan saja, selebihnya selalu di take over oleh para politisi, parpol ataupun kekuatan politik-strategis lainnya, karena itu mahasiswa akan selalu ditinggalkan begitu saja. Puja-puji atas kiprah mahasiswa itu cukup dihadiahi dengan sanjungan bahwa mahasiswa adalah agent of change, suaranya mewakili jeritan hati terdalam dari masyarakat tertindas dan independen serta tidak memiliki tendensi politik (gerakan mahasiswa identik dengan gerakan moral). Ada juga yang kemudian memposisikan mahasiswa sebaiknya menjalankan fungsi kontrol saja atas sistem, karena itu posisi terbaik mahasiswa terhadap negara adalah “oposisi”, tak lebih dari itu. Jika kemudian mereka ingin terlibat lebih jauh dalam proses-proses pengambilan keputusan, maka cukuplah bagi mahasiswa ini menggabungkan diri dengan parpol-parpol yang ada, itupun kalau mahasiswa mau, kalau tidak ya kembali saja ke kampus, atau tetap aktif dalam pergerakan dengan melakukan advokasi serta terlibat kembali dalam proses pemberdayaan masyarakat, sudah sampai disitu saja diskursus tentang gerakan mahasiswa. Kalau masih saja penasaran, lalu apalagi kemudian yang menarik untuk diperbincangkan tentang mahasiswa, selain dari semua hal di atas ?.

Bagi mahasiswa, tentunya masih banyak hal-hal yang menarik diperbincangkan selain beberapa hal di atas, begitu pula dengan PMII. Ketika mahasiswa tak lagi “dibutuhkan perannya” untuk menangani persoalan besar berskala nasional, maka gerakan mahasiswa hanya akan disibukkan dengan isu yang case by case, bernuansa lokal dan tidak ada lagi isu sentral yang sanggup mengerakkkan seluruh elemen mahasiswa kembali turun jalan. Sehingga, aksi-aksi mahasiswa itu hanya bersifat melempar persoalan itu ke permukaan agar menjadi opini publik tanpa ada upaya serius untuk menindaklanjuti hal tersebut. Lihat saja, demo mahasiswa masalah dugaan KKN-nya Jaksa Agung M.A Rahman, Demo kasus BPPN, dan lain sebagainya.

Ada kegamangan dalam diri PMII, antara turun gelanggang dan berdiam diri, sembari menyibukkan diri dengan urusan rumah tangga (internal) organisasi, padahal masyarakat tidak ada hentinya menuntut pertanggungjawaban atas sebuah perjuangan yang belum usai. Ini terjadi, karena masyarakat hanya tahu bahwa mahasiswalah (PMII include didalamnya) yang telah mengawali semuanya (reformasi). Sementara itu, di sisi lain, PMII masih terdisorientasi dalam memposisikan diri di tengah-tengah gelanggang yang sekarang ini sudah sangat politis dengan kekhawatiran akan dipolitisir menjadi “helen of troy” berbagai kekuatan politik, baik nasional, regional maupun internasional.

Jika, PMII terus menerus dalam kondisi ‘demam’ yang tak berkesudahan di antara dua pilihan tersebut dengan reasoning bahwa PMII mesti belajar dari para pendahulunya, dari angkatan ’66, ’74, ‘77-78, ’98, bisa jadi PMII akan terjebak pada situasi lebih buruk, seperti yang menimpa semua angkatan tersebut. Oleh karena itu, ke depan, PMII harus selalu memerankan 2 karakter gerakan dalam konstelasi lokal ataupun nasional, yakni; sebagai agent of change, sebagai kekuatan pelopor perubahan, atupun peruntuhan otoriterianisme kekuasaan dan director of change, sebagai salah satu pengendali utama perubahan. Dus, demi menjamin konsistensi dan keberlangasungan untuk memerankan hal itu, maka PMII harus selalu berdiri di atas kepentingan rakyat, ditengah-tengah rakyat, dan menjadi pusat keluh kesah rakyat, sehingga hal ini akan memudahkan PMII menyuarakan hal tersebut kepada para elit politik dan tokoh bangsa yang memiliki peran membentuk wajah negeri. Oleh karena itu, “posisi antara”, merupakan pilihan paling strategis (balancing of power) yang akan terus bisa PMII mainkan, agar tetap dalam centrum percaturan dan perubahan nasional. Disamping itu, PMII harus tetap meneguhkan jati dirnya sebagai organisasi ‘protes’ dan ‘student movement’ sesuai dengan apa yang selama 43 tahun telah dilakoni PMII.

Akar dan tradisi ‘protes’ di PMII bisa kita telusuri dari sejak tahun 17 April 1960 hingga sekarang. PMII lahir dari sebuah keyakinan bahwa kekuatan mahasiswa itu pada kekuatan daya penalarannya (student power of the reason), namun bukan berarti mahasiswa hanya menjadi pekerja otak (knowledge worker) semata, atau terjerumus pada aksi-aksi temporer (berorientasi kekuasaan dan vested interest) tanpa konsepsi yang jelas menjangkau ke depan, melainkan harus memiliki keteguhan untuk tidak pernah bosan mengabdikan dirinya kepada masyarakat langsung, demi tegaknya keadilan, kebenaran, kejujuran, kemakmuran, penegakan hak asasi manusia, dan demokrasi. Karena itu, PMII dilahirkan untuk menerapkan prinsip; ilmu untuk diamalkan bukan ilmu untuk ilmu itu sendiri. Tak heran jika diawal kelahirannya, PMII memprotes keras keangkuhan gelar kesarjanaan sebagai ukuran superiortas mahasiswa atas kelas sosial lainnya

…penguasaan lmu apa saja yang berfaedah nyata bagi peradaban dan kemanusiaan, baik ilmu agama, filsafat, eksakta, sosial maupun ekonomi. Kesarjanaan belumlah dengan sendirinya merupakan nilai yang selesai, bilamana tidak disertai dengan tindakan-tindakan riil bagi kepentingan kemajuan rakyat banyak sebagai pengabdian yang tak henti-hentinya pada masyarakat…’ (Effendi Choiri; 1991).

Implementasi PMII sebagai organisasi ‘protes’ akan semakin terlihat dalam beberapa kebijakan organisasi di bawah ini. Pertama, Deklarasi Tawang Mangu, Desember 1961, tentang sosialisme religius, nasionalisme dan sosialisme Indonesia. Menurut PMII Islam tidak berseberangan dengan sosialisme dan revolusi Indonesia, sebab sosialisme bagi PMII merupakan :

“…tidak lain daripada sosialisme yang berdiri secara khidmat di atas Pancasila, berikap dan bertindak menurut garis tuntutan Allah SWT., dan cenderung pada pembagian kenikmatan hidup secara adil dan merata serta meninggalkan taraf hidup rakyat miskin, sebagai suatu kewajiban moral yang amat tinggi nilainya dan tidak mungkin ditangguhkan lagi… PMII insyaf dan yakin pula bahwasannya keadilan hanya bisa dicapai dengan berpegang teguh kepada moral agama Islam, mengganti segala rupa penipuan dengan kebenaran, kejujuran dan keadilan….PMII dengan sifat patriotisme nasional yang dituntunkan oleh ajaran agama Islam dan sifat taqwa kepada Allah SWT., dan keharusan cinta kepada tanah air, telah bertekad dan berdaya upaya membangun sosialisme Indonesia pengejawantahan UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta di atas runtuhan kemiskinan rakyat yang tak terhingga, di atas runtuhan daripada kebohongan-kebohongan dan penipuan, di atas runtuhan daripada ketakutan dan ketidak adaan jaminan hukum, di atas runtuhan daripada kebohongan dan dekadensi moral…”.

Sosialisme religius yang dikembangkan PMII dalam konteks struktur (Deklarasi Tawang Mangu, point ke-3 tentang Sosialisme Indonesia), tak lain dan tak bukan adalah

“….sosialisme Indonesia dalam artian struktur tidak bisa lain daripada adanya pemerintahan yang stabil dan berwibawa sebagai pemimpin segala kerja dan daya cipta seluruh rakyat Indonesia dengan berpedoman kepada pengabdian rakyat banyak, berpegang teguh pada penghormatan mutlak hak-hak asasi manusia, demokrasi dalam bentuk hikmah kebijaksanaan musyawarah, tidaklah bisa lain daripada penyusunan tata perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan gotong-royong atau ta’awun, dimana cabang produksi yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak, termasuk bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat itu sendiri, sedangkan cabang produksi dan ekonomi yang bersifat menengah ringan diserahkan kepada pihak masyarakat sendiriuntuk melaksanakannya sambil dibebani pertanggungjawab sosial yang maksimum…”.

Jauh sebelum kader PMII bersentuhan dengan pemikiran Hasan Hanafi, Asghar Ali Engineer, Arkoun, dan beberapa kelompok pemikir “kiri” dalam dunia Islam lainnya, sosialisme Indonesia yang berbasiskan religiusitas Islam telah diterima di PMII dan diperjuangkan dalam ranah struktur ataupun kultur. Sementara itu, organisasi kemahasiswaan sejenis masih berkutat dalam politisasi Islam dan kecenderungan menolak Pancasila sebagai dasar negara, serta kehendak menggantikannya dengan Piagam Jakarta. Ini sungguh sikap “protes” yang luar biasa PMII atas kehendak Islamisasi negara, “…Sebagai angkatan baru, PMII insaf dan yakin sepenuhnya akan pertanggungjawab terhaap agama Islam, Negara dan Bangsa serta kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta…”. PMII bahkan mengklaim dirinya sebagai “nasionalisme sejati” dan “pembela kaum mustadl’afin”, jauh sebelum masalah nasionalisme dan keberpihakan pada rakyat tertindas di gugat habis oleh banyak kelompok Islam modernis ataupun kelompok lainnya di Indonesia, “…adalah sifat dan tanggung jawab terpuji bertindak menurut dan mengembangkan ajaran agama Islam, memiliki sifat nasionalisme sejati dan berpihak kepada nasib dan penderitaan bangsa Indonesia serta pembelaan terhadap mereka…”

Sikap non-kooperatif anti dengan kekuatan global (internasional) yang kerap sekarang ini disebut sebagai “imperialisme ekonomi”, justru telah PMII tetapkan sejak 1961, bukan saja imperialisme-kolonialisme fisik (militer) saja yang PMII tolak, bahkan imperialisme ekonomi, sosial dan budaya juga tidak PMII tolerir terjadi seluruh dunia. Jauh sebelum, para organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan, kepemudaan, dan parpol-parpol Islam hari ini begitu “kencang” melakukan aksi sosial-jalanan menolak penghancuran Afghanistan dan penyerangan AS atas Irak ataupun dunia Islam lainnya, PMII justru telah menyuarakan hal itu sejak tahun ’60 an,

“…menjadi pertanggungjawab PMII untuk menjaga kesatuan nasional, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman imperialisme-kolonialisme dalam segala bentuknya, membela hak asasi dan demokrasi yang luhur, menyokong pengembangan persahabatan dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain demi untuk perdamaian dunia, berusaha keras tidak jatuhnya dunia ke kancah peperangan, melawan penindasan terhadap rakyat Indonesia dengan dalih apapun dan oleh siapapun, mendukung gerakan kemerdekaan tanah air oleh bangsa-bangsa yang masih terjajah di dunia…”.

Tak heran, jika para aktifis PMII di era ’80 dan ’90 an tidak begitu tertarik dengan wacana Islam modernis seperti, pemikir-pemikir Pan-Islamisme, Jamaluddin Al Afghani, Bduh, Rasyid Ridha, ataupun Sayyid Qutb. Justru PMII malah menceburkan dirinya dengan pergulatan Hassan Hanafie, Abed Al Jabiri, Mahmoud Toha dan pemikir Islam yang agak ke-kiri-kiri-an. Akar radikalitas pemikiran aktifis PMII sudah tertanam benar di tubuh PMII bahkan telah menjadi kultur intelektualnya. Oleh karena itu, PMII hampir tidak mengalami kesulitan cukup berarti mengadaptasikan dirinya dengan perubahan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan internasionalisasi.

Kedua, Sepuluh Kesimpulan Ponorogo, Pernyataan dan Penegasan Yogyakarta pada Kongres II dibulan Desember tahun 1963. PMII menginstruksikan kepada para kadernya harus berjiwa sosialis, demokratis, nasionalis, pejuang anti penindasan, dan revolusioner, serta meng’haram’kan kadernya apatis, isolasionis, kompromistik murahan, cepat puas, dan cepat putus asa. Implikasinya, kader PMII tidak boleh menyerahkan dirinya ‘mentah-mentah’ kepada kehendak penguasa, sekaligus tidak juga terseret pada sikap ekstrim yang mampu menggoyahkan sendi-sendi keutuhan NKRI. Keputusan ini diambil sebagai bentuk counter represifitas rezim Orla pada saat itu yang akan membabat para mahasiswa kontra (tak sepahaman dan menentang) revolusi serta menguatnya manufer-manufer politik PKI yang semakin tidak memberi ruang bagi kelompok agamis.

Dalam ranah eknomi, segala bentuk hegemoni negara atas pos-pos ekonomi (produksi) ditolak oleh PMII, padahal ketika itu presiden Soekarno semakin yakin dengan konsep NASAKOM-nya dan begitu membuka ruang yang sangat lebar buat PKI untuk menguasai posisi-posisi strategis di berbagai departemen penting negara. PMII menyerukan bahwa penumpukan bahan pokok kebutuhan rakyat sangat bertentangan dengan Islam, monopoli perekonomian, pemerasan dan mengingatkan negara bahwa cabang dan sektor produksi yang dikuasainya harus digunakan untuk kemakmuran (sepenuhnya) rakyat, bukan sebaliknya. (lihat hasil Kongres Ke-II PMII di Yogyakarta pada tahun 1963). Rupanya hal ini juga merupakan sebuah kritik atas beberapa elit partai NU yang memiliki previlige-previlige tertentu di kekuasaan untuk menumpuk kekayaan pribadi.

Dalam konteks internasional, PMII telah mengajukan kepada pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan Konperensi Islam Internasional Asia-Afrika (KIAA). Artinya, PMII tidak sepenuhnya ‘sekuler’ dalam memandang agama dalam korelasinya dengan negara dan dunia. Hal ini semakin menunjukkan, bahwa PMII tidak hanya memprotes ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, tetapi juga memiliki perhatian tinggi atas ‘internasionalisme’, khususnya keterbelakangan umat Islam di dunia, dimana kebanyakan mereka adalah warga masyarakat dunia ketiga.

Ketiga, Gelora Mega Mendung bulan April 1965, yang meliputi ‘gelora’ pemikiran dan gerakan PMII mengenai 5 (lima) butir masalah, yakni : ukhuwwah Islamiyyah, watak umum organisasi, berpengetahuan dan berkesadaran politik, partisipasi organisasi dalam tahap-tahap revolusioner dan tentang pondok pesantren. Disini kita bisa menilai radikalitas pemikiran organisasi kemahasiswaan yang katanya kelas intelektual masyarakat tradisional itu, bahwa watak umum organisasi mahasiswa itu adalah “…kecuali harus berpihak kepada ke-Tuhan-an, kepada sosialisme, membela buruh dan tani, mengganyang habis kemiskinan, kebodohan dan kezaliman, memihak kepada perjuangan melawan Nekolim dan penghisapan manusia atas manusia dalam segala bentuk manifestasinya…”.

Begitupula dengan masalah pondok pesantren, PMII memandang bahwa pondok pesantren merupakan basis gerakan anti kolonialisme, dan tempat penggemblengan serta pendidikan untuk mensukseskan usaha nation and character building. Sosialisme Indonesia yang dimaksud PMII di era Orde Lama, tidaklah sama, berbeda dengansosialisme yang orang nasionalis, komunis ataupun aliran politik lain definisikan. Sosialisme Indonesia bagi PMII adalah “… tidak ada lain daripada masyarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil dan diridlai Allah SWT., selian dia merupakan tujuan agama Islam.. pengejawantahan daripada UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta…”. Apa yang diputuskan NU di tahun 1982 untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang final, harus diakui ada andilnya (terinspirasi) oleh pemikiran PMII di atas.

Keempat, PMII menjadi motor gerakan mahasiswa, pencetus perjuangan Ampera, dan Tritura di sepnajang tahun 1966 dan 1967. Dimulai dengan terpilihnya Zamroni (salah satu ketua PB PMII) sebagai ketua presidium KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), PMII terlibat aktif dan menjadi motor gerakan mahasiswa membubarkan PKI, meminta penurunan harga, bubarkan kabinet, bersihkan serta parlemen dari unsur/gerakan PKI. Dari pusat hingga daerah, aktifis PMII menduduki posisi pertama di KAMI. Salah satu kredo terkenal KAMI yang banyak disitir oleh gerakan mahasiswa setelah itu adalah “Hitam kata rakyat, hitam kata PMII. Putih kata rakyat, putih kata KAMI”. Sebuah prestasi spektakuler bagi organisasi yang masih belia (lahir 1960), PMII mampu menjadi motor penumbangan Orde Lama untuk digantikan Orde Baru.

Organisasi kemahasiswaan ekstra instituter, kepemudaan, Ormas ataupun partai politik, bahkan Soekarno sendiri tentunya sangat mengenal siapakah Zamroni (Salah satu ketua PB PMII) yang dengan kekuatan orasinya mampu menggerakkan mahasiswa, pelajar dan masyarakat kecil untuk segera memaksa pemerintah membubarkan PKI, menuntut perubahan besar-besaran pada tatanan sistem pemerintahan dan politik Indonesia agar sesuai dengan UUD 1945. Tak salah pak Subhan (politisi ulung NU) memilih Zamroni menjadi ketua KAMI, yang saat itu di’amini’ oleh Mahbub Djunaidi (Ketua Umum PB PMII), Ridwan Saidi (Ketua Umum PB HMI) dan kawan-kawan.

Kelima, pengakuan akan kesetaraan gender, yang selama ini sangat digandrungi dan diperjuangkan oleh hampir seluruh organisasi perempuan di Indonesia, sudah terlebih dahulu PMII suarakan pada tahun 1966 melalui “Panca Norma PMII Putri”, hanya saja PMII menamakan gerakan kesetaraan itu dengan emansipasi bukan perjuangan gender,

“…emansipasi wanita berarti memberikan hak-hak dan kesempatan kepada kaum wanita sederajat, setingkat dan seirama dengan kaum pria….tuntutan akan hak-hak wanita, meliputi segala segi kehidupan, baik politik, sosial-ekonomi, maupun kebudayaan. Hak-hak ini diberikan adalah merupakan tuntutan nurani yang mendorong manusia berkeinginan, berkehendak, dan berbuat sebagai realisasi dan manifestasi daripada ajaran Islam…PMII sebagai wanita realistik, mampu menyelesaikan tugas-tugas kemasyarakatan, dan tugas-tugas ini akan diselesaikan kalau tugas-tugas dan bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan masyarakat itu semata-mata mengarah kepada kepentingan agama, nusa, bangsa dan revolusi..”.

PMII putri juga menyerukan kepada seluruh civitas akademika diseluruh Indonesia, agar jurang pemisah antara perkuliahan dan masyarakat mutlak ditolak, dan menempatkan organisasi kemahasiswaan sebagai jembatan emas penghubung antara keduanya. Bahkan secara kongkrit PMII putri akan mendharmabaktikan dirinya dalam seluruh bentuk kehidupan, baik dalam bidang politik, sosial ekonomi, pendidikan maupun dalam perkembangan kebudayaan.

Keenam, Deklarasi Murnajati ditahun 1972, sebagai tonggak Independensi PMII terhadap partai dan organisasi apapun. Ini mungkin bentuk ‘protes’ paling besar PMII terhadap NU, ataupun dunia perpolitikan nasional di era Orde Baru. Sejak itu, PMII menyatakan diri sebagai organisasi independent, tidak terikat, baik sikap maupun tindakan kepada siapapun, dan hanya commited dengan perjuangan organisasi dan cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila. Polemik cukup tajam terjadi antara aktifis PMII yang membela ‘mati-matian’ independensi (karena tidak semua aktifis PMII setuju independensi) dan alumni PMII atau elit NU yang menyayangkan PMII ‘keluar’ dari NU. Pendewasaan dan dinamika organisasi merupakan alasan utama, diambilnya kebijakan teresbut, tetapi saya melihat bahwa independesi PMII dalam konteks dimana NU masih menjadi partai, sebenarnya tidak lebih dari rekayasa Ali Moertopo (Opsus), yang bertujuan melemahkan kekuatan NU, sebab dengan memisahkan PMII dari partai NU, maka partai NU kehilangan resources dan salah satu kaki politik yang cukup bisa diandalkan untuk mengemban amanat, nilai-nilai, dan membesarkan partai NU. Namun, terlepas pro-kontra yang melingkupinya, independensi PMII itu telah terasa benar manfaatnya bagi PMII dewasa ini, berbagai capaian strategis dan kemajuan organisasi justru terjadi secara massif dan progresif dengan PMII independen dari organisasi manapun.

Ketujuh, Pernyataan Ciloto tahun 1973. Ada beberapa hal yang cukup berani disuarakan PMII sebagai kritik atas Orde Baru. Dalam ranah ekonomi, PMII meminta agar kebijakan pemerintah mengundang modal asing untuk masuk ke dalam negeri harus berorientasi pada penciptaan (memperluas) lapangan kerja bagi pribumi dan bukan sebaliknya, perlindungan bagi pengusaha pengecer pribumi di pelosok-pelosok daerah, serta perlunya membatasi modal asing agar tidak bersifat subtansial, melainkan bersifat komplementer saja. Sedangkan dalam ranah politik, PMII memprotes perombakan struktur politik yang dijalankan pemerintah masih jauh (menyimpang) dan belum mencerminkan sepenuhnya asas-asas yang terkanung dalam UUD 1945. PMII juga mendesak pemerintah menjamin kebebasan mimbar di perguruan tinggi se-konsekwen mungkin, menghilangkan kecurigaan berlebihan terhadap aktifitas (mahasiswa) perguran tinggi dan menghindari penggunaan security approach terhadap setiap masalah (sosial-politik) yang muncul.

Meletusnya kerusuhan Malari 1974, bukanlah sesuatu yang tidak diprediksikan oleh PMII. Apa yang dimaksud dengan “Statement Ciloto”, akhir Desember 1973, adalah bentuk antisipasi PMII atas kebijakan negara yang semakin melupakan nasib pribumi, serta kecenderungan menguatnya konsolidasi para aktifis mahasiswa untuk melakukan gerakan besar menentang kebijakan itu dalam bentuk aksi-aksi jalanan seperti di tahun 1966 yang lalu. Apa yang dikhawatirkan PMII di Ciloto menjadi kenyataan, dengan meletusnya peristiwa Malari yang melahirkan Hariman Siregar sebagai salah satu tokoh utamanya.

Kedelapan, Protes PMII atas tradisi berpikir (sebagian) orang NU yang masih kolot, menolak diberlakukannya SK Menteri P dan K No. 028, yang berisi keharusan agar dalam melaksanakan kegiatannya, mahasiswa harus meminta izin rektor terlebih dahulu, memfasilitasi berbagai pertemuan almuni PMII untuk mengawali Kebangkitan NU dengan melakukan pribumisasi Islam, penyebar pluralisme dan toleransi, mengembalikan NU pada khittah-nya, ‘motor’ menerima Pancasila sebagai asas tunggal, serta memprotes hutang luar negeri pemerintah yang semakin menggunung,. Di era ‘80 an memang tidak banyak gerakan mahasiswa yang mampu bersinar terang dalam panggung-panggung ‘mitologi’ politik nasional. Sebab, sepanjang dasa warsa ini, Orde Baru telah mampu mencengkeramkan kuku kekuasaannya dengan kuat, hampir di seluruh entias politik dan sosial (masyarakat).

Namun, PMII masih melakukan hal-hal strategis yang sangat penting bagi proses radikalisasi-liberasi pemikiran dan gerakan di sepanjang dasa warsa ’90 an. Beberapa hal di atas merupakan cerminan agar PMII mulai lagi membangun kritisisme, dan mulai menjadi corong perluasan ide-ide besar Gus Dur, baik ke dalam masyarakat Islam tradisional sendiri, ataupun bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pada paruh terakhir dasa warsa ‘80 an, radikalisasi pemikiran aktifis PMII sudah semakin berkembang jauh, tidak hanya terbatas pada domain pemikiran keagamaan saja, tetapi semakin luas ke dalam pemikiran filsafat, dan social humaniora. Hal ini salah satunya didorong oleh semakin banyaknya kader PMII yang berasal dari perguruan tinggi umum (tak lagi terpusat di IAIN atau perguruan tinggi Islam lainnya). Begitu pula, kehadiran LkiS di akhir era ’80 an, turut mendorong liberalisasi pemikiran aktifis PMII.

Kesembilan, di sepanjang dasa warsa ’90 an, PMII meneguhkan dirinya sebagai “organisasi protes”. Sejak kepemimpinan sahabat Iqbal, jumlah pemikir muda di PMII semakin bertambah banyak. Gerakan aksi jalanan sebagai bentuk kritik atas jalannya kekuasaan mulai sering dilakukan. Aksi jalanan ini dimulai dengan gerakan sahabat Effendy Choiri (waktu itu masih menjabat Ketua Umum PMII DKI Jakarta), di bulan Juli, tahun 1990, bersama 30 aktifis PMII lainnya, melakukan demo menuntut pemerintah Arab Saudi bertanggung jawab atas terjadinya “Tragedi Mina”, di Kedutaan Besar Arab Saudi. Aksi ini sebagai tindak lanjut dari “pernyataan dan sikap terbuka PB PMII” yang menuntut Menteri Agama RI, Munawir Sadzali mengundurkan diri dari jabatannya, karena Menag dianggap terlalu pasif, tidak responsif, tidak tegas dan terlalu lamban dalam mengambil keputuan mengenai ‘kecelakaan’ yang menimpa ribuan umat Islam Indonesia itu. Keberanian berdemonstrasi PMII ini ditunjukkan kembali saat PMII bersama Kelompok Cipayung mendatangi Kedutaan Besar Amerika, untuk menentang ‘kebrutalan’ AS dalam Perang Teluk (1991). Bahkan, Amien Rais (Ketua PP Muhammadiyah pada saat itu) mengomentari gerakan jalanan PMII itu dengan sebutan “Halilintar PMII”.

Di paruh awal dasa warsa ’90 an ini PMII mulai menceburkan dirinya secara aktif dalam gerakan pemberdayaan ‘wong cilik’ dan perlawanan atas rezimentasi Orde Baru, misalnya, mendemonstrasi kesewenang-wenangan birokrat kampus, penggusuran tempat tinggal rakyat, pembebasan tanah, upah buruh yang minim, tuntutan hak asasi manusia, pembubaran SDSB, tuntutan demokratisasi, keadilan, dan sebagainya. Gerakan jalanan PMII ini semakin bersinar, apa yang menimpa sahabat kita di UMI Ujung Pandang, kerusuhan Tasik, kasus Situbondo, kerusuhan etnik di Kalimantan Barat, semuanya itu tidak luput dari perhatian PMII dan disuarakan secara terus-menerus lewat aksi-aksi jalanan. Puncaknya, ketika terjadi pelengseran Soeharto dari kekuasaannya di pertengahan tahun 1998, dan lahirnya “reformasi”, PMII menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan mahasiswa tersebut.

Dalam konteks gerakan pemikiran, booming intelektual PMII mulai terjadi sejak tahun 1980 akhir sampai sekitar akhir 1990- an, dan patut dicatat bahwa, kebangkitan pemikir muda PMII itu tidak lagi dimonopoli oleh lulusan IAIN semata. Inilah yang oleh banyak kalangan disebut sebagai era kebangkitan kelas santri terpelajar, bahkan Cak Nur (dedengkotnya HMI) meyakini bahwa Indonesia 2025 adalah milik NU (baca; PMII), ia memprediksikan bahwa saat itu, anak muda NU telah mampu menduduki pos-pos strategis bangsa, baik politik, ekonomi, maupun dalam institusi-institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Pada fase inilah, PMII mampu merumuskan sebuah paradigma gerakan (sekitar akhir 1997), yang akhirnya dibakukan di Kongres Medan (2000) menjadi Paradigma Kritis-Transformatif. Dekonstruksi dan rekonstruksi pemahaman ajaran Islam, Aswaja sebagai manhajul fikr, pribumisasi Islam, pluralisme, kritik wacana agama, perjuangan keislaman dan kebangsaan melalui jalur sosio-kultural, open society, masyarakat komunikasi, post-tradisionalisme Islam Indonesia, Islam sebagai etika sosial, Islam liberal, Islam emansipatoris, merupakan beberapa produk pemikiran yang tumbuh subur (terlahir) dari para pemikir muda (ataupun alumni) PMII.

Awal 1997, PMII menilai bahwa Kelompok Cipayung sudah tidak relevan lagi dipertahankan eksistensinya, sebab HMI sebagai salah satu anggotanya telah menjadi bagian terpenting dari kekuasaan rezim Orde Baru. Oleh karena itu, PMII bersama dengan GMNI, PMKRI, GMKI, GAMKI, Pemuda Demokrat, IPNU dan IPPNU membentuk Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI). FKPI menilai bahwa Kelompok Cipayung telah ditinggalkan sejarah, dan tak lagi mampu mengkritisi (melakukan counter gerakan) atas etatisme negara dan politisasi agama. FKPI lahir sebagai jawaban atas kehendak bersama dalam upaya menciptakan (mendorong terbentuknya iklim kondusif) revitalisasi wacana dan wawasan kebangsaan Indonesia yang selama ini telah dimonopoli oleh rezim Orde Baru. Tafsir tunggal penguasa Orde Baru atas rasa, semangat dan wawasan kebangsaan Indonesia inilah yang dinilai oleh FKPI sebagai ‘biang kerok’ terjadinya konflik SARA di beberapa daerah (Situbondo, Tasik dan Sambas) Indonesia, ‘mandulnya’ gerakan demokrasi politik dan ekonomi, hilangnya kepastian hukum, dan sebagainya.

Begitu pula dalam ranah pluralitas kehidupan keagamaan Indonesia, PMII dinilai berperan penting bagi pembumian ‘teologi toleransi’ yang memayungi keharmonisan hubungan antar agama dalam kaitannya mengikis hegemoni negara atas agama. Hampir di seluruh forum komunikasi antar agama di Indonesia, selalu terdapat didalamnya aktifis PMII yang terlibat intens di berbagai pertemuan, aktifitas kemanusiaan, dan dalam setiap upaya pencarian model keberagamaan yang paling ideal (sesuai) dalam konteks keindonesiaan. Tak terbilang jumlahnya kader PMII yang begitu karib dengan para romo, pendeta, bunsu, biksu serta para tokoh agama lain untuk bersama-sama menyuarakan keadilan, toleransi, keterbukaan, demokrasi, pemberdayaan civil society, dan sebagainya diberbagai kesempatan dan aktifitas bersama.

Akhirnya, paparan di atas sebenarnya sudah cukup modal bagi PMII untuk mendeklarasikan dirinysa sebagai “organisasi protes”. Tidak hanya protes sosial, melainkan juga seluruh bangunan pemikiran, kebudayaan, ekonomi, keagamaan, sisem kenegaraan, maupun kapitalisme global yang tidak humanis, menindas, membungkam kebebasan (kemerdekaan) individu, mengingkari nilai-nilai kebenaran dan keadilan universal, anti perubahan (jumud), dan terlalu mendewakan materi (capital). Oleh karena itu, semuanya diserahkan kepada publik luas, apakah kritisisme (pemikiran maupun gerakan), dan tradisi ‘protes’ itu masih terus ‘menyala’ di PMII ataukah justru telah mengalami titik balik menuju degradasi besar-besaran ?. wallahu a’lam.

Badan Pengurus Harian

2010-01-27T08:20:00.000-08:00

Ketua Umum : Chozinul Anwar
Ketua I : Ikhwan Nawawi
Ketua II : Sudarsono
Sekretaris Umum : Eko Fatkhurasyid
Wakil Sekretaris : Alif Hidayat
Bendahara Umum : Syaiful Anwar

Profil

2010-01-27T07:51:00.000-08:00

PK PMII BONGKAR KAMPUS bertempat di Kampus STITI KP Paron-Ngawi didirikan pada tahun 2001 dengan ketua umum pertama kalinya yaitu sahabat suparman al-farisi. berjalan seiringnya waktu regenerasi berlanjut dan sampai sekarang sudah 7 angkatan kepemimpinan. Alhasil dari usaha keras sahabat-sahabati kemajuan kaderisasi dan masivitas gerakan dapat terasakan sampai sekarang. mulai dari kegiatan kaderisasi formal, non formal dan informal telah dilaksanakan guna menunjang kemanfaatan dalam berorganisasi. berikut profil para Ketua Umum

Sahabat Suparman, S.Pdi Masa khitmad 2001-2003
Sahabat Taufiq indarwanto,S.Pdi Masa Khitmad 2003-2004
Sahabat Syahirul 'alim S.Pdi Masa Khitmad 2005-2006
Sahabat Abdul Azis Nuril Huda, S.Pdi Masa Khitmad 2006-2007
Sahabat Husaini Amar, S.Pdi Masa khitmad 2007-2008
Sahabat Agus Susanto,S.PdI Masa Khitmad 2009- 2010

next.........

Menggagas Feminis Modern di PMII, Membangun Demokrasi Masa Depan

2010-01-26T03:50:00.000-08:00

Oleh: Abdurrahman bin Auf*

Teori Feminis modern bertolak dari sejumlah pertanyaan sederhana. Bagaimana dengan perempuan? Di mana posisi perempuan. Bila wanita tak berperan, mengapa? Bila berperan, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Bilamana mereka mengalami situasi?Apa yang mereka sumbangkan untuk itu? Apa artinya itu bagi mereka?
( Teori Sosiologi Modern, George Ritzer-Douglas J. Goodman)

Meluruskan Pemahaman
Membicarakan feminisme sangat erat kaitannya dengan sosialisme. Apa yang diungkapkan oleh George Ritzer-Douglas J. Goodman di atas adalah fenomena feminis kuno yang akan menyebabkan minoritas pola pikir. Minoritas pola pikir ini adalah terjadinya pengaburan peran wanita dalam situasi sosial, peran wanita dalam kebanyakan situasi sosial, meskipun penting, masih kurang mendapatkan penghormatan dan tersubordinasikan peran lelaki.

Indikator-indikator semacam itulah yang menyebabkan pemikiran pengetahuan bahwa wanita selalu berada pada pihak minorotas, telah terjadinya ketidakadilan, kesenjangan, dan perbedaan peran yang nyata antara laki-laki dan perempuan.

Nur Amin Samhuri mengatakan bahwa feminisme sebagai sebuah ide yang diantaranya berupaya melakukan pembongkaran terhadap ideologi penindasan atas nama gender, pencarian akar ketertindasan perempuan, sampai upaya penciptaan pembebasan perempuan secara sejati. Feminisme adalah basis teori dari gerakan pembebasan perempuan. Menurut saya pendapat Nur Amin Samsuri tersebut, bertentangan dengan teori feminis modern. Secara logika argument tersebut, akan melahirkan pemikiran bahwa perempuan menjadi pihak minoritas atau kelompok kecil yang bersumber pada peran mayoritas laki-laki. Sekali lagi, belajar feminis moderen tidaklah sama dengan teori minoritas atau kelompok kecil.

Namun, mari kita berpikir bahwa teoritis mendasar feminisme akan menghasilkan perubahan revolusioner dalam pemahaman kita tentang kehidupan social itu. Pengetahuan selama ini dokonstruk oleh anggapan keabsolutan dan universal tentang kehidupan sosial ternyata adalah pengetahuan yang berasal dari pengalaman semata. Pengalaman yang dimaksud adalah bagian dari masyarakat yang berkuasa yakni dari lelaki sebagai “tuan”. Pemikiran itu akan menjadi rancau tatkala sudut pandang kita selama ini hanya pada kacamata kekuasaan seorang lelaki yang menyebabkan wanita disubordinasikan secara fungsional struktural. Padahal ada hal yang lebih penting lagi untuk kita luruskan adalah teori feminis merupakan teori pencapaian kesejajaran kehidupan sosial dalam konteks perubahan hidup.

Realitas Feminisme dan Gender di PMII
Sampai sekarang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) selalu menyajikan forum diskusi tentang teori feminisme. Fenomena ini terjadi mulai dari rayon, komisariat, cabang, koordinator cabang dan lembaga tertinggi yiatu pengurus besar. Bahkan di setiap level masing-masing lembaga tersebut, disediakan wadah khusus untuk memberikan pemahaman konsep feminisme itu. Melalui investigasi teoritis, sering kita temukan kader-kader PMII masih memiliki pemikiran ala Nur Amin Samsuri. Realitas`seperti ini pada sisi kaderisasi akan berdampak jangka panjang bagi organisasi tentang pemahaman feminisme. Pemaknaan tersebut selalu diawali dengan timbulnya gerakan feminisme atas dasar penindasan kaum laki-laki terhadap perempuan.

Kita tidak boleh terjebak dengan kata “Penindasan”. Dalam artian konsep penindasan jangan diartikan sebagai sebab-akibat dari perilaku laki-laki yang berperan aktif secara absolut. Hal ini jelas akan menyebabkan direct vis-a vis antara laki-laki dengan perempuan itu sendiri. Jika teori ini berlaku pada pemahaman kita, maka jangan heran mindset kader-kader PMII selama masih terkonstruk pada teoritis-praktis yaitu feminisme selalu disandingkan dengan bentuk penindasan, kekerasan fisik, ketidakadilan laki-laki terhadap perempuan, peran mayoritas laki-laki terutama dalam hal fungsional-struktural, dan kekejaman laki-laki terhadap perempuan atas ketidakadilan dan posisi laki-laki yang selama ini dianggap melebihi perempuan.

Konsep feminis yang saya maksud bukanlah pembebasan perempuan karena mereka tertindas oleh laki-laki. Akan tetapi, pemikiran feminis beraplikasi pada pengetahuan realitas kehidupan sosial organisasi PMII yaitu melakukan perubahan positif bagi keberlangsungan ekstensialisme PMII itu sendiri.

Secara mayoritas dalam perkembangan kesempatan fungsional-struktural selalu didominasi laki-laki. Kemudian pola pikir yang lahir adalah anggapan terjadinya ketidakberhasilan kaderisasi perempuan dan sebaliknya keberhasilan kaderisasi bagi laki-laki. Secara tidak langsung, logika yang terbentuk adalah terjadinya penyekatan kodrati jenis antara laki-laki dan perempuan.

Pemikiran teori feminis modern selalu berorientasi pada pemhaman kesejajaran secara sosial untuk menciptakan kehidupan sosial menjadi lebih baik atas pengaruh sebuah kondisi sosial itu sendiri. Gender merupakan merupakan shadow system dari feminisme. Tepatnya, gender suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal pengaruh sosial budaya yang menyebabkan timbulnya turunan pembeda dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang selama ini berkembang di masyarakat khususnya di tubuh PMII.

Sedangkan konsep gender dalam persfektif agama juga ada dalam Al-Qur'an. Agama Islam yang diturunkan sebagai Rahmatal Lil Alamin men-design dengan detail mulai dari pernikahan, perceraian, aturan pembagian warisan dan konsep kepemimimpinan dalam berumah tangga. Turunan pembeda dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan merupakan pengaruh konstruk sosial, budaya dan politik yang menyebabkan keharusan laki-laki dan perempuan untuk mencari jalan keluar dari pengaruh negatif tersebut.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, konsep feminis modern sangatlah relevan dengan sistem demokrasi kita. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 huruf H Ayat 2 dijelaskan Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Jadi jelaslah bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama tanpa membedakan status, struktur sosial, cirri-ciri primordial maupun identitas ekslusif lainnya (baca: gender).

Pasal tersebut di jabarkan kembali dalam kehidupan politik di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang memberikan quota 30% (UU Pemilu pasal 53) bagi calon legislatif (caleg) perempuan untuk masuk dalam sistem demokrasi merupakan persaingan aksi di atas panggung perebutan kekuasaan dalam meangaplikasikan makna gender itu. Jadi pemberian quota itu bukanlah pembeda yang mengkontsruk pemahaman kita tentang ketidakadilan quota, tapi mari kita pandang dalam persfektif bentuk solusi untuk pembebasan perempuan. Pembebasan yang dimaksud adalah mengeluarkan diri dari meraih quota itu secara makasimal. Nah, disinilah letak arti gender dan feminisme yang sebenarnya. Mencari solusi atas pengaruh sebuah konstruk sosial dan politik.

Tantangan Feminisme di PMII
Adanya realitas feminisme di atas sekaligus akan menjadi tantangan proses kaderisasi di organisasi PMII. Pertama, terjadinya pemikiran penindasan fungsional-struktural. Pemahaman ini akan berdampak pada timbulnya pemikiran politik-praktis dalam kehidupan miniatur demokrasi di PMII. Ini disebabkan atas pola pikir dalam konsep kekuasan merupakan dominasi kaum laki-laki. Hal ini akan melahirkan kader-kader oportunis dan apatis sehingga merusak komitmen atas doktrinasi konsep kebersamaan dan konsep Hablum Minannas yang ada dalam Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII. Konsep kebersamaan dalam membangun PMII yang memiliki hubungan yang kuat dengan konsep hubungan horizontal.

Kedua, terjadinya penyekatan antara kaum laki-laki dan perempuan yang bersifat jangka panjang atas konflik kesalahpahaman feminisme. Penyekatan jangka panjang jelas menjadi great problem dalam menciptakan konsep kebangsaan melalui kehidupan berdemokrasi. Demokrasi yang dimaknai menciptakan kehidupan pro-kerakyatan. Tepat kiranya jika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai demokrasi ideal haruslah berawal dari penghapusan mindset kesenjangan, ketidakadilan, kekerasan, dan penindasan struktural akibat pemikiran feminis hanya pada jenis kelamin secara kodrati. (*)

*) Penulis adalah Ketua Umum PMII Cabang Jember

2010-01-26T03:33:00.000-08:00

PROSES KADERISASI FORMAL PMII

MASA PENERIMAAN ANGGOTA BARU (MAPABA PMII)

Jika mencermati harapan, yang tertulis dalam buku biru, terhadap peserta Mabapa, tampaknya terdapat harapan yang berlebihan. Bagi saya, harapan yang pantas diembankan pada peserta Mapaba adalah mereka cukup tahu ada organisasi yang bernama PMII, tahu latar belakang PMII, tahu yang diperjuangkan oleh PMII, dan mereka bersedia untuk berjuang bersama PMII. Dengan target itu, sepertinya forum Mapaba sudah cukup pas. Jika beban harapan terhadap para peserta Mapaba melebihi itu, forum Mapaba diperkirakan tidak lebih 50% bisa mencapainya.
Begitu juga follow up-nya, bahwa harapan untuk menjadikan kader pasca mapaba mempenyai pendekatan fakultatif adalah mimpi yang tak membumi. Terlalu banyak kendala yang dihadapi. Justru, menurut saya, mereka cukup perlu dibekali keterampilan-keterampilan dasar berorganisasi yang universal.

Pertama : Keterampilan mengoperasikan microsoft office (word, excel, dan power point), sekaligus cara membuat surat-surat resmi versi PMII dan cara pencatatan pembukuan versi PMII (buku agenda surat, buku keuangan, dan seterusnya)

Kedua : keterampilan teknik memimpin rapat (kecil), sidang, dan teknik mengambil keputusan.

Ketiga : Keterampilan menyelenggarakan kegiatan (even organizer), yang mempelajari tentang teknik perencanaan kegiatan, teknik mencari dan mengelola keuangan, teknik mengundang atau menghadirkan narasumber, dan sebagainya.

Setidaknya, ketiga keterampilan dasar ini akan memberikan panduan penting di masa-masa selanjutnya, baik di PMII maupun di luar PMII, seperti kantor tempat kelak mereka bekerja. Di sinilah, PMII akan benar-benar mendidik kadernya sebagai organisator. Bagi peserta yang sudah bisa, akan beri sertifikat resmi dari PMII. Dan sertifikat ini menjadi syarat mutlak bagi kader yang ingin men(di)calonkan diri sebagai ketua rayon atau komisariat. Ketiga keterampilan dasar ini wajib diselenggaran oleh pengurus komisariat. Dan pengurus besar wajib menyediakan silabus materi hingga petunjuk teknis pelaksanaannya, baik secara online maupun cetak.

Selain ketiga hal tersebut di atas, seorang kader yang pernah mengikuti Mapaba diharapkan dan didorong untuk mengikuti diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh PMII maupun instansi lain, termasuk kampusnya. Bagaimanapun, kader PMII bukanlah kader yang kuper terhadap berbagai isu-isu besar, baik isu akademis, maupun isu populer. Untuk itu, pengurus rayon atau komisariat perlu menyelenggarakan diskusi-diskusi kecil mingguan yang bisa dengan membedah opini dalam koran, bisa juga masalah yang berkembang di sekelilingnya, misalnya, tentang temuan hasil penelitian yang diselenggarakan oleh kampusnya, maupun hal-hal menarik yang muncul di sekitar kampusnya, seperti, kecenderungan aktivitas mahasiswa di tempat tersebut menurut pandangan kader-kader PMII dan sebagainya.

PELATIHAN KADER DASAR (PKD PMII)

Pada tahap selanjutnya, yakni Pelatihan Kader Dasar, kader PMII baru diperkenalkan tentang gagasan-gagasan besar PMII tentang kemahasiswaan, keislaman, dan keindonesiaan secara serius. Berbicara tentang gagasan, tentu saja berbicara tentang pemikiran, konsep-konsep, dan teori. Seseorang yang mampu berbicara tentang pemikiran, konsep dan teori bukanlah manusia biasa. Mereka adalah orang-orang, yang paling tidak, punya kebiasaan membaca buku setidaknya satu jam dalam seharinya. Mereka adalah orang-orang, yang paling tidak, terbiasa berdiskusi serius selama, setidaknya, satu jam setiap harinya. Untuk itu, seorang kader yang ingin mengikuti PKD adalah orang-orang yang berbakat, atau telah diarahkan mempunyai kebiasaan-kebiasaan membaca buku atau berdiskusi. Untuk itulah, peserta PKD mulai cukup bisa diharapkan lebih.

Para kader yang telah mengikuti PKD, menurut harapan saya, adalah orang-orang yang telah memakai kacamata PMII untuk melihat dunia. Bagaimana pun kondisi masyarakat, mahasiswa, bangsa dan negara Indonesia, dan umat Islam, serta umat manusia seluruhnya akan menjadi menarik kalau dilihat dengan cara pandang yang telah diajarkan oleh PMII, apapun dimensi atau bidangnya. Bagaimana Nilai Dasar Pergerakan (NDP) mampu dioperasionalkan untuk melihat fakta-fakta sosial, bagaimana konsep Aswaja bisa menangkap fenomena-fenomena yang ada, dan seterusnya. Bisa dikatakan, masa-masa PKD adalah masa-masa pemikiran seorang kader PMII, masa-masa pembentukan nalar kritis seorang kader PMII, dan masa-masa membuat gelisah seorang kader PMII terhadap realitas yang dihadapinya. Untuk itu, pada saat yang demikian, pendidikan epistimologi menjadi penting, dan metode analisa sosial adalah kebutuhan yang niscaya. Namun demikian, forum PKD masih belum cukup untuk mengharapkan seorang kader menjadigemilang, karena forum PKD sangatlah terbatas, sehingga mereka cukup dirangsang untuk mencapai gagasan ideal seorang kader yang bisa mengenakan kacamata PMII dalam melihat persoalan.

Agar seorang kader PMII yang telah mengikuti PKD bisa mengenakan kacamata PMII dengan baik dan ukuran lensa yang tepat, biar tidak pusing, seorang kader tersebut harus dan wajib mengikuti pelatihan-pelatihan dasar dunia pemikiran.
Pertama, mereka harus mengikuti pelatihan epistemologi. Kedua, pendidikan teori-teori dasar ilmu sosial dan/ ilmu alam. Ketiga mengikuti pendidikan usuluddin dan usul fiqh. Dan keempat, pelatihan perencanaan strategis. Setidaknya, dengan keempat alat ini, kader PMII mempunyai dasar-dasar pemahaman keilmuan yang kokoh dan sekaligus mampu merencankan program-program atau agenda-agenda strategis. Dan sebagaimana halnya, follow up pasca Mapaba, mereka juga akan menerima sertifikat resmi dari PMII, yang akan menjadi persyaratan bagi seorang kader yang ingin men(di)calonkan sebagai ketua umum cabang setempat.

PELATIHAN KADER LANJUT (PKL PMII)

Sedangkan tahap terakhir, PKL adalah benar-benar masa akhir studi seorang kader di dunia pendidikan PMII. Secara teknis organisasi telah mereka capai, secara pemikiran dan ideologi PMII telah tertanam, tinggal mengembangkan pada wilayah-wilayah spesifik yang hendak ditekuni oleh seorang kader, seiring dengan kematangan usianya dan tuntutan dunianya, dunia profesional. Kiranya, bekal yang perlu diberikan pada manusia PMII yang dewasa ini adalah masalah negosiasi, riset (penelitian), dan pendidikan kekhususan disiplin, seperti masalah ekonomi, sosial, agama, teknorkasi, hukum, politik, dan sebagainya, sesuai dengan kecenderungan masing-masing.

Saya kira, dengan sistimatika ini, kader PMII yang benar-benar sesuai dengan
target manusia ulul albab bisa terwujud. Semoga. (ar_rasyidi)

FILSAFAT : LANDASAN BAGI PERGERAKAN

2010-01-26T00:51:00.000-08:00

Filsafat : Landasan bagi Pergerakan

Studi kita tentang teori Marxis akan dimulai dengan pengamatan terhadap filsafat Marxisme, yaitu materialisme dialektis. Kita harus mulai dari filsafat karena filsafat memberikan landasan bagi pemahaman kita tentang ekonomi politik, strategi politik dan masalah teoretis lain yang kita hadapi dalam pergerakan. Filsafat memberikan cara pandang dan metode untuk menelaah semua persoalan yang dihadapi oleh pergerakan. Materialisme dialektis juga memberikan jangkar ilmiah yang kokoh tempat berpijaknya aktivitas kita dalam pergerakan.

Untuk memulai pembahasan ini kita harus menjawab pertanyaan:

Apa itu filsafat? Secara singkat filsafat dapat dikatakan sebagai teori umum tentang kenyataan. FIlsafat meliputi penelahaan terhadap berbagai hal mendasar seperti hubungan antara berpikir dan keadaan (thinking and being); bagaimana segala sesuatu berubah dan berkembang; apakah ada kehidupan lain setelah tubuh mati atau tidak; dan sebagainya. Singkatnya, filsafat mengamati semua masalah yang berurusan dengan alam, masyarakat dan pikiran.

Karena itulah filsafat menjadi titik tolak yang sangat baik untuk studi kita. Pengetahuan kita tentang ekonomi politik yang sudah dimiliki kini bisa diperiksa kembali landasan filsafatnya, apakah sudah berpijak pada cara pikir yang konsisten dan tepat atau belum.

Selama perjalanan sejarah manusia, sudah tak terhitung jumlah filsuf di dunia. Mulai dari pemikir-pemikir dalam masyarakat Yunani seperti Aristoteles, Plato, Socrates dan seterusnya sampai pada pemikir-pemikir modern seperti John Stewart Mill dan Bertrand Russell. Dalam studi ini, kita tidak akan mengulas semua pikiran yang pernah dijabarkan manusia selama hidupnya, juga tidak sebagian dari mereka seperti yang lazimnya dilakukan oleh studi-studi filsafat. Titik berangkat kita adalah filsafat Marxis yang merupakan ungkapan filsafat yang paling maju dalam sejarah manusia.

Atas dasar apa kita bisa mengatakan bahwa Marxisme adalah ungkapan filsafat tertinggi yang pernah dibuat manusia ?

Pertama, karena akar dari materialisme dialektis ada pada proletariat dan dengan karena itu, filsafat tsb juga menjadi cara pandang dunianya. Proletariat tidak berkepentingan untuk memisahkan masyarakat dalam kelas-kelas atau mempertahankan pemisahan yang sudah ada.

Proletariat senantiasa berusaha memahami dunia dari sudut yang obyektif dan ilmiah. Semua aliran filsafat terdahulu terikat pada pandangan subyektif yang berusaha mempertahankan struktur kelas yang eksploitatif, tentunya demi keuntungan kelas penguasa.

Filsafat Marxis-Leninis adalah filsafat pertama yang secara utuh dan lengkap bersandar pada kelas yang tidak punya kepentingan menindas dan dengan begitu mewakili cara pandang obyektif dan revolusioner di dunia. Kenyataan bahwa Marxisme-Leninisme terang-terangan merupakan pandangan yang membela tujuan dari kelas buruh sama sekali tidak bertentangan dengan asasnya yang obyektif dan ilmiah. Justru karena filsafat ini bersandar pada kelas buruh, maka ia dapat memberikan pandangan ilmiah terhadap kenyataan. Marx dan Engels suatu saat mencatat: "Sama halnya seperti filsafat menemukan senjata materialnya di dalam proletariat, maka proletariat menemukan senjata spiritual mereka dalam filsafat. (Marx dan Engels, dikutip dalam Handbook of Philosophy, disunting oleh Howard Selsam, Proletarian Publisher, 1949.)

Namun, "senjata spiritual" yang disebut Marx di sini sama sekali bukan berarti "kepercayaan" atau optimisme berlebihan. Filsafat di sini justru berfungsi sebagai alat intelektual khususnya cara pandang yang revolusioner dan ilmiah yang sangat penting untuk menjalankan tugas dan strategi di dalam pergerakan.

Tentu saja, kebutuhan untuk memahami filsafat Marxis semakin terasa saat ini jika dibandingkan sekitar seratus tahun lalu. Rumitnya perkembangan internasional dengan situasi pertentangan kelasnya, dan juga perbedaan-perbedaan di kalangan revolusioner sendiri, makin mendesakkan kebutuhan akan adanya pemahaman yang seragam terhadap filsafat Marxis. Sayangnya, banyak orang yang menamakan dirinya revolusioner meniadakan kebutuhan ini, filsafat sering diabaikan dan diremehkan dalam gerakan revolusioner yang luas. Kebanyakan orang menyingkirkan persoalan filsafat ini karena dianggap kebutuhan akan jawaban-jawaban terhadap persoalan langsung dan kongkret itu jauh lebih penting. Pendekatan pragmatis seperti ini telah meniadakan atau mengecilkan arti dari filsafat Marxis sebagai alat yang sangat penting bagi kelas proletariat. Sebaliknya, banyak orang lain yang terlalu terpaku secara dogmatik terhadap filsafat ini, dan mengabaikan bahwa yang terpenting bagaimanapun adalah kemampuan menelaah dan menyelesaikan persoalan. Hal seperti ini memerlukan studi teori dan juga belajar terus menerus dari praktek politik sehari-hari, secara bersamaan, tanpa mengunggulkan yang satu di atas yang lain. Seperti dikatakan Lenin: "Tidak akan ada revolusi tanpa teori revolusioner." Dalam kesempatan lain dikatakannya bahwa teori revolusioner juga hanya mungkin muncul dari gerakan revolusioner itu sendiri.

"MEMBINCANG TENTANG GENDER"

2009-12-19T20:33:00.000-08:00

“MEMBINCANG TENTANG GENDER

A.ABSTRAKSI

B. JENIS KELAMIN DAN GENDER

Misalnya:

- Peran : tugas-tugas rumah tangga seperti mengurus anak lebih pantas dilakukan oleh perempuan dan tak pantas dilakukan laki-laki.

- Sifat : laki-laki dianggap rasional sehingga pantas menjadi pemimpin, sedang perempuan tidak pantas karena emosional.

- Posisi : laki-laki dianggap sebagai pemimpin rumah tangga (sebagai pengambil keputusan) sedangkan perempuan sebagai pendukung.

- Nilai : dari anggapan-anggapan di atas laki-laki diniai lebih penting dari perempuan.

Gender dan peranan gender sering dianggap sebagai kebenaran oleh anggota masyarakat bahkan dianggap sebagai kodrat.

Di dalam kamus kodrat adalah suatu yang telah ditentukan dan tidak bisa dihindarkan, dapat dikatakan pula kodrat adalah karakteristik yang dibawa sejak lahir oleh laki-laki dan perempuan.

a. Perempuan harus bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga mulai dari mengasuh anak, memasak hingga membereskan rumah.

c. Laki-laki dianggap sebagai pemimpin (pendapatnya harus dihormati, sehingga yang terjadi laki-laki mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih dibandingkan dengan perempuan.

Ketidaksetaraan dengan laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:

1.Stereotipe

Adalah pelabelan negatif terhadap perempuan misalnya perempuan dianggap emosional, hanya mampu melakukan tugas-tugas sederhana dan tidak penting.

Pandangan tersebut seringkali tidak tepat, namun karena sering diulang-ulang seolah menjadi sesuatu yang baku bagi masyarakat termasuk juga perempuan.

2.Subordinassi

Adalah pemosisian perempuan sebagai orang yang kedua setelah laki-laki dengan kata lain tidak diberi posisi penting.

Selain itu perempuan dianggap sebagai milik keluarga, ketidak ia kecil dan belum menikah ia jadi ayahnya dan bila sudah menikah menjadi milik suami

3. Beban Majemuk

4. Marginalisasi

5. Kekerasan (violent)
Adalah resiko yang paling serius sebagai akibat ketidaksetaraan posisi laki-laki dan perempuan. Di sini perempuan rentan terjadi korban kriminalitas, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya sendiri.
Bentuk-bentuk kekerasan tersebut seperti penganiayaan, kawin paksa, kekerasan seksual, ucapan-ucapan menghina ( porno) sampai pada ancaman. Pada masyarakat tertentu kekerasan dianggap wajar bahkan menjadi praktek-praktek budaya.

Sadar atau tidak sadar ketidak setaraan di atas sangat merugikan perempuan di mana kita semua tidak akan bisa merubah konstruksi budaya tersebut bila perempuan sendiri enjoy dan menikmati budaya-budaya yang sebenarnya tidak adil bagi mereka.(admin)*

SEJARAH PMII

2009-12-19T09:20:00.000-08:00

Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia

Dari namanya PMII disusun dari empat kata yaitu “Pergerakan”, “Mahasiswa”, “Islam”, dan “Indonesia”. Makna “Pergerakan” yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan kontribusi positif pada alam sekitarnya. “Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalifahannya.

Pengertian “Mahasiswa” adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dimnamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara.

“Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma ahlussunah wal jama’ah yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara iman, islam, dan ikhsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integratif. Islam terbuka, progresif, dan transformatif demikian platform PMII, yaitu Islam yang terbuka, menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan. Keberbedaan adalah sebuah rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab (civilized).

Sedangkan pengertian “Indonesia” adalah masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi bangsa (Pancasila) serta UUD 45.

Sejarah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia lahir dari organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama’ (NU). Pada tanggal 17 April 1960. ide lahirnya PMII lahir dari hasrat yang kuat dari kalangan mahasiswa NU untuk membentuk sebuah organisasi yang menjadi tempat berkumpul dan beraktifitas bagi mereka. Akan tetapi karena pada waktu itu sudah berdiri Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU), sementara anggota dan pengurusnya banyak yang dari mahasiswa maka para mahasiswa NU banyak yang bergabung dengan IPNU. Sebenarnya keinginan untuk membentuk sebuah organisasi sudah ada sejak Muktamar II IPNU tahun 1959 di Pekalongan Jawa Tengah, akan tetapi belum mendapat respon yang serius, karena IPNU sendiri pada waktu itu masih memerlukan pembenahan, dalam proses IPNU yang masih dalam proses establish dikhawatirkan tidak ada yang mengurusi. Karena IPNU dianggap tidak mampu menampung aspirasi mahasiswa NU pada waktu itu. Pertama, kondisi objektif antara keinginan dan harapan mahasiswa serta dinamika yang terjadi berbeda dengan keinginan para pelajar. Kedua, dengan hanya membentuk departemen dalam IPNU mahasiswa NU tidak bisa masuk PPMI Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, karena PPMI hanya menampung ormas mahasiswa.

Puncak dari perhelatan dibentuk tidaknya organisasi mahasiswa NU adalah ketika IPNU menyelenggarakan konferensi besar pada tanggal 14-17 Maret 1960 diKaliurang Yogyakarta. Diawali oleh Isma’il Makky selaku ketua departemen Perguruan Tinggi (IPNU) dan M. Hartono, BA (mantan Wakil Pimpinan usaha Harian Pelita Jakarta), akhirnya forum konferensi membuat keputusan tentang perlunya didirikan organisasi mahasiswa NU. Lalu dibentuklah panitia sponsor pendiri yang beranggotakan 14 orang, yang dilanjutkan dengan musyawarah mahasiswa NU yang diselenggarakan di Surabaya, yang sebelumnya PBNU sudah merestui. Dan pada tanggal 17 April 1960 secara sah PMII dinyatakan berdiri dan H. Mahbub Djunaidi dinyatakan sebagai ketua terpilih.

1. Unsur pemikiran yang ditonjolkan pada organisasi yang akan berdiri pada waktu itu adalah:

2. Mewujudkan adanya kedinamisan sebagai organisasi mahasiswa, khususnya karena pada waktu itu situasi nasional sedang diliputi oleh semangat revolusi.

3. Menampakkan identitas ke-Islaman sekaligus sebagai konsepsi lanjutan dari NU yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah juga berdasarkan perjuangan para wali di pulau jawa yang telah sukses dengan dakwahnya. Mereka sangat toleran atas tradisi dan budaya setempat. Sehingga dengan demikian ajaran-ajarannya bersifat akomodatif.

4. Memanifestasikan nasionalisme sebagai semangat kebangsaan, karenanya nama Indonesia harus tercantum.

Independensi dan pencarian jati diri

Jatuhnya orde lama dan naiknya Soeharto sebagai rezim orde baru membawa kepada perubahan politik dan pemerintahan yang cukup signifikan setelah Soekarno sebelumnya membubarkan Masyumi, orde baru juga berobsesi untuk mengurangi partai politik yang berbau ideologi dengan mendirikan partai untuk menopang keuasaannya sendiri. Kebijakan pemerintahan orde baru diatas telah menempatkan pemerintahan sebagai wilayah kauasaan yang tidak bisa dijamah dan dikritisi oleh masyarakat.

Fenomena diatas menuntut PMII mampu melakukan pembacaan secara jeli tentang dirinya ditengah upaya pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pengkerdilan terhadap setiap komponen masyarakat-bangsa termasuk partai politik selain golkar. Dari hasil pembacaan itu bahwa apabila PMII tetap bernaung dibawah NU yang masih berada pada wilayah politik praktis, maka PMII akan mengalami kesulitan untuk berkembang sebagai ormas mahasiswa. Atas dasar pertimbangan inilah pada MUBES V tanggal 14 Juli 1972 di Munarjati Malang, PMII memutuskan untuk menjadi organisasi yang independen yang tertuang dalam deklarasi Munarjati. Dengan ini PMII sebagai tidak terikat pada sikap dan tindakan siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan organisasi serta cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan pancasila.

Pada periode 1980-an PMII yang mulai serius masuk dan melakukan pembinaan di perguruan tinggi menemukan kesadaran baru dalam menentukan pilihan dan corak gerakannya. Bersamaan dengan Khittah 1926 NU pada tahun 1984 dan diterimanya pancasila sebagai asas tunggal, PMII telah membuat pilihan-pilihan peran yang cukup strategis. Dikatakan strategis karena menentukan pilihan pada tiga hal yang penting, yaitu:

1. PMII memberikan prioritas pada upaya pengembangan intelektualitas.

2. PMII menghindari keterlibatannya dengan politik praktis, baik secara langsung atau tidak, dan bergerak pada wilayah pemberdayaan Civil Society.

3. Memilih mengembangkan paradigma kritisisme terhadap negara. Pilihan-pilihan tersebut membuat PMII selalu berjarak dengan struktur-struktur kekuasaan politik maupun pemerintahan

KKN IDENTIK DENGAN "PROGRAM PACARAN"

2009-12-14T03:08:00.000-08:00

KKN Identik dengan "Program Pacaran"

KKN dimaksudkan agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari pada program nyata sekaligus membantu masyarakat di pedesaan. Program ini bukanlah program baru.

Meski usianya telah lebih dari seperempat abad, namun sampai saat ini masih saja menimbulkan pro kontra bagi para pengelola (dosen), pelaksana (mahasiswa), orang-orang yang menjadi sasaran KKN, serta orang-orang yang sering dijadikan sebagai mitra kerja mahasiswa.

Kini bukanlah waktu yang tepat untuk sekadar pro dan kontra atau saling menyalahkan. Sudah saatnya dosen, mahasiswa, aparat pemerintah, masyarakat, dan tokoh masyarakat melakukan refleksi.

Perguruan tinggi dapat mencari solusi melalui seminar yang melibatkan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Aparat pemerintah dapat menindaklanjutinya dalam berbagai rapat koordinasi lintas departemen.

Pada masa-masa awal pelaksanaan program KKN, dananya tidak dibebankan kepada mahasiswa. Jadi waktu itu mahasiswa tidak perlu mengeluarkan dana. Mereka bahkan mendapatkan dana untuk biaya hidup, transportasi, dan bantuan pelaksanaan proyek. Oleh karena itu KKN tidak dirasakan sebagai program yang berat oleh mahasiswa. Banyak mahasiswa yang terkesan dengan model demikian.

Kesan positif tersebut tentu berpengaruh pada pelaksanaannya. Kesan positif tersebut banyak dirasakan pula oleh aparat pemerintah, tokoh dan anggota masyarakat. Saat itu program tersebut menjadi sarana ampuh perguruan tinggi memperkenalkan diri pada masyarakat. Meski demikian, dampak negatif tetap ada.

Para tokoh masyarakat menjadi prihatin menyaksikan tampilan mahasiswa yang terbiasa hidup di kota kemudian membawa kebiasaan tersebut ke tempat KKN. Padahal mungkin kebiasaan itu tidak sesuai dengan kebiasaan orang desa.

Program KKN yang dananya tidak dibebankan pada mahasiswa lama-lama dianggap sebagai program mahal. Oleh karena itu dana kemudian dibebankan kepada mahasiswa. Putusan demikian tentu saja dirasakan mahasiswa sebagai putusan yang berat.

Mereka harus membayar para dosen, membiayai proyek yang mereka programkan, membiayai ongkos hidup, transportasi dan lain-lain. Mahasiswa merasa keberatan. Perasaan keberatan berpengaruh pada kinerja mereka.

Oleh karena itu jangan heran bila kita mendengar keluhan dari aparat pemerintah, tokoh dan anggota masyarakat yang menyamakan KKN sama dengan program berpacaran, program makan-tidur. Kinerja yang demikian meresahkan para tokoh masyarakat.

Tidak Setuju

Tidak semua dosen setuju dengan KKN. Sebagian dosen ada yang mengusulkan program itu ditinjau kembali. KKN yang biasanya menerjunkan mahasiswa di desa dan melakukan berbagai kegiatan yang mungkin tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajari merupakan program yang sulit dikerjakan.

Oleh karena itu ada dosen memaklumi bila mahasiswa mengalami kesulitan. Sebab dosen juga sering kesulitan membimbing mahasiswa karena mereka tidak memiliki keahlian khusus dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Tidak heran bila dosen menganggap perlunya menerjunkan mahasiswa di desa tertentu yang telah diketahui karakteristiknya supaya KKN benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Mahasiswa banyak yang merasa KKN terlalu berat karena harus didanai sendiri dan ilmu yang mereka kuasai sering tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Anggota dan tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah terkadang tidak tahu apa yang mestinya mereka lakukan dalam membantu mahasiswa. Ketidaktahuan ini berakibat pada sikap serba salah, acuh tak acuh, antipati dan menentang.

Berdasarkan sikap dosen, mahasiswa, aparat pemerintah kiranya diperlukan peninjauan ulang terhadap KKN agar tidak menyulitkan mahasiswa dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat, serta meminimalisasi ekses negatif. Hal yang segera harus ditinjau aturan main yang jelas supaya dosen pembimbing tahu benar apa yang mesti mereka berikan kepada mahasiswa.

Supaya mahasiswa tahu benar apa yang mesti mereka lakukan. Supaya aparat pemerintah, tokoh dan anggota masyarakat tahu benar hal-hal yang dapat mereka lakukan.(San)

2009-12-14T02:53:00.000-08:00

KASUS KUNO - IDEALISME MAHASISWA

Bayak yang beranggapan bahwa “mahasiswa” adalah suatu macam “pangkat” pelajar yang tertinggi, sehingga akibatnya orang-orang yang masih berstatus “siswa”(tanpa "Maha") dianggap lebih rendah dari pada mahasiswa, sehingga tidak mau rajin belajar lagi, seperti halnya siswa. Ini adalah kasus kuno yang masih sulit diselesaikan.
Perlu disadari bahwa jika seseorang sudah berstatus mahasiswa,maka iapun masih tetap sebagai seorang pelajar yang harus rajin belajar, sekaligus menjadi utusan masyarakat sekitarnya. Semua orang tahu hal ini, tapi yang sering diabaikan adalah mencoba melengkapi seluruh jenis kebutuhan diri dan masyarakatnya. Kebutuhan itu tidak hanya kesejahteraan dan perlindungan, tapi juga pengetahuan dan wawasan.
Sebenarnya dalam hal ini tidak ada bedanya antara siswa, mahasiswa, atau siapapun. Karena yang dibicarakan adalah perihal kemampuan untuk terus memaksimalkan penggunaan fasilitas berupa kemampuan dan kesempatan demi melengkapi kebutuhan diri dan orang-orang sekitarnya. Tanpa kemalasan, atau memanjakan diri hanya pada satu bidang saja, sementara sebagai kaum muda tentu masih mempunyai potensi tinggi di bidang apapun.
Maka arah dari tulisan ini adalah mengajak para mahasiswa agar menjadi benar-benar mahasiswa. Memenuhi kapasitas normal sebagai mahasiswa, menggunakan kemaksimalan otak kanan dan kiri. Mahasiswa yang aktif bergerak dalam organisasi, tapi juga cerdas dalam tiap pelajarannya (mengingat statusnya adalah juga pelajar).
st="on"style="font-family: Tahoma;"Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi. Diantaranya, adanya mahasiswa yang rajin belajar tapi lemah dalam pergerakan, adanya mahasiswa yang aktif dalam pergerakan tapi lemah dalam pelajarannya. Bahkan yang lebih parah, lemah kedua-duanya. Penulis menganggap hal ini bukan suatu karakter paten yang terbilang wajar. Tapi hal ini merupakan kasus yang harus diselesaikan, tidak boleh dibiarkan. Karena jika tidak, rantai pemisah antar mahasiswa itu akan tetap terus mengulur panjang. Kalimat "kita adalah satu" yang sering mereka teriakkan itu tak akan pernah terwujud.
Sungguh miris jika mendengar kabar bahwa dari 100 mahasiswa, ada 60 mahasiswa yang malas mengunjungi perpustakaan. Dan dari 100 mahaiswa, ada 70 mahasiswa yang malas mengikuti pergerakan. Seolah mereka lupa akan kebutuhannya kelak. Dalam dunia mahasiswa, hal ini bukanlah suatu kewajaran tapi merupakan suatu kesalahan yang harus secepatnya disadari dan dibenahi. Maka bagi mahasiswa baru hendaknya mewaspadai dan mengingat hal ini sejak awal. Tidak sembarang mengikuti arus, tapi selalu berfikir panjang dan matang, tanpa main-main. Karena kampus adalah tempat yang baik untuk menentukan jatidiri.